Home / Nasional / Pihak Desa Srimahi Sudah Tiga Kali Layangkan Surat Panggilan Kepada Pihak Developer Arafah
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Pihak Desa Srimahi Sudah Tiga Kali Layangkan Surat Panggilan Kepada Pihak Developer Arafah

LensaHukum.co.id - IMG 20200711 WA0000 - Pihak Desa Srimahi Sudah Tiga Kali Layangkan Surat Panggilan Kepada Pihak Developer Arafah

LENSA HUKUM

SRIMAHI – KABUPATEN BEKASI

Terkait warga perumahan Arafah residen membuang sampah di pinggiran jalan dan terkait tanah pasos pasum dan TPU bahkan perizinan saat ini pihak desa Srimahi kecamata tambun Utara ingin tau sejauh mana perizinan nya dan tanah pasos pasum dan TPU apa sudah di daftarkan kedinas.

Di dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 adalah : 

“ Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan berbagai prasarana lingkungan dan fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.”

Pasalnya,dari keterangan Sekdes Narino Latif kita pihak pemerintah desa Srimahi kecamata tambun Utara membenarkan bahwasanya sudah layangkan surat kepada pihak Developer perumahan Arapah residen tetapi pihak Developer belum bisa hadir bahkan di panggilan kedua yang hadir Staf nya tidak bisa memberikan apa yang pihak desa inginkan yakni untuk membawa Photo copy kelengkapan izin mereka bahkan memberikan surat penyerahan tanah pasos pasum dan TPU, ” Ucapnya.

LensaHukum.co.id - IMG 20200711 WA0002 1 - Pihak Desa Srimahi Sudah Tiga Kali Layangkan Surat Panggilan Kepada Pihak Developer Arafah” Dipanggil yang ketiga hari ini Sabtu (10/07/2020).. Kita sudah layangkan kembali surat pangilan untuk hari Senin tanggal 13/07/3020,Yang berisi terkait sampah dan perizinan. Semoga saja hari Senin pihak Developer bisa hadir dan memenuhi semua yang pihak desa ingginkan.

 

Narino selaku sekdes memaparkan bahwasanya perumahan Arapah pertama membanggun sekitaran 7 hektar itu sudah rekomendasi dari pihak desa pemeritahan lama,karena perumahan Arapah terletak di desa Srimahi perumahan tersebut. Dan sekarang menambah pembaggunan lagi kurang lebih sekitar 5 hektar ” Tapi rekomendasi desa sudah ada dari pemerintah desa baru dan kata pak camat yang rekom tambahan suratnya belum masuk ke kecamatan, ” Ucap,sekdes Narino.

” Kami pemerintahan desa mengeluarkan rekom tidak pernah mengijinkan membuang sampah sembarangan yang kita inginkan agar tidak merugikan dampak lingkungan yang merugikan warga baik lingkungan dan kesehatan warga,menjaga dan memelihara kebersihan,keindahan dan ketertiban lingkungan Dan Bahwasanya kami meminta rekom perijinan dan juga pasos pasum dan lain – lain,sebagai bahan kajian dan arsip Desa karena banyak sekali keluahan masyarakat.
1.Terkait pemakaman
2.terkait pembuangan sampah yg di buang sembarangan, ” Pungkasnya.

LensaHukum.co.id - IMG 20200711 WA0003 - Pihak Desa Srimahi Sudah Tiga Kali Layangkan Surat Panggilan Kepada Pihak Developer Arafah” Tim media menanyakan kecamata tambun Utara kepada pihak Ekbang bahwasanya sudah ada belum rekomendasi dari desa dan kecamatan. Jawab Ekbang sudah ada ini rekomendasinya. Akan tetapi pihak tim media melihat rekomendasinya dari desa lain dari pembagunan yang 5 hektar,sedang dari desa Srimahi belum ada masuk rekomendasi tambahan yang Lima hektar.

Dari keterangan Camat Tambun Utara Deni Mulyadi,S,STP. itu ada yang masuk desa srijaya, kalau yang desa srimahi ada juga,jadi perumahan tersebut ada di dua desa sudah ada rekom desa srimahi kalau gak salah dan kalau yang itu konteknya sampah tinggal di cek aja izin terkait sampahnya dan terkait desa memanggil pihak Developer gak apa – apa itu kan hak dari pemerintah desa.

 

 

 

 

( MARIAM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200928 174016 KineMaster - Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

  LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri melalukan rapat secara Virtual …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi