Home / Nasional / DPRD Provinsi Jabar ” Mengamuk ” Dengar Adanya Dugaan Sekolah Bodong Di Karawang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

DPRD Provinsi Jabar ” Mengamuk ” Dengar Adanya Dugaan Sekolah Bodong Di Karawang

LensaHukum.co.id - IMG 20200711 WA0011 - DPRD Provinsi Jabar " Mengamuk " Dengar Adanya Dugaan Sekolah Bodong Di Karawang

LENSA HUKUM

KARAWANG

Dengan adanya kabar terdapat sekolah ‘bodong’ tingkat SMA/SMK di Kabupaten Karawang saat ini menjadi perhatin publik.

Tidak terlepas dari salah satu Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat,Hj.Sri Rahayu Agustina,S.H,yang meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan pendataan ulang sekolah tingkat SMA/SMK sederajat di Karawang.

Pasalnya,Ia mengatakan,apabila hal tersebut benar adanya sangat merugikan masyarakat,khususnya di dunia pendidikan,serta mencoreng nama baik dunia pendidikan di Kabupaten Karawang,Jangan sampai ketika mereka mempunyai ijazah tingkat SMA/SMK sederajat tidak diakui negara, ” Ucap,sosok wanita yang akrab dipanggil Emak tersebut.

“ Kami minta Dinas Pendidikan kroscek dan pendataan semua sekolah SMA/SMK sederajat di Karawang. Khawatir benar adanya sekolah bodong,tidak memiliki perizinan dan sebagainya merugikan masyarakat nantinya, ” Tegas,Hj.Sri Rahayu Agustina,SH. Anggota Dewan DPRD Provinsi Jabar.

Emak juga menyampaikan,saat ada peralihan SMA/SMK ke Provinsi Jawa Barat seharusnya pihak dinas melalukan pendataan secara menyeluruh dari kota hingga daerah. Baik negeri maupun swasta.

Lanjutnya,jangan sampai ada pembiaran dari pemerintah daerah terkait sekolah bodong yang sepertinya semakin menjamur di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini,Pihak dinas harus cepat tanggap dalam hal ini, ” Ungkapnya.

Emak juga mempertanyakan sikap dari Dinas Pendidikan itu sendiri,apabila ada sekolah yang sudah meluluskan siswa dan siswinya sementara status sekolah tidak berizin. Apakah ijazah siswa itu diakui atau tidak oleh negara..?

“Jangan sampai menjadi bom waktu dikemudian hari bagi alumni,oleh sebab itu,sebelum terlambat maka sebaiknya segera melakukan pendataan. Kemudian pembinaan sekolah-sekolah agar tidak ada yang bodong, ” Ucapnya dengan tegas.

Selanjutnya ada pemerataan sekolah di tiap kecamatan. Tentunya sesuai standar kualitas pendidikan. Sehingga masyarakat tidak kesulitan mencari sekolah yang sesuai standar kualitas pendidikan di tingkat kecamatan.

 

 

 

 

( MARIAM / OPIK )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200928 174016 KineMaster - Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

  LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri melalukan rapat secara Virtual …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi