Home / Nasional / Menpora Gagal Paham Terhadap PP 109 Dan UU RI 35 / 2014

Menpora Gagal Paham Terhadap PP 109 Dan UU RI 35 / 2014

LensaHukum.co.id - IMG 20190909 WA0003 - Menpora Gagal Paham Terhadap PP 109 Dan UU RI 35 / 2014

LENSA HUKUM

JAKARTA

Pernyataan Imam Nahrawi Menteri Pemuda dan Olarga Republik Indonesia yang dituangkan dalam Suratnya Nomor :  S.8.30.1/MENPORA/SET.BII/VIII/2019,yang kepada KPAI tertanggal 30 Agustus 2019 Menpora menyimpulkan bahwa bahwa tidak terlihat terpenuhinya unsur kegiatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan eksploitasi sebagaimana diatur dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Lebih lanjut Menpora menyebutkan bahwa Djarum Foundation yang merupakan pengelola dan CSR PT Djarum telah melaksanakan ketentuan pasal 27 huruf h dan huruf i serta pasal 28 huruf d dan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dan menggunakan nama dengan merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau dan tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.

Pernyataan Menpora melalui suratnya itu,dinilai Arist Merdeka Sitait selaku Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak terburu-buru,tidak arief dan bijaksana,melukai hak anak atas dampak bahaya tembakau terhadap kesehatan serta cacat dan bertentangan dengan hukum.

LensaHukum.co.id - IMG 20190909 WA0005 - Menpora Gagal Paham Terhadap PP 109 Dan UU RI 35 / 2014Padahal sudah tidak bisa terbantahkan lagi bahwa penyelenggaraan Audisi Beasiswa Bulutangikis yang dilaksanakan PB Djarum di beberapa kota menggunakan brand image Djarum dan jersey yang dipakai ribuan abak sebagai peserta audisi berupa logo,spanduk,Banner Kaos dan jaket dan atribut lainnya dengan merek Djarum yang identik dengan rokok Djarum sebagai sponsor utama melalui program Djarum Foundation. Apakah ini tidak disebut sebsgai pemanfaatan anak untuk mempromosikan dan memperkenalkan rokok kepada anak-anak dan bukankan ini sebagai iklan terselubung.

“Jadi,Menpora sangat terburu-buru menyatakan tidak memenuhi unsur eksploitatif dan meminta PB Djarum untuk meneruskan program pencarian bakat dan minat anak melaui kegiatan Audisi beasiswa Bulutangkis Djarum “.

Arist Merdeka justru menyayangkan sikap Menpora yang sesungguhnya patut dan wajib melindungi anak dari bahaya tembakau dan paparan asap rokok.

LensaHukum.co.id - IMG 20190909 WA0004 - Menpora Gagal Paham Terhadap PP 109 Dan UU RI 35 / 2014Lebih lanjut Arist rnjelaskan,Menpora lupa bahwa sesungguhnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpinnya ini bertugas dan berfungsi sebagai lembaga eksekutif untuk menjalan produk Undang-undang termasuk mengawal dan mengimplementasikan semua ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa bahaya produk tembakau bagi kesehatan dan melarang menggunakan logo dan brand image produk tembakau yang melibatkan anak-anak serta mengendalikan iklan,promosi dan sponsorsip rokok. ” ironis memang. Dalam polemik ini justru Menpora terkesan dalam suratnya itu membela kepentingan industri rokok dan gagal paham terhadap ketentuan UU RI Nomor 35 tahun 2014 tetang perlindungan anak serta PP No. 109 Tahun 2012. Harapan Komnas Perlindungan Anak Negara dalam hal ini Menpora tidak boleh kalah dengan kepentingan industri rokok.

Oleh sebab itu,pengembangan bakat dan minat anak sebagai hak anak yang diatur oleh Undang-undang tidak bisa dihilangkan dalam diri anak, maka dengan demikian Komnas Anak sangat mendukung program pencarian bakat dan minat tentu dengan syarat tidak melanggar hak anak dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan pemerintah serta anak terbebas dari praktek eksploitasi dan sasaran dari iklan terselubung. Sepanjang aturan itu dipatuhi,silakan jalan terus, Komnas Anak mendukungnya. Hendaknya janganlah ” tipu-tipu”,demikian disampaikan Arist melalui pers rilisnya di Jakarta pagi ini,Senin (09/09/19).

Perlu diingat bahwa Komnas Perlindungan Anak dibentuk sejak tahun 1998 melalui mekanisme Forum Nasional Perlindungan Anak untuk memberikan penghormatan,pemenuhan dan pembelaan serta perlindungan Anak di Indonesis. Sudah menjadi tugas dan fungsinya dalam menyuarakan suara anak dalam posisi apapun anak di Indonesia harus mendapat perlindungan yang memadai termasuk membebaskan anak dari segala eksploitasi,penganiayaan,Kekerasan,diskriminasi dan pelibatan anak dalam kegiatan yang mengandung unsur eksplotasi.

 

 

 

 

( REDAKSI )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20190918 WA0132 - Satuan Reskrim Polres Aceh Tengah Kembali Membekuk 1 Tersangka Kasus Penipuan Dan Pengelapan

Satuan Reskrim Polres Aceh Tengah Kembali Membekuk 1 Tersangka Kasus Penipuan Dan Pengelapan

  LENSA HUKUM ACEH TENGAH Satuan Reskrim Polres Aceh Tengah kembali Membekuk 1 Tersangka Kasus …

Tinggalkan Balasan