Home / Nasional / Empat Arahan Presiden Joko Widodo Terkait Antisipasi Mudik Lebaran

Empat Arahan Presiden Joko Widodo Terkait Antisipasi Mudik Lebaran

LensaHukum.co.id - IMG 20200330 WA0056 - Empat Arahan Presiden Joko Widodo Terkait Antisipasi Mudik Lebaran

LENSA HUKUM

JAKARTA

Rapat terbatas terkait mudik lebaran di lakukan Presiden Joko Widodo bersama para menteri dengan melalui telekonfrens dari Istana Bogor. Dalam rapat tersebut membahas tradisi mudik warga dari kota-kota besar di seluruh Indonesia untuk pulang kampung.Tradisi mudik melibatkan mobilitas orang yang sangat banyak dan sebagai gambaran pada tahun 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia,Senin (30/03/2020).

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dengan merebaknya pandemi Virus Korona (Covir-19) adanya mobilitas orang yang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19.

Pasalnya,Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta telah terjadi percepatan arus mudik terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa Barat,Provinsi Jawa Tengah, dan DIY serta ke Jawa Timur, ” Ujar,Presiden seraya menambahkan telah mendapatkan laporan dari Gubernur di provinsi terkait.

Presiden Jokowi memberikan arahan terkait antisipasi mudik lebaran,sebagai berikut: Pertama,fokusnya adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kedua,demi keselamatan bersama,untuk dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah. “ Saya melihat juga ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur pada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik. Dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi,tapi menurut saya juga imbauan-imbauan seperti ini juga belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini, ” kata Presiden.

Ketiga,arus mudik kali ini dipercepat bukan karena faktor budaya, tetapi memang karena memang terpaksa,yang ada di lapangan banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang. “ Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah,sekolah dari rumah dan ibadah di rumah, ” Ujarnya,Untuk itu Presiden minta percepatan program social safety net,jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro,usaha kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan. “ Sehingga para pekerja informal,buruh harian,asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari, ” imbuh Presiden.

Keempat,untuk warga yang sudah terlanjur mudik,Presiden minta kepada para Gubernur,Bupati dan Wali Kota meningkatkan pengawasannya karena pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting sekali. “ Saya sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah,Gubernur DIY,bahwa di provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat,baik di desa maupum di kelurahan bagi para pemudik.

Ini juga saya kira inisiatif yang bagus, ” imbuhnya seraya menambahkan agar dilakukan secara terukur. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan agar jangan sampai menimbulkan juga langkah-langkah penyaringan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung. “ Terapkan protokol kesehatan yang baik,sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa, ” katanya. Sebagai informasi, Presiden menambahkan bahwa selama 8 hari terakhir tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat,Jawa Tengah,Jawa Timur dan DIY. “ Ini belum dihitung arus mudik dini yang menggunakan transportasi masal lainnya, misalnya kereta api maupun kapal, dan angkutan udara serta menggunakan mobil pribadi, ” Ujar,Presiden.

Saat ini juga banyak pemudik yang melakukan pulang kampung dengan menggunkaan sepeda motor dan mobil,di perkirakan hampir semua pekerja swasta, pedagang serta pekerja serabutan sudah di pastikan pulang kampung karena hidup di kota biaya hidup mahal serta pendapatan berkurang. Yang terpenting saat ini adalah jika mudik ke kampung harus di pastikan sehat dan terhindar dari virus Corona. Serta harus mengikuti anjuran serta harus melakukan pemeriksaan sebelum sampai kampung halaman,haru lapor ke petugas setempat dan melakukan pemeriksaan.

 

 

 

 

 

( JARKONI )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20200703 WA0009 - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Pemanfaatan Kembali Masjid Amir Hamzah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Pemanfaatan Kembali Masjid Amir Hamzah

  LENSA HUKUM JAKARTA  Gubernur DKI Jakarta memulai pemanfaatan Masjid Amir Hamzah yang sudah selesai …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi

%d blogger menyukai ini: