Home / Nasional / Anggota BPD Desa Setia Darma Bisa Merangkap Tiga Jabatan Sudah Ijin Kepala Desa
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Anggota BPD Desa Setia Darma Bisa Merangkap Tiga Jabatan Sudah Ijin Kepala Desa

LensaHukum.co.id - IMG 20200623 WA0017 - Anggota BPD Desa Setia Darma Bisa Merangkap Tiga Jabatan Sudah Ijin Kepala Desa

LENSA HUKUM

SETIA DARMA – KABUPATEN BEKASI

Anggota Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa setia darma tambun selatan kecamatan tambun selatan. Bisa Meragkap tiga jabatan anggota BPD,PSM,kader posyandu,Selasa (23/06/2020).

Saat tim Media mendatangi kantor BPD desa setiadrama di sambut baik oleh kepala BPD Budi.komfimasi terkait adanya anggota BPD yang Meragkap tiga jabatan dan ketua BPD menjawab baru tau kalau anggota saya Meragkap tiga jabatan sekaligus. Dan saya juga ada informasi ada nama anggota saya (BPD). Kalau dulu ibu marhani bicara sama saya untuk di perbantuakan di PKK semenjak itu saya tidak tau, ” Ucapnya.

Menurut kepala BPD Budi,kalau aturan di kita PSM tugas pelaksanaan nya di desa,kalau kita seorang pengawas sebaiknya lepaskan jabatan PSM itu dan tinggal pilih saja bumarhani apa mau di PSM atau di BPD,karena itu pekerjaan di desa,karena pengawasan siapa kalau terjadi kalau macam kerjaan macam ini kasus kasus siapa yang monitornya tanggung jawab pengawasya dan coba jelaskan Bu narhani supaya ini jelas, ” Ucapnya.

LensaHukum.co.id - IMG 20200623 WA0016 - Anggota BPD Desa Setia Darma Bisa Merangkap Tiga Jabatan Sudah Ijin Kepala DesaDari keterangan anggota BPD sekaligus PSM dan kader posyandu Marhani ” ia saya memang di sini tiga pungsi BPD,PSM ,kader posyandu dan kalau kader posyandu bisa aja kemana aja, ” ucapnya dan saya sudah izin ke kepala desa karna saya ingin memantau orang ini dapat beras atau tidak setiap datanya ada atau tidak dan menurut saya tidak masalah Merangkap tiga jabatan, ” Ucapnya.

Jelas ada nya peraturan pemerintah untuk
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai ” Parlemen “-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga,pemangku adat,golongan profesi,pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota,di mana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Wali kota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Perihal jabatan,yang dilarang bagi anggota BPD adalah merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, perangkat Desa,anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),Dewan Perwakilan Daerah (DPD),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.Selain jelas-jelas dilarang dalam UU Desa, rangkap jabatan BPD dan Panwascam tidak diperbolehkan karena sumber honor dua jabatan tersebut sama-sama berasal dari uang rakyat.

Dua jabatan tersebut honornya berasal dari APBD,APBN yang jelas berasal dari uang rakyat sehingga tidak diperbolehkan orang yang sama menduduki dua jabatan tersebut, ” Urainya.

 

 

 

 

( MARIAM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200929 104427 KineMaster - Peningkatan Irigasi Kp. Pulo Damar Desa Sukamantri Milik BBWS P3TGAI Diduga Banyak Penyimpangan

Peningkatan Irigasi Kp. Pulo Damar Desa Sukamantri Milik BBWS P3TGAI Diduga Banyak Penyimpangan

  LENSA HUKUM TAMBELANG – KABUPATEN BEKASI Lensahukum.co.id Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi