Home / Politik & Hukum / Peningkatan Jalan Lingkar Sukatani Di Duga Ada Pelanggaran

Peningkatan Jalan Lingkar Sukatani Di Duga Ada Pelanggaran

 

LensaHukum.co.id - IMG 20191022 WA0010 - Peningkatan Jalan Lingkar Sukatani Di Duga Ada Pelanggaran

LENSA HUKUM

SUKATANI – KABUPATEN BEKASI

Kegiatan pengecoran peningkatan jalan struktur Sukatani -Pulo Sirih paket 6,yang di lakukan pada malam,Jumat (17/10/2019).

Dalam pantuan awak media di lokasi menemukan kejanggalan dari pengerjaan yang di lakukan oleh CV.Ufuk Fajar sumber anggaran dari PAD dengan no SPP 602.1/ / SPP-PPK/PPJ-DPUPR/2019, dengan nilai anggaran Rp 207.692.804 ( dua Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah),Wermesh di pasang tidak tepat,aspal lama tidak dikupas sehingga mengurangi ketebalan beton dan mengurangi volume betonisasi dan pembesian di sinyalir tidak sesuai RAB.

LensaHukum.co.id - IMG 20191022 WA0011 - Peningkatan Jalan Lingkar Sukatani Di Duga Ada PelanggaranTim investigasi Lembaga Laskar NKRI DPD Kabupaten Bekasi bersama awak Media Lensa Hukum pada saat dilokasi memantau kegiatan tersebut,tidak ada satupun pengawas dan consultan yang mengontrol dan mengawasi kegiatan tersebut.

Menurut Panglima/ Kabag Umum laskar LSM laskar NKRI DP Kabupaten Bekasi ” Heri Samsu Rizal” dalam komentar nya mengatakan “ Miris kalau setiap kegiatan infrastruktur di Kabupaten Bekasi seperti ini,masyarakat Kabupaten Bekasi yang mengharapkan pembangunan dengan hasil dan kwalitas yang bagus,tapi sayang tidak sesuai yang diharapkan,justru sebaliknya banyak oknum para pemborong yang memanfaatkannya dengan berkedok pemborong,melahap uang rakyat dengan cara mencuri volume hinga pembesiannya, ” Tegasnya.

LensaHukum.co.id - IMG 20191022 WA0006 - Peningkatan Jalan Lingkar Sukatani Di Duga Ada PelanggaranDengan banyak nya kegiatan yang di sinyalir dan berindikasi kecurangan kecurangan dan pelanggaran.

Lanjut Heri ” seharusnya pengawas,consultan dan PPTK harus standby dalam mengawal pekerjaan tersebut,tapi ini sebaliknya tidak di tempat,Dinas PUPR harus bisa bertindak tegas kepada para oknum pemborong yang di duga melahap uang rakyat dengan cara kecurangan kecurangan yang di lakukan oleh para oknum pemborong dan harus membleklist Cv nya, ” Sambungnya.

Sambung Heri,saya berharap kedepannya nanti tidak ada lagi di temukan pengerjaan proyek pemerintah yang seperti ini lagi. ” Pungkas Heri.

 

 

 

( HERU )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20191029 WA0011 - Perlunya Pengawasan Pembangunan Proyek Desa Agar Sesuai Mekanisme Dan RAB

Perlunya Pengawasan Pembangunan Proyek Desa Agar Sesuai Mekanisme Dan RAB

  LENSA HUKUM TELAGA MURNI – KABUPATEN BEKASI Proyek pembangunan tanggul penahan tanah disaluran air …

Tinggalkan Balasan

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi