Home / Politik & Hukum / Papan Nama Proyek Normalisasi Tidak Di Pasang Warga Kampung Gili-gili Mempertanyakan

Papan Nama Proyek Normalisasi Tidak Di Pasang Warga Kampung Gili-gili Mempertanyakan

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20191113 214136 Gallery - Papan Nama Proyek Normalisasi Tidak Di Pasang Warga Kampung Gili-gili Mempertanyakan

LENSA HUKUM

KABUPATEN BEKASI

Kegiatan normalisasi yang di anggarkan oleh Pemerintah Daerah sepanjang kurang lebih 3 Km yang melintas antara Kampung Gili-Gili sampai dengan Kampung Caringin Desa Sukajadi Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi,di duga tidak sesuai dengan standar dan di sinyalir pekerjaan yang asal- asalan.

Pasalnya,dalam pantuan awak media di lapangan tidak di temukannya papan Proyek,sehingga kegiatan yang sedang berlangsung tidak dapat diketahui nama kegiatan jumlah anggaran dan volume yang di kerjakan,disini saja pelaksana/pemborong sudah tidak bisa memberikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dimana itu sudah di atur dalam UU KIP no 14 Tahun 2008 dan UU KIP ini juga di sarankan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo,supaya masyarakat bisa ikut serta mengawasi pembangunan yang ada di daerah namun masih saja ditemukan kontraktor yang tidak menghimbaunya.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20191113 214114 Gallery - Papan Nama Proyek Normalisasi Tidak Di Pasang Warga Kampung Gili-gili MempertanyakanIni dilakukan oleh AWAY yang merupakan salah satu warga dan sekaligus tokoh pemuda Kampung Gili-Gili mempertanyakan kepada pelaksana tentang papan nama kegitan tersebut agar masyarakat tau,nilai pagu anggaran dari mana anggarannya dan pihak Cv atau PT apa yang mengerjakan proyek kegitan normalisasi tersebut karena menurutnya “ bagaimana kami bisa ikut serta mengawasi pembangunan,kalo Papan Proyek saja tidak di pasang,sedangkan kegiatan berjalan sudah beberapa hari yang lalu. ” Senin (11/11/2019).

Dalam pertanyaan itu terjadi perdebatan adu argumentasi antara warga (Away) dengan pelaksana (yadi), “ Kami minta tolong papan nama kegiatan dipasang kalau tidak dipasang stop dulu bekonya jangan kerja “ Ucap,away.

Nanti bang saya pasang, saya ambil dulu papan namanya,sabar,klo gak ada papan namanya silahkan abang stop,dengan nada keras pelaksana menjawab,namun sampai beberapa jam di tunggu papan nama tidak kunjung datang.

Warga dan aparat Desa Sukajadi pun (Kadus) akan menyetop pekerjaan tetsebut jika sampai besok tidak di pasang papan namanya,tegas Away.

Ketika media menayakan keberadaan consultan dan pengawas kepada pekerja dan pelaksana tidak ada di tempat lokasi pekerjaan padahal pekerjaan tersebut sudah berjalan beberapa hari yang lalu.

Miris Pekerjaan yang seharusnya menjadi kepentingan masyarakat namun nampak terlihat pekerjaan di Duga hanya asal jadi pengerukan yang tidak efektif pinggiran kali atau saluran tidak dikeruk oleh beko dan hasil nya tidak maksimal, sehingga ini bisa merugikan uang negara.

Dimana yang seharusnya Pengawas dan konsultan menjalani tupoksi nya mengawasi pekerjaan,namun tidak ditemukan di lapangan sehingga memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk melakukan pekerjaan Asal Jadi demi meraup keuntungan pribadi besar harapan kepada Dinas terkait untuk tegas kepada kontraktor yang telah merugikan uang negara.

 

 

 

( HERU )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20191112 195309 WhatsApp - Kejari Kabupaten Siak Masih Menunggu Berkas Dari Mahkamah Agung Mengenai Kasus Nelson Manalu

Kejari Kabupaten Siak Masih Menunggu Berkas Dari Mahkamah Agung Mengenai Kasus Nelson Manalu

  LENSA HUKUM KABUPATEN SIAK – RIAU Kasus Nelson Manalu sebagai terdakwa atas kasus dugaan …

Tinggalkan Balasan

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi