Home / Nasional / Presiden Joko Widodo Mengikuti Acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Dari Istana
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Presiden Joko Widodo Mengikuti Acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Dari Istana

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200827 235058 WhatsApp - Presiden Joko Widodo Mengikuti Acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Dari Istana

LENSA HUKUM

JAKARTA

Lensahukum.co.id

Krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini merupakan momentum yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif. Pemerintah akan bangun tata kelola yang baik,cepat,produktif,efisien dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus bersama kita lakukan secara besar-besaran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Namun demikian, aksi penindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana tersebut tetap harus dilakukan dengan tanpa pandang bulu.

Dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi hari ini,melalui konferensi video dari Istana Bogor,Presiden Joko Widodo menyampaikan ” bahwa pemerintahan yang produktif,efisien dan mampu bergerak cepat bukan berarti meniadakan transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya,keduanya justru harus berjalan beriringan dan saling menguatkan “.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200827 235118 WhatsApp - Presiden Joko Widodo Mengikuti Acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Dari IstanaHal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari Istana Kepresidenan Bogor,Jawa Barat,pada Rabu,26 Agustus 2020.

Menurutnya,situasi pandemi saat ini merupakan satu momentum yang tepat untuk berbenah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Oleh karena itu,budaya antikorupsi sebagai bagian dari aksi pencegahan korupsi harus betul-betul digerakkan. Kepala Negara mengajak seluruh pihak dan komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dalam gerakan tersebut.

” Memang tidak mudah, tetapi inilah tantangan yang harus kita pecahkan. Budaya anti korupsi sebagai bagian dari aksi pencegahan korupsi harus betul-betul digerakkan dan saya mengajak seluruh pihak dan komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dalam gerakan tersebut, ” Ungkap,Presiden Joko Widodo.

Dengan keteladanan,ditambah perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi,maka masyarakat juga akan menyambut baik gerakan budaya antikorupsi ini.

Pada kesempatan itu,Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga agenda besar yang harus diwujudkan dalam aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Pertama,pembenahan regulasi nasional. Regulasi yang tumpang tindih,tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum yang membuat prosedur berbelit-belit,harus kita rombak dan sederhanakan.

Kedua,reformasi birokrasi. Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan divisi harus segera disederhanakan tanpa mengurangi pendapatan dan penghasilan dari para birokrat.
Ketiga,kampanye terhadap literasi antikorupsi. Masyarakat harus dapat menyadari mengenai apa itu korupsi, gartifikasi,hingga kepatutan dan kepantasan yang kemudian menjadi budaya keseharian.

Presiden Joko Widodo meyakini bahwa dengan keteladanan yang diberikan,ditambah perbaikan regulasi dan reformasi birokrasi,maka masyarakat juga akan menyambut baik gerakan budaya antikorupsi ini. Di samping itu masyarakat juga bisa ikut andil dalam pengawasan serta pencegahan,masyarakat bisa melaporkan jika terjadi indikasi adanya korupsi di sekitarnya.
“Saya akan terus mengikuti aksi pencegahan korupsi ini dari waktu ke waktu, ” Tutup,Presiden Joko Widodo.

 

 

 

 

 

( JARKONI )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200928 174016 KineMaster - Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

  LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri melalukan rapat secara Virtual …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi