Home / Nasional / Kades Kalijaya Keluhkan Warganya Tidak Masuk Zona Di SMK Negeri 2 Cikarang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Kades Kalijaya Keluhkan Warganya Tidak Masuk Zona Di SMK Negeri 2 Cikarang

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20191002 191357 WhatsApp - Kades Kalijaya Keluhkan Warganya Tidak Masuk Zona Di SMK Negeri 2 Cikarang

LENSA HUKUM

KALIJAYA – KABUPATEN BEKASI

Kepala desa kali jaya memaparkan keluhan warga kepada media lensa hukum bahwasanya,saya di keluhkan warga saya terkait penerimaan murid atau siswa warga kali jaya yang inggin masuk di sekolah tersebut lewat zona sekolah dan zona radius terdekat,intinya mau pake jalur prestasi atau jalur anak yatim miskin pada saat itu pihak dari sekolah tidak memberikan hak nya kepada masyarakat kita yang dekat dengan sekolah dan zona,Rabu (02/10/2019).

Ada salah satu warga saya anak yatim mau masuk di Mintakan Rp.2.000.000,- dua juta rupiah,oleh oknum tetapi karna keterbatasan tidak ada biaya dan akhirnya tidak dapat masuk ke sekolahn SMK 2 Cikarang barat, Hal ini membuat saya sangat miris dengan warga saya yang seharusnya hak zona itu di dapatkan warga saya desa kali jaya, ” Ucapnya.

Di Dalam peraturan ; Pendaftaran PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di beberapa daerah telah dibuka. Pelaksanaan PPDB 2018 mengacu pada peraturan terbaru tentang PPDB yakni. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Salah satunya mengatur tentang sistem zonasi yang mulai diterapkan dalam PPDB tahun ini.

Dikutip dari akun instagram resmi Kemendikbud @kemdikbud.ri dan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018,beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi dalam PPDB 2018 diantaranya:

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

2. Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan padaalamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

3. Radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah.

4. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.

5. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase penerimaan siswa dan radius zona terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

6. Calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni:

a. Melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

b. Alasan perpindahan domisili orangtua/wali atau alasan terjadi bencana alam/sosial dengan paling banyak 5% (lima persen) dari total keseluruhan siswa yang diterima.

7. Sistem zonasi menjadi prioritas utama atau terpenting dalam PPDB jenjang SMP dan SMA. Setelah seleksi zonasi baru kemudian dipertimbangkan hasil seleksi ujian tingkat SD atau hasil ujian nasional SMP untuk tingkat SMA.

8. Untuk jenjang SD,sistem zonasi menjadi pertimbangan seleksi tahap kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah sudah terpenuhi. Sedangkan bagi SMK sama sekali tidak terikat mengikuti sistem zonasi.

 

 

 

 

( MARIAM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20220111 135850 SHAREit 310x165 - Tanggapi Keluhan Warga Lurah Chairul Anwar, S.STP.M.Si, Turunkan Alat Berat

Tanggapi Keluhan Warga Lurah Chairul Anwar, S.STP.M.Si, Turunkan Alat Berat

  LENSA HUKUM KABUPATEN BEKASI Lensahukum.co.id Musim penghujan tahun memberikan banyak PR ekstra bagi seluruh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.