Home / Nasional / Menteri PUPR ” Boleh Bangun Waterpark Asal Ikuti Aturan Tata Ruang “
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Menteri PUPR ” Boleh Bangun Waterpark Asal Ikuti Aturan Tata Ruang “

 

LensaHukum.co.id - IMG 20200625 WA0083 - Menteri PUPR " Boleh Bangun Waterpark Asal Ikuti Aturan Tata Ruang "

LENSA HUKUM

KABUPATEN BEKASI

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meninjau langsung ke kabupaten Bekasi dan menyidak dan pembongkaran Waterpark Dwisari berlokasi di Rt 03/01,Kampung Ciranggon,Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur,Kabupaten Bekasi, ” Jumat ( 25/06/2020 ).

keterangan Dirjen pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, Budi Situmorang,Menerangkan mengenai bangunan warter Park di wilayah ini asal sesuai rencana tata ruang dipersilakan, tapi harus mengurus ijin persoalnya disini tanah sepandan sungai yang tidak boleh dibangun fisik, ” Ucapnya,pada awak media.

LensaHukum.co.id - IMG 20200625 WA0084 - Menteri PUPR " Boleh Bangun Waterpark Asal Ikuti Aturan Tata Ruang "” Kalau sheetpile yang sudah di bangun bertujuan untuk mengatur arus air sungai itu berarti baik,akan tetapi tetap dalam jarak tertentu tidak boleh,ini bukan berarti pemerintah menutup untuk usaha.

boleh dibangun tapi asal sesuai aturan dan pemilik lahan ini sudah mengajukan izin tapi,mungkin pemilik dengan inisiatif sendiri membangun sambil menunggu izinnya selesai, ” Terang,Budi Situmorang.

Dilokasi yang sama pemilik lahan warter Park tersebut,Pasar Ribu,menjelaskan,kalau dibilang salah dirinya mengaku salah,akan tetapi sebenarnya dirinya sudah ajukan perizinan pembangunan lahan warter Park ini dari 2019, ” jelasnya.

LensaHukum.co.id - IMG 20200625 WA0082 - Menteri PUPR " Boleh Bangun Waterpark Asal Ikuti Aturan Tata Ruang "” Gak mungkin kalau belum saya ajukan terkait perizinannya,saya berani mendirikan bangunan,kalau bicara tanah yang sudah dipancang, milik saya atau bukan,saya tidak bisa menafsirkan, karena tadinya pancang tersebut tujuan untuk menghalau tanah timbul, ” Ujarnya.

Pasar Ribu juga mengharapkan agar segera dinormalisasi nanti di area tanah yang sheetpile yang memang bukan tanah dirinya,harusnya dinormalisasi agar tidak adanya tanah timbul,bicara berapa jumlah luas itu BPN yang lebih paham bila ada sanksi yang diberikan pastinya saya melalui jalur hukum, ” Pungkasnya.

 

 

 

 

( MARIAM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200929 104427 KineMaster - Peningkatan Irigasi Kp. Pulo Damar Desa Sukamantri Milik BBWS P3TGAI Diduga Banyak Penyimpangan

Peningkatan Irigasi Kp. Pulo Damar Desa Sukamantri Milik BBWS P3TGAI Diduga Banyak Penyimpangan

  LENSA HUKUM TAMBELANG – KABUPATEN BEKASI Lensahukum.co.id Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi