Home / Nasional / LSM Patroli Hukum Geram Jalan Baru di Desa Pancur Batu Aspal Rusak Parah Dinas Terkait Tutup Mata
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

LSM Patroli Hukum Geram Jalan Baru di Desa Pancur Batu Aspal Rusak Parah Dinas Terkait Tutup Mata

 

LensaHukum.co.id - IMG 20200904 WA0107 - LSM Patroli Hukum Geram Jalan Baru di Desa Pancur Batu Aspal Rusak Parah Dinas Terkait Tutup Mata

LENSA HUKUM

TAPANULI UTARA 

Lensahukum.co.id

Proyek peningkatan pembangunan daerah, jalan jurusan Lapo Gambiri menuju Desa Pancur Batu Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara yang baru selesai diaspal,kini tampak rusak bergelombang dan retak di sejumlah titik,Jum’at, (04/09/2020).

Pasalnya,Hal itu,disampaikan warga setempat kepada LSM Patroli Hukum Sahala Saragi,didampingi awak media/Wartawan saat melakukan investigasi langsung dilokasi bersama Lensa Hukum di lokasi proyek.

Sahala Saragi mengatakan, ” akses jalan tersebut baru selesai diaspal,namun kondisinya saat ini sudah memperhatinkan kelihatan tampak sudah retak – retak dan bergelombang.

Menurutnya dari kondisi itu ada indikasi pengerjaan yang dilakukan oleh kontraktor,yang dimenangkan Dinas PUPR Taput terkesan asal jadi saja, ” Pungkasnya.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200905 191105 WhatsApp - LSM Patroli Hukum Geram Jalan Baru di Desa Pancur Batu Aspal Rusak Parah Dinas Terkait Tutup MataSekiranya bulan lalu jalan tersebut sudah rampung di aspal tetapi saat ini,kondisi jalan tersebut sudah retak – retak dan bergelombang di sejumlah titik. Tentunya ini sangat disayangkan apalagi akses tersebut merupakan satu – satunya jalan penghubung ke kota Tarutung.

Jika hal ini yang menjadi temuan tidak diperbaiki dengan cepat,bisa saja kerusakan yang ada makin meluas dan berdampak parah juga membahayakan pengguna jalan, ” Ujarnya.

Bersama masyarakat setempat,di lokasi proyek juga ditemukan saluran drainase yang pengerjaannya terpotong – potong dan tidak sampai di penghujung aspal yang patut dicurigai adanya praduga pencurian volume anggaran yang sudah ditetapkan dan tidak tepat sasaran dalam pembangunan daerah.

LSM Patroli Hukum Sahala Saragi yang juga ketua LP3SU, ” Mengatakan,Pengerjaan proyek pengaspalan yang asal jadi ini,bayangkan saja proyek pengaspalan yang berbiaya hampir satu miliar itu baru dibangun tanggal 18 Mei 2020 sudah rusak,tentu ini butuh menjadi perhatian khusus dari pihak penegak hukum dan yang terkait agar untuk dipertanggung jawabkan kedepannya.

Warga selaku pengguna jalan lainnya juga angkat bicara untuk itu sangat berharap,agar Pemkab Taput melalui Dinas PUPR segera mungkin melakukan peninjauan serta avaluasi kembali mekanisme pengerjaan yang asal jadi ini dan melakukan perbaikan sekaligus memberikan arahan kepihak kontraktor yang mengerjakanya,bila perlu adanya sangsi tegas/pinalti kecurangan dalam pengerjaan.

Amatan dari sudut pandang Lensa Hukum pada papan proyek/plank yang tertuliskan, pengerjaan proyek pengaspalan dilakukan oleh CV Excantri, dengan nilai kontrak proyek Rp 903.137.000,00 yang bersumber dari APBD 2020 dan volume hotmix 700 m X 3,5 m, apakah sudah tepat sasaran dalam RAB dan SOP.

Serta mengingat dipapan proyek pertanggal selesai 13 Nopember 2020,dicurigai volume tidak terpenuhi RAB (Rencana Anggaran biaya) dan asal jadi, karena sampai berita ini ditayangkan proyek sudah tuntas.

Padahal sesuai kelender papan proyek pertanggal untuk penyelesaian kontrak masih panjang sampai akhir yang sudah ditentukan,ketika dikonfirmasi. Dinas PUPR tidak respon seakan tutup mata serta pembiaran, ” Tandasnya.

 

 

 

( ALAIN DELON )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20200924 WA0045 - Pengambilan Nomor Urut Para Paslon ( Pasangan Calon ) Bupati Dan Wakil Bupati Karawang 2020 - 2025

Pengambilan Nomor Urut Para Paslon ( Pasangan Calon ) Bupati Dan Wakil Bupati Karawang 2020 – 2025

  LENSA HUKUM KARAWANG Lensahukum.co.id Perhelatan PILKADA serentak 2020 di Kabupaten Karawang memasuki babak baru, …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi