Home / Nasional / Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly Bantah Loloskan Narapidana Koruptor

Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly Bantah Loloskan Narapidana Koruptor

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200405 112124 Chrome - Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly Bantah Loloskan Narapidana Koruptor

LENSA HUKUM 

JAKARTA

Wabah Pandemik Viru Corona Covid 19 ini,sangat mempengaruhi semua Instasi pemerintahan. Salah satunya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membantah meloloskan Narapidana Korupsi dengan Mengeluarkan Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-19 Pk.01.04.04 Tahun 2020,Sabtu (05/04/2020).

Waktu lalu beredar di Media Massa,bahwa Saya disebutkan mau Meloloskan Napi Narkoba dan Kasus Korupsi, ” Itu tidak Benar, ” Tegas,Yasonna Laoly dalam keterangannya di jakarta.

Pasalnya,Menteri Hukum dan Ham,Yasonna Laoly Menekankan Permenkumham Nomor M.HH-19 Pk.01.04.04 Tahum 2020 Untuk mencegah Penyebaran Covid 19 di Lapas,rutan maupun Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA).

Kepmenhumham Nomor M.HH.19 PK.01.04.04 Tahun 2020,Hal ini menurutnya mengatur pembebasan Khusus Narapidana Yang Sudah Menjalani Masa 2 Pertiga Pidana dan anak yang sudah menjalani setengah masa Pidana, ” Ungkap,Yasonna.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, ” Menjelaskan Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkum ham Nomor. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Itu tidak terkaid Peraturan Pemerintah PP.99/2012

Dalam Hal ini apabila Narapidana Khusus juga dipertimbangkan dikeluarkan dari lapas atau rutan. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepmenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 itu tidak boleh menabrak Peraturan PP.99/2020.

Hal ini,untuk Mengurangi Over Kapasitas di Lapas,meamang dimungkinkan merevisi PP 99/2012 tetapi dengan Kriteria syarat yang begitu berat, ” Ucap,Yasonna.

Adapun Narapaidana Narkotika Masa Pidana 5-10 Tahun dan telah Menjalaninya selama dua pertiga masa jabatannya sekitar 15.482 Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang berusia 60 Tahun keatas,yang telah Menjalani dua Pertiga Masa Pidana Sebanyak 300 Orang.

Kemudian Narapidana Tindak Pidana Khusus dengan Kondisi Sakit Kronis dan dinyatakan oleh dokter rumah sakit Pemerintah,yang telah menjalani dua pertiga sebanyak 1.457 lalu Narapidana Asing Sebanyak 53 Orang.

Sementara Kapasitas Lapas Sebanyak 130  ribu yang di huni sejumlah 260 ribu Narapidana dan Tahan sebelum Permenkumham dan Kepmen itu. Setelah Permenkumham dan Keputusan Menteri 2020 Lapas amasih dihuni sebanyak 230 Ribu Orang.

Hal ini untuk mengurangi Over Kapasitas dilapas. Memang dimungkinkan dengan Revisi PP/2012,tetapi dengan Kriteria Syarat begitu Ketat, ” Ujar,Yasonna Laoly.

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meumpamakan untuk Narapidana Khusus Narkotika hanya masa tahanan 5-10 tahun,sehingga Bandar Narkoba yang Umumnya dihukum di atas 10 tahun tidak termasuk yang menerima pembebasan.

Dengan Adanya perbedaan Narapidana Kasus Tindak Korupsi yang berumur diatas 60 tahun dan Sudah Menjalani dua Pertiga Masa tahanan berdasar petimbangan Dampak Kasus Corona Covid 19 yang imun tubunya Lemah, ” Cetus, Yasonna.

Usulan Perubahan Revisi  PP 99 / 2012 itupun dikatakan baru Usulan dan belum dilakukan Pembahasan. ” Sangat sayangkan banyak beredar di kabar Publik dari Pengiat anti Korupsi yang berumur 60 Tahun Keatas pasti bebas, ” Ungkap, Yasonna Laoly Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

# Antara news

 

 

 

 

( SAM LUBIS )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20200713 WA0035 - Pererat Silaturahmi Dandim 0106 / Ateng-Bm Dambut Kunjungan Kapolres Aceh Tengah

Pererat Silaturahmi Dandim 0106 / Ateng-Bm Dambut Kunjungan Kapolres Aceh Tengah

    LENSA HUKUM ACEH TENGAH Dandim 0106/Ateng-Bm Letkol.Inf.Valyan Tatyunis,Kasdim Inf Samsirmas beserta Perwira Staf …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi

%d blogger menyukai ini: