Home / Nasional / PT Tytyan Abadi Di Keluhkan Warga Berisik Dan Melaksanakan Prosedur Hukum Yang Berlaku Dinas Jangan Main Mata

PT Tytyan Abadi Di Keluhkan Warga Berisik Dan Melaksanakan Prosedur Hukum Yang Berlaku Dinas Jangan Main Mata

 

LensaHukum.co.id - IMG 20200206 WA0071 - PT Tytyan Abadi Di Keluhkan Warga Berisik Dan Melaksanakan Prosedur Hukum Yang Berlaku Dinas Jangan Main MataLENSA HUKUM

MEDAN SATRIA – KOTA BEKASI

PT Tytyan Abadi yang dulu PT Besi Jaya di keluhkan warganya karena menganggu lingkungan perumahan dan sering keluar masuk mobil barang di lingkungan,(06/02/2020).

Dari keteranagan Nara sumber SL Saya sebagai warga perumahan yang tepat perci depan CV tytyan Abadi sangat terganggu oleh suara mesin dan mobil turun barang malam hari serta mobil barang dan mobil pribadi masuk dilingkungan pemukiman sampai saya terganggu istirahat aktifitas cb tersebut sampai malam hari dan sering saya Sampai kan keluhan ini kepada camat dan kelurahan bahkan RT,Tetapi jawabnya tidak ada selalu dinas yang punya wewenang, ” Pungkasnya.

kalau yang perumahan tytian indah 8 blok D3 No 12B adalah rumah Pak Sudiono sebagai Rukun tetangga 003 Rw 010 kel kali baru kecamatan Medan Satria Bekasi kota dan kebetulan Sudiono itu adalah ketua Rt saya.yang sekarang adalah yang punya perusahan. Apakah ada dugaan semua dinas dan kelurahan dan kecamatan main mata. Karena membiarkan perusahaan menganggu lingkungan, ” Ucapnya.

Saat media mendatangani CV tytyan Abadi yang dulu sempat namanya PT Besi jaya yang di sampaikan Camat Lia. Dari perwakilan CV tersebut seorang bagian keuangan pak Joko memaparkan dulu memang perushan ini PT Besi jaya tetapi sudah di beli beroper menjadi CV tytyan Abadi dan media atau wartawan tidak berhak melihat legalitas CV yang berhak menayakan dari kelurahan dan camat dan dinas. Tetapi kami bisa memperlihatkan saja izin dan kegalitas CV kita tidak boleh di Photo, ” Ucapnya.

Dari konfirmasi media kepada camat Medan Satria LIA ERLIANI,AP,S.Sos.M.Si. lewat WhatsApp memaparkan.saya sudah melaporkan kepada Dinas DPMPTSP Dan tentu ibu lebih paham bahwa kewenangan perijinan Ada di DPMPTSP dan Camat tidak Membiarkan ketika sudah memfasilitasi pertemuan. Tapi jika yg dituntut penegakan Aturan Ada OPD yg bertanggung jawab yaitu Satpol PP Dan DPMPTSP Kecamatan sudah memfasilitasi pertemuan,terus menolak permission SKDU,terus sudah buat Surat Ke DPMPTS,melihat dari legalitas yang ibu catat letaknya di Kelurahan Kalibaru bu ,untuk CV tersebut di atas.

Selaku seorang RT setempat seharusnya menjadi panutan dan mengayomi warganya,dengan paham akan peraturan zona lingkungan perumahan,bukan sebaliknya malah membuat cv perusahaan dilingkungan perumahan warga,hal ini bertentangan dengan peraturan menteri perindustrian no 35 tahun 2010,harusnya jarak minimal lokasi kegiatan industri terhadap permukiman adalah 2000 meter,serta juga harus jelas mempunyai surat keterangan domisili perusahaan (SKDP) dari kantor kelurahan, wajib taat hukum Undang-undang no 3 tahun 1982 tentang daftar perusahaan,undang-undang no 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman,juga permendagri no 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan daerah, pasal 2 ayat 1,untuk itu dari setiap bentuk perusahan cv maupun PT harus lah taat akan hukum berlaku sesuai fungsinya agar menjaga kenyamanan.

 

 

 

 

 

 

( MARIAM / TIM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20200226 WA0048 - Kasus Cek Kosong Owner Kim Dr.Hendry Jan Dan Dr.Mario,Ds Belum Ada Upaya Damai

Kasus Cek Kosong Owner Kim Dr.Hendry Jan Dan Dr.Mario,Ds Belum Ada Upaya Damai

  LENSA HUKUM PANGKAL PINANG  Perkara Prihal cek kosong direktur Klinik Intan Medika (KIM) Bangka …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi