Home / Politik & Hukum / Perlunya Pengawasan Pembangunan Proyek Desa Agar Sesuai Mekanisme Dan RAB

Perlunya Pengawasan Pembangunan Proyek Desa Agar Sesuai Mekanisme Dan RAB

 

LensaHukum.co.id - IMG 20191029 WA0011 - Perlunya Pengawasan Pembangunan Proyek Desa Agar Sesuai Mekanisme Dan RAB

LENSA HUKUM

TELAGA MURNI – KABUPATEN BEKASI

Proyek pembangunan tanggul penahan tanah disaluran air yang berada di jalan telaga citra perum Telaga murni Blok B Desa Telaga murni Kecamatan Cikarang barat Kabupaten Bekasi dikerjakan tanpa Papan informasi yang merupakan kewajiban sebagai sarana keterbukaan informasi publik serta transparansi anggaran,(28/10/2019).

Proyek sepanjang 120 meter tersebut terkesan tidak jelas sumber dana serta besar anggaran yang digunakan. Mus selaku mandor yang melaksanakan pengerjaan mengatakan dirinya tidak tahu dengan jelas proyek yang sedang Ia kerjakan itu berasal dari mana anggarannya.

LensaHukum.co.id - IMG 20191029 WA0014 - Perlunya Pengawasan Pembangunan Proyek Desa Agar Sesuai Mekanisme Dan RAB” saya engga tau,ada yang bilang ini dari desa juga ada yang bilang ini dari H. Malik lebih jelas,mungkin dikantor desa bisa menjelaskan soalnya pelaksana engga ada belum datang” ungkapnya saat dikonfirmasi Warta Terkini terkait proyek tanpa papan informasi pada hari Senin (28/10/2019).

Pemerintah Desa Telaga murni melalui Wandi selaku Kaur Pembangunan saat dikonfirmasi menyatakan bahwa benar proyek tersebut milik Pemerintah Desa Telaga murni yang berasal dari dana Banprov serta sumbangan dari seorang tokoh masyarakat setempat dan sudah berjalan sejak awal bulan September 2019.

Wandi menambahkan terkait Papan informasi pihaknya mengakui memang belum ada dan akan segera dipasang diarea pengerjaan proyek.

LensaHukum.co.id - IMG 20191029 WA0013 - Perlunya Pengawasan Pembangunan Proyek Desa Agar Sesuai Mekanisme Dan RABKewajiban memasang plang papan informasi tersebut sudah tertuang dalam Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 juga Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Selain itu ada Permen PU No.12 Tahun 2014 tentang pembangunan drainase kota,infrastruktur,jalan dan proyek irigasi. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan informasi proyek.

Dengan tidak adanya Papan informasi yang terpasang disekitar area pengerjaan proyek Tanggul Penahan Tanah disaluran air milik Pemerintah Desa Telaga murni tersebut jelas telah melanggar peraturan yang ada sehingga diduga tidak transparan dalam penggunaan anggaran.

 

 

 

 

( YAKUB )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20191027 185532 WhatsApp - Warga Desa Setiadarma Keluhkan Pungutan Dana Sampah Dan Dana Kematian

Warga Desa Setiadarma Keluhkan Pungutan Dana Sampah Dan Dana Kematian

  LENSA HUKUM SETIADARMA – KABUPATEN BEKASI Persolan sampah tak kunjung henti di kabupaten Bekasi,adanya …

Tinggalkan Balasan

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi