Home / Politik & Hukum / Komnas Perlindungan Anak Buka Pos Pengaduan Anak Korban Eksploitasi Politik

Komnas Perlindungan Anak Buka Pos Pengaduan Anak Korban Eksploitasi Politik

 

LensaHukum.co.id - IMG 20191002 WA0130 - Komnas Perlindungan Anak Buka Pos Pengaduan Anak Korban Eksploitasi Politik

LENSA HUKUM

JAKARTA 

Mengingat banyaknya anak-anak usia sekolah dilibatkan dalam aksi unjuk rasa bersama mahasiswa di Gedung DPR-RI,mendesak Komnas Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) se’Nusantara untuk mendirikan Pos Pengaduan Anak Korban Eksploitasi Politik di Jakarta dan diberbagai kantor perwakilan Komnas Perlindungan Anak di daerah,(02/10/2019).

Ketua Umum Komnas Perlindungan Arist Merdeka Sirait dalam keterangan persnya menyebutkan bahwa gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan anak usia sekolah SMP dan SMK dari berbagai daerah dengan dipersenjatai bom molotop,gir sepeda motor,sajam dan batu patut segera dihentikan.

Sebab kedudukan anak dalam ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto UU RI Momor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilindungi dari eksploitasi dan pemanfaatan anak untuk tujuan politik elite. Dengan demikian segala bentuk kegiatan politik yang melibatkan anak dalam mencapai tujuan elite dan kepentingan politik orang atau kelompok orang dan organisasi harus dihentikan. Siapapun pelaku intelektual dibelakang pengorganisasian ana usia sekolah itu dalam unjuk rasa itu.

LensaHukum.co.id - IMG 20191003 WA0105 - Komnas Perlindungan Anak Buka Pos Pengaduan Anak Korban Eksploitasi PolitikKomnas Perlindungan Anak dengan segala konsekuensinya akan megambil peran menjadi garda terdepan untuk memberikan pembelaan dan perlindungan bagi anak korban eksploitasi politik. Mengingat aksi unjuk rasa yng melibatkan anak terstruktur,sistematis,terorganisir dan berkesinambungan
” tidak ada alasan untuk tidak berbuat menghentikannya. Oleh karenya,segala bentuk kekerasan, penanaman paham-paham radikalisme, ujaran kebencian dan pengabaian terhadap hak anak harus dihentikan. Sebab melibatkan dan memanfaatkan anak dalam kegiatan politik adalah merupakan kejahatan terhadap anak, demikian disampaikan Ketua Umum Komnas Perlindungan
Anak Arist Merdeka kepada sejumlah media di Jakarta.

Lebih jauh Arist menegadkann bahwa tujuan didirikannya Pos Pengaduan Anak Korban Eksploitasi Politik di Jakarta dan di berbagai daerah adalah untuk merespon keluhan masyarakat terhadap banyaknya anak hilang pasca aksi unjuk rasa,serta memberikan informasi keberadaan anak.

Disamping itu,kehadiran Pos Pengaduan dimaksudkan untuk memberikan dampingan hukum, bantuan psikososial dan re integrasi anak dala keluarga.

LensaHukum.co.id - IMG 20191003 WA0106 - Komnas Perlindungan Anak Buka Pos Pengaduan Anak Korban Eksploitasi PolitikPendirian Pos Pengaduan Anak Korban Eksploitasi Politik juga dikordinasikan dengan Direskrimum Polda Metrojaya melalui program kerjasama tukar informasi anak korban eksploitasi politik dengan Kasubdit Renakta Polda Metrojaya.

Untuk menindaklanjuti antisipasi supply anak-anak dari Cianjur dan Sukabumi melakukan unjuk rasa di gedung DPR RI,Komnas Perlindungan Anak juga membangun kerjasama dan koordinasi dengan Polresta Sukabumi dan Polres Cianjur.

Saat ini Komnas Perlindungan Anak telah menerima 82 orang anak-anak yang diperlukan mendapat bantuan reintegrasi ke dalam keluarga. Oleh sebab itu.
Bagi keluarga dan masyarakat yang kehilangan anak pasca unjuk rasa di gedung DPR-RI dapat menghubungui Pos Pengaduan Komnas Perlindungan Anak untuk anak korban Eksploitasi Politik di Jalan TB. Simatupang No. 33 Pasar Rebo Jakarta Timur telepon (02) 841 6157 – 0 8 1 3 9 4 655 389. Dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di masing-masing kota,kabupaten dan propinsi.

 

 

 

( REDAKSI )

 

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20191009 205850 WhatsApp - Manumpak Sianturi Sebagai Saksi Di Persidangan Ancam Bin Mendung

Manumpak Sianturi Sebagai Saksi Di Persidangan Ancam Bin Mendung

  LENSA HUKUM KOTA BEKASI Sidang lanjutan mendengarkan keterangan saksi Manumpak Sianturi yang diajukan Jaksa …

Tinggalkan Balasan

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi