Home / Nasional / BPD Setiadarma Kabupaten Bekasi Dobel Jabatan Dewan DPRD Ani Rukmini Angkat Bicara
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

BPD Setiadarma Kabupaten Bekasi Dobel Jabatan Dewan DPRD Ani Rukmini Angkat Bicara

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200703 114738 Gallery - BPD Setiadarma Kabupaten Bekasi Dobel Jabatan Dewan DPRD Ani Rukmini Angkat Bicara

 

LENSA HUKUM

SETIADARMA – KABUPATEN BEKASI

Adanya anggota BPD merangkap tiga jabatan
BPD,PSM,kader posyandu,Di Desa Setia Darma tambun selatan. Kecamatan Tambun selatan kepala BPD Budi harjo memaparkan kepada media terkait adanya anggota BPD yang Merangkap tiga jabatan dan ketua BPD menjawab baru tau kalau anggota saya Merangkap tiga jabatan sekaligus Dan saya juga ada informasi ada nama anggota saya (BPD). Kalau dulu ibu marhani bicara sama saya untuk di perbantukan di PKK semenjak itu saya tidak tau, ” Ucapnya,Jumat (03/07/2020).

” Ketua Komisi 1 Dewan” DPRD kabupaten Bekasi Ani Rukmini,Memaparkan lewat whasap atas komfirmasi media Lensa hukum bahwasanya sangat menyayangkan jika ada anggota BPD bisa dobel jabatan,Karena masih bayak orang orang lain di luar sana yang memerlukan posisi jabatan kerjaan itu dan harus jelas dulu apakah PSM dan sebagai kader pos yandu dapat honor bulanan. Dan sumber honor tersebut dari mana untuk jabatan sepanjang jabatan tersebut tidak bersamaan dangan tugas dan fungsinya dan tidak ada pembayaran rutin (tunjangan/honor bulanan/insentif) tidak masalah dan terpenting dalam merangkap pekerjaan,yang bersangkutan bisa menjalankan profesionalismenya untuk memanfaatkan jabatannya Dan Honor atau insentif yang didapatkan kalau dari sumber yang sama tentu tidak dibenarkan dan sebaiknya ada banyak keterlibatan masyarakat dalam membangun desa itu, ” pungkasnya.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota,di mana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Wali kota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Perihal jabatan,yang dilarang bagi anggota BPD adalah merangkap jabatan sebagai Kepala Desa,perangkat Desa,anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),Dewan Perwakilan Daerah (DPD),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.Selain jelas-jelas dilarang dalam UU Desa,rangkap jabatan BPD dan Panwascam tidak diperbolehkan karena sumber honor dua jabatan tersebut sama-sama berasal dari uang rakyat.

Jelas ada nya peraturan pemerintah untuk
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai ” parlemen “-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.di mana di atur rangkap jabatan itu sudah diatur dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 serta PKPU No. 20 Tahun 2018.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat,golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota,di mana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Wali kota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Perihal jabatan,yang dilarang bagi anggota BPD adalah merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, perangkat Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),Dewan Perwakilan Daerah (DPD),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Selain jelas-jelas dilarang dalam UU Desa,rangkap jabatan BPD dan Panwascam tidak diperbolehkan karena sumber honor dua jabatan tersebut sama-sama berasal dari uang rakyat.

” Dua jabatan tersebut honornya berasal dari APBD,APBN yang jelas berasal dari uang rakyat sehingga tidak diperbolehkan orang yang sama menduduki dua jabatan tersebut, ” Urainya.

 

 

 

 

 

( MARIAM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200928 174016 KineMaster - Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

  LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri melalukan rapat secara Virtual …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi