Home / Nasional / Walikota Bekasi Rahmat Effendi Bisa Menjadi Mediator Pemerintah,Swasta dan Masyarakat
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Walikota Bekasi Rahmat Effendi Bisa Menjadi Mediator Pemerintah,Swasta dan Masyarakat

 

LensaHukum.co.id - IMG 20200616 WA0054 - Walikota Bekasi Rahmat Effendi Bisa Menjadi Mediator Pemerintah,Swasta dan Masyarakat

LENSA HUKUM

KOTA BEKASI

Penanganan Covid19 oleh Pemerintah Kota Bekasi yang Dinakodai Walikota Bekasi Bpk Rahmat Efendi cukup menjanjikan hasilnya,ditengah pandemi covid19 beliau bisa menjadi moderator yang bijak antara pemerintah,swasta dan masyarakat. Tidak ada salahnya kita mengucapkan terima kasih atas kinerja beliau yang sampai saat ini tetap ikhtiar dan tak kenal lelah,Rabu (26/06/2020).

Bang Pepen sapaan akrab beliau menjadi influence bagi kawan-kawan APBD (Aliansi Pemuda Bangun Daerah) yang diwakili Bang Oktofiasasi yg biasa di sapa Black ditemui awak media di GOR Kota Bekasi memberi hormat yang setinggi-tingginya.

Tapi bagi kawan-kawan menurut bang black masih ada beberapa SKPD yang kurang maksimal membantu kinerja Bang Pepen,seperti hal nya Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang sampai saat ini agenda mereka saja tidak terpublish di website mereka,ya percuma aja bang mereka sebagai pembantu bang pepen harusnya update donk di website baik kegiatan ataupun anggaran yang mereka terima harus dipublish di website,karena pengelolaan website itu juga udah anggarannya kok.

LensaHukum.co.id - IMG 20200616 WA0055 - Walikota Bekasi Rahmat Effendi Bisa Menjadi Mediator Pemerintah,Swasta dan MasyarakatJangan sampai ditengah pandemi covid19 menjadikan dinas kesehatan kota bekasi jadi kurang bersemangat bang, ” Tutup,bang black. Ditempat terpisah hasan IKKIMSI (Ikatan Kajian Intelektual Muda Kota Bekasi) menambahkan kita ada temuan dinas kesehatan kota bekasi menerima anggaran dari SKPD lainnya serta memberikan laporan keuangan yang tidak sesuai di lapangan terkait kuasa pengguna Anggaran covid19 yang berasal dari APBD Kota BEKASI dan jumlahmya cukup fantastis.

Kita coba lihat di website itu cuman ada kegiatan di tahun 2019 yang di upload,ya anggap saja hari ini Dinas Kesehatan kota bekasi gagal memberikan informasi bagi warga kota bekasi Ditambah tidak adanya Keterbukaan informasi publik terkait keuangan yg dipergunakan dari APBD .

Ditambahkan oleh hasan temuan ini akan ditelusuri lebih lanjut dan saya akan meminta PPATK untuk menganalisa aliran dana yang diterima dinkes,bila diperlukan kita akan melakukan pelaporan ke KPK yang di duga terjadi penyelewengan anggaran covid19, ” Ucap,hasan.

 

 

 

 

 

( MARIAM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20200923 WA0030 - ( KAMI ) Koalisi Aliansi Menyelamatkan Indonesi Kecewa ijin Deklarasinya Ditolak Pemkab Karawang

( KAMI ) Koalisi Aliansi Menyelamatkan Indonesi Kecewa ijin Deklarasinya Ditolak Pemkab Karawang

  LENSA HUKUM KARAWANG Lensahukum.co.id Koalisi Aliansi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merasa kecewa,saat permohonan izin penyelenggaraan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi