Home / Politik & Hukum / Di Duga PT. Maxistar Intermoda Indonesia Berhentikan BPJSK Pekerja Kontrak Dan Memangkas Gaji Tidak Memikirkan Nasib Para Pekerjanya
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Di Duga PT. Maxistar Intermoda Indonesia Berhentikan BPJSK Pekerja Kontrak Dan Memangkas Gaji Tidak Memikirkan Nasib Para Pekerjanya

 

LensaHukum.co.id - IMG 20190831 WA0098 - Di Duga PT. Maxistar Intermoda Indonesia Berhentikan BPJSK Pekerja Kontrak Dan Memangkas Gaji Tidak Memikirkan Nasib Para Pekerjanya

LENSA HUKUM

CIKARANG BARAT – KABUPATEN BEKASI

PT. Maxistar di kawasan batik desa mekar wangi kecamatan Cikarang barat saat ini di keluhkan pekerjanya,(30/08/2019).

Dari keterangan pekerja yang tak mau di sebutkan namanya bahwasan nya saya kontrak dari 2015 Sampai 2019 ini baru ada kontrak perubahan contohnya Gaji Rp 4,200.000 juta (di bayarkan di akhirbulan Rp 3.600.000,dan Rp 600,000 Di setiap tgl 10, di pangkas menjadi Rp 3.250.000 jt, di bayarkan 2,7jt, dan di 550 rb di bayarkan di tgl 10 ,dan lemburan menjadi 17000/jam.

Jika tidak masuk gaji kami di potong , dan yang heran nya lagi BPJSk kami di hentikan dan tunjangan hari raya di rubah. Sebulanya di berikan Rp 100.000.perbulan Karna terpaksa saja kami mau kerja karna susah cari kerja jadi perusahaan memanfaatkan kita yang lemah ini, ” Ucapnya.

Dari keterangan superfaiser martinus saat di datangi wartwan lensa hukum pada tanggal 20/08/2019. dan target tripikor menerangkan mengenai seperti ini masing – masing perusahaan ada kebijakan, di sini ada karyawan tetap dan ada kontrak maxsi dan kontrak non maxsi . Memang ada potogan memang yang kontrak ada 20 orang yang sudah lama, kita melihat perushaan ini kan hanya garment bahan textile, ” Ucapnya.

Jadi kalau kontrak habis kita tawarin mau lanjut atau tidak,kalau mau berlanjut ia seperti ini. Kalau tidak mau ia Monggo. Dan masalah BPJSk dia dapat rupiah dan buat BPJS sendiri dan harus mandiri.kita disini hanya pelaksana,pusatnya ada di Sunter dan HRD segalanya ada di sana.dan menejer yang ambil kebijakan itu.di sini hanya gudang dan media mau lihat kegiatan di dalam belum saya izinkan,Karena saya harus lapor pusat dulu di izinkan atau tidaknya. Masalah papan nama perushan tidak ada saya belum bisa menjelaskan . ucapnya.

Ketua LSM penjara Indonesia JM.Hendro memberikan komentar dan agkat bicara terkait perusahan Maxistar, sebagainya mana berdasarkan aturan hukum tersebut jika karyawan yang di kontrak lima tahun maka akan karyawan otomatis hukum, setelah tiga bulan waktu ia bekerja menjadi karyawan.

Soal THR pekerja kontrak berhak menerima sama seperti pegawai tetap,besarnya adalah senilai dengan gaji pokok sebulan,jika pegawai sudah bekerja 12 bulan minimal masa kerja sebulan baru terima THR tapi dengan propesi berbeda, ” pugkasnya.

Dan setiap perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 10 orang atau membayar upah minimal Rp 1.000.000 ( satu juta) sebulan wajib mendapatkan karyawan. Sebagai peserta BPJSk secara bertahap termasuk karyawan kontrak , dinas terkait Jangan tutup mata dengan perusahaaan yang tak ikuti aturan pemerintah, ” Ucapnya.

 

 

( MARIAM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210217 005754 WhatsApp 310x165 - Begal Motor Kembali Beraksi Di Jalan Bugelsalam Rancamalaka

Begal Motor Kembali Beraksi Di Jalan Bugelsalam Rancamalaka

  LENSA HUKUM  CIKARANG TIMUR – KABUPATEN BEKASI  Lensahukum.co.id Seorang Lelaki pengemudi Sepeda Motor.Oca,(49 tahun) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.