LensaHukum.co.id Indeks berita terbaru hari ini dari peristiwa, budaya, kecelakaan, hukum, berita, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional. 
LENSA HUKUM
KABUPATEN BEKASI
Di tengah wabah corona dan program skla besar SPBB oleh pemerintah membuat bayak masyarakat bercuit di Akun Media sosial dan RT bahkan kepaladesa dan Lurah atas bantuan dinsos dan bantuan dari desa yang mereka ketahui Rt, meminta KTP dan KK untuk dapat bantuan dari pemerintah dan sampai ” saat ini belum kunjung tiba,selasa (29/04/2020).
Di sini beberpa kepala desa saat di konfirmasi oleh Awak Media Lensa hukum merekah bayak mengeluh karna pertayaan – pertanyaan masyarakat dan hujatan yang mereka ketahui KTP dan KK sudah di serahkan RT Untuk pendataan penerimaan batuan pemerintah dan desa. Akan tetapi masyarakat yang awam yang belum tau sikon kita sebagi kepala desa untuk pendataan dan persedur penerintah yang ada, seakan akan bantuan kemana dan kenapa lama . Disini kita sudah maksimalkan dalam pendataan dan pengajuan siapa saja yang berhak mendapatkan ucap para kades.
Seandanya bantuan di permudah contoh sekarang Rakyat yang dapat BLT suruh buka rekning BJB saja dan saat ini BANK BJB nya pada tutup,Sehingga kepala saya dari hari Kamis pada puyeng di komplen warga terus dapat dari Dinas Sosial cuma 576 RT ” saya pada di demo masyarakat Mulu.
Sekarang giliran kita mau nurunin BLT dana desa aturanya Rumit Bikinin statmen ke Kepala Dinas DPMD bantuan BLT Langsung kasih yang berhak menerima kalau ga percaya sama kades. Bendahara desa di dampingin sama orang Dpmd polsek Koramil,kecamatan,program jangan menghambat masyarakat lagi pada susah saat ini mereka sangat butuh dan Lambatnya penyaluran BLT dana desa terganjal membuat buku tabungan, ” Ucapnya.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi,Ani Rukmini saat di mintai komentar keluhan berapa kades memaparkan lewat Whatsaap, ” Menjelaskan,Yang jelas ini situasi yang memprihatinkan,situasi anomali,seharusnya skema dan kebijakan juga dilakukan dengan pendekatan persuasif,menyesuaikan dengsn kondisi kekinian. Saya fikir ini riil,tentu dengan tetap dilakukan pedampingan agar tepat sasaran dan setiap rupiah bisa dipertanggung jawabkan oleh Pendampingan yang dimaksud agar dana tidak disalahgunakan dan tepat sasaran, ” Ucapnya.
Buat saya sudut pandang birokrasi itu untuk memudahkan bukan menyulitkan,tentu saja dengan tetap berpegang pada regulasi keuangan,bahwa prinsip keuangan adalah sesuatu yang harus bisa dipertanggungjawaban dan tidak terjadi penyimpangan, ” Tuturnya.
Sedangkan Bendahara DPMD Dedi menerangkan bahwsanya pemberian dana desa yang bersumber dari pusat ada 3 antara lain yaitu :
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT),bantuan diberikan kepada yg belum nerima bantuan dari PKH dan Bantuan Pangan non tunai dan bantuan lain supaya tidak ada tumpang tindih.
2. Bantuan untuk covid 19.
3. Bantuan padat karya tunai
Sedangkan untuk penerima BLT harus tepat sasaran sebesar 600 rb/bln terhitung dari bln.April, lmei dan juni. Syarat2nya penerima BLT 1. Mempunyai KTP 2. KK 3. Mterai dan form dari BJb
Bjb minta data langsung di kolektifkan di tingkat desa tidak ada pembayaran apapun gratis keterimanya tetap 600.000 bagi penerima BLT.
Iya belumlah blt buat rekening dari BJB aja belum tentu sehari Tergantung penetapan hasil pendataaan Kalau sudah siap dibayarkan bln april kalau belum mengikuti data masuk dari pemerintah desa, ” Pungkasnya.
( MARIAM )
