LensaHukum.co.id Indeks berita terbaru hari ini dari peristiwa, budaya, kecelakaan, hukum, berita, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional. 
Reporter : Sam Lubis
LENSA HUKUM, CIKARANG PUSAT – KABUPATEN BEKASI
Rabu (17/07/18), Komisi satu DPRD Kabupaten Bekasi memanggil para Aparatur Desa, Bpd, Panitia Seleksi Pilkades, Kades Satria Mekar dan Camat Tambun Utara, serta dihadiri Polsek Cikarang Pusat serta Perwakilan Calon Kades 2018.
Pasalnya pemanggilan kali ini berkaitan dengan kisruhnya didesa hingga terjadi aksi demo damai dengan dua calon yang tidak lulus, antaralain mantan incumben Apendi dan Nana Suryana.
Saat diwawancarai Wartawan Lensa Hukum, “Mengatakan, Kami menolak dengan adanya keputusan dari pihak Panitia Seleksi Pilkades Desa Satria Mekar, dengan diberikannya surat yang tidak adanya Kop surat secara resmi dari Pihak Dinas BPMPD Kab. Bekasi, dan anehnya lagi didalam surat tersebut tidak ada Nomor Surat dan tidak ada alamat kantor pada umumnya. Selain itu ada, kejanggalan didalam surat tersebut dengan tidak adanya tanda tangan koordinator bagi yang lulus serta ada juga yang tidak lulus ada tanda tangan koordinator.
Selain itu kami merasa dizolimi dengan dugaan adanya indikasi melakukan kecurangan dan hal ini tidak pernah terjadi selam 2 kali saya mencalonkan dan yang ketiga kalinya ini saya digunting sebelum bertanding. Kami bersama Ormas Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) sebelum pemanggilan kami oleh Dewan Komisi I Kabupaten Bekasi.
Sambung, Kami mencoba pagi-pagi menghadap Kepala Dinas BPMPD dan Kabidnya untuk mencoba sejauh mana jawaban Dinas terkait masalah hasil dari Ujian Seleksi Independen, akan tetapi mereka semua tidak berada di kantor dikarenakan hajatan anaknya, dan kenapa Kabid ikut serta tidak ada di kantor Dinas. Saat ditanyakan jawab salah satu staf-nya yang tidak mau disebutkan namanya bahwa, ” bapak juga ikut menghadiri pernikahan anak dari Kadis. Seharusnya selaku Pejabat Publik melayani segala keluhan masyarakat dalam hal ini waktu sudah terlalu sempit dikarenakan waktu penggambilan Nomer Calon Kepala Desa jatuh pada hari minggu besok, dan hal ini sudah terlalu genting dan Akhirnya kami mencoba mengadu kepada Aspirasi masyarakat yaitu Dewan DPRD Kabupaten Bekasi dan yang membidangi segala kekisruhan yang terjadi di Desa Satria Mekar Kecamatan Kabupaten Bekasi, ” Ungkap, Hendi Winata, salah satu perwakilan dari Calon Kepala Desa.
Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Menegaskan bahwa dengan kedatangan para masyarakat Desa Satria Mekar kepada saya dan saya siap memfasilitasi karena kami selaku komisi yang membidangi hal ini merasa sangat kecewa, hal ini sudah sama sekali. Dan camat kami undang bersama Kepala Desa, BPD dan Panitia Seleksi Pilkades, sejauhmana hal ini bisa terjadi. Setelah semua bukti-bukti otentik yang telah dikeluarkan di Forum yang terhormat ini. Kenapa bisa di Keluarkan Surat Tanpa ada Nomor Surat Resmi dan tidak ada ber-alamat yang tertera disurat ke lulusan Calon Kades Satria Mekar dan hal ini sudah menyalahi aturan Kedinasan dan kenapa ada perbedaan didalam surat tersebut.
Kami selaku Komisi I (Satu), besok Kamis akan memanggil Dinas BPMPD, untuk diminta penjelasannya, agar semua masalah ini diselesaikan, dikarenakan ini Pesta Demokrasi di Desa hal ini menyangkut hajat orang banyak. ” tegas, H. Danto, Wakil Ketua Komisi I (Satu).
