Home / Nasional / Diduga BPD Desa Setiadarma Tidak Dapat Sampaikan Aspirasi Masyarakat Terkait Keluhan Janda Tak Dapat PKH
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Diduga BPD Desa Setiadarma Tidak Dapat Sampaikan Aspirasi Masyarakat Terkait Keluhan Janda Tak Dapat PKH

 

LensaHukum.co.id - IMG 20200820 WA0050 - Diduga BPD Desa Setiadarma Tidak Dapat Sampaikan Aspirasi Masyarakat Terkait Keluhan Janda Tak Dapat PKH

LENSA HUKUM

KABUPATEN BEKASI

Lensahukum.co.id

Di tengah pandemic corvid 19 pemberitah sudah intruksi kan sebagian dana APBD dan dana desa 35 persen untuk di akulasikan ke corvid dan presiden JokowiPembagian bantuan sosial (bansos) berupa sembako bagi mereka yang terdampak COVID-19 Pembagian Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar penyaluran bansos bisa benar-benar tepat sasaran. Mereka yang menerima adalah masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan.

” Saya ingin bansos kepada yang kurang mampu betul-betul tepat sasaran,” Tuturnya l,saat membuka rapat terbatas,Senin (20/04/2020).

Béda desa setia darma Tambun selatan kecamatan tambun selatan bayak tidak tepat saaaran contoh hal kecil parajanda masih bayak yang tidak dapat PKH sedang yang bekerja dapat bahkan isinya muda . Ucap beberapa janda saat memberii keteragan kepada tim media .dan ada juga kami spaibsaat ini hanya satu kali dapat sembako dari dinas sosial sampai saat ini tidak dapat lagi uang puntidak ucapnya.

Janda janda setiadarma beberapa orang mengeluarkan kepada media agar mereka dapat di perhatikan oleh dinas atau desa bahwasanya kenapa yang mampu dapat yang punya suami masih bekerja dapat , kami janda tua tua tidak dapat Aneh ucapnya.

Kepala BPD Setiadarma Budi Harjo saa di komfirmasi oleh media lewat whasap terkait keluhan masyarakat atau janda desa setia darma kenapa janda janda bayak yang belum dapat sedang yang muda dan bekerja dapat .
[
Maksud saya angaran Add 35 persén sudah terseerap untuk korvid dan berapa banyak yg mendapatkan warga setiadarma .. dan apa sudah tepat saaaran .. trimkasih

Jawab
Ketua BPD Setiadarma: Maap bu, klo masalah anggaran Add baiknya ibu tanyakan saja kpd ibu kades,, …..

Jawab media Lensa hukum
BPD harus mengetahui bukanya setiap kegiatan desa dan masuk laporan nya LkP”

Jawab BPD

Mohon maap sekali lagi, karena kuasa pengguna anggaran itu kepala desa, dan LKPJ yang ibu maksud oleh kades di sampaikan ke Bupati melalui camat tidak melalui bpd. Terima kasih…..Bpd tau hanya Lkppd, itu merupakan kewajiban kades ke Bpd.

Media bertanya

Jadi apa pungsi BPD di desa .. perdes blm terbentuk ??kami masyarakat aspirasi kami mana yg bisa di jalankan

Jawab BPD

Tolong ibu sebagai sosial kontrol hal ini masukan bagi kami Bpd ,tolong dikampung mana atas nama siapa, yg jelas, nanti sebagai bahan saya menanyakan ke kades .ucapnya.

Pungsi BPD
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan amanah dari UU Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
syawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.
Pemilihan anggota Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan secara demokratis,yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Selain melaksanakan fungsi diatas,Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.
Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

1) Menggali aspirasi masyarakat;

2) Menampung aspirasi masyarakat;

3) Mengelola aspirasi masyarakat;

4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;

5) Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

6) Menyelenggarakan musyawarah Desa;

7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut,termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

 

 

 

 

( MARIAM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200928 174016 KineMaster - Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

  LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri melalukan rapat secara Virtual …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi