Home / Nasional / Satuan Shabara Polres Sumenep Melaksanakan Pengamanan Obyek Vital
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Satuan Shabara Polres Sumenep Melaksanakan Pengamanan Obyek Vital

LensaHukum.co.id - IMG 20200808 WA0012 - Satuan Shabara Polres Sumenep  Melaksanakan Pengamanan Obyek Vital

LENSA HUKUM

SUMENEP – MADURA

Lensahukum.co.id

Dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya Polri tunduk dan patuh pada UU yang berlaku di Negara Indonesia.

Kasat Shabara Polres Sumenep AKP.ABD.Mukit,SH melalui Kanit Obyek Vital IPDA.Miftahol Arifin,SH menjabarkan amana UU RI dan KEPRES tentang tugas Polri terkait Obvitnas kepada Media Lensa Hukum.

” Dalam Pasal 5 UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan UU No.2/2002 tersebut,Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri,termasuk menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional.

LensaHukum.co.id - IMG 20200808 WA0011 - Satuan Shabara Polres Sumenep  Melaksanakan Pengamanan Obyek VitalBerdasarkan Keppres No.63/2004,ciri-ciri OBVITNAS adalah sebagai berikut :
a. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan ;
b. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional dan/atau
c. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan sifat-sifat ancaman dan dampak keamanan yang disebutkan dalam Keppres diatas,maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai obvitnas adalah telekomunikasi, transportasi (darat,laut dan udara) jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan,minyak dan gas (oil dan gas),pasokan air bersih,unit-unit layanan gawat darurat/ emergency services (seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran) dan kantor-kantor kegiatan pemerintahan. Dalam Keppres No.63/2004 dinyatakan bahwa penetapan obyek keamanan yang masuk dalam kategori obvitnas dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

Keppres No.63/2004 juga menyatakan bahwa konfigurasi standar pengamanan setiap obvitnas harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara RI serta melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan sesuai keputusan Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 5). Berdasarkan mandat Keppres No. 63/2004 tersebut,Kepala Kepolisian Negara RI mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional. Pedoman sistem pengamanan obvitnas ini mencakup pola pengamanan,konfigurasi standar pengamanan,standar kemampuan pelaksana pengamanan,manajemen audit pengamanan serta pengawasan dan pengendalian.

LensaHukum.co.id - IMG 20200808 WA0013 - Satuan Shabara Polres Sumenep  Melaksanakan Pengamanan Obyek VitalMeskipun telah ditetapkannya Keppres No.63/2004 dan Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional,namun implementasi sistem pengamanan obvitnas masih dirasa belum optimal. Banyak obvitnas yang belum memiliki sistem pengamanan yang sesuai standar dengan standar yang telah ditetapkan serta rawan terhadap ancaman gangguan keamanan,seperti ancaman serangan terorisme yang dapat berdampak serius terhadap keamanan nasional. Selain itu,Polri juga masih dihadapkan pada beberapa kelemahan atau kendala dalam penanganan obvitnas, antara lain adalah :
a. Masih kurangnya koordinasi pengamanan antara pengelola obvitnas dengan Polri,sehingga bila terjadi gangguan keamanan, maka sulit bagi Polri untuk masuk ke lokasi obvitnas;
b. Masih kurangnya pemahaman sistem pengamanan yang harus dilaksanakan oleh petugas keamanan;
c. Pengelola obvitnas masih belum peduli terhadap konfigurasi standar pengamanan;
d. Sistem pengamanan obvitnas masih dibawah standar, sehingga kadang masih terjadi unjuk rasa di obvitnas;
e. Sarana prasarana pengamanan Polri masih terbatas atau belum tercukupi,sebagai contoh belum terpasangnya CCTV ;
f. Personil pengamanan Polri yang masih terbatas, DSPP 4.250 personil ;
g. Belum dimanfaatkannya teknologi moderen/ canggih dalam sistem pengamanan ;
h. Pengelola obvitnas masih kurang peduli terhadap potensi lingkungan sosial untuk pelaksanaan pengamanan obvitnas.

2. Standar Sistem Pengamanan Obvitnas

Obyek vital nasional (obvitnas) memiliki peran yang cukup stratagis dalam mendorong pembangunan nasional serta dapat mempengaruhi sistem perekonomian nasional,sistem politik dan pemerintahan serta keamanan nasional. Dalam Keppres No.63/2004 disebutkan bahwa obvitnas merupakan kawasan/lokasi/ bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak,kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Mengingat peranannya yang cukup strategis,obvitnas membutuhkan sistem pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan atas standard sistem pengamanan yang ketat, sehingga mampu memperkecil risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguan keamanan. Standard sistem pengamanan obvitnas dapat digunakan sebagai sebagai dasar untuk menilai pencapaian kinerja sistem pengamanan obvitnas.

 

 

 

 

 

 

( BAMBANG )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200928 174016 KineMaster - Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

  LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri melalukan rapat secara Virtual …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi