Home / Nasional / Anggota BPD Desa Setiadarma Belum Mau Lepas Tiga Jabatan Kepala Desa Tutup Mata
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Anggota BPD Desa Setiadarma Belum Mau Lepas Tiga Jabatan Kepala Desa Tutup Mata

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200907 161617 WhatsApp - Anggota BPD Desa Setiadarma Belum Mau Lepas Tiga Jabatan Kepala Desa Tutup Mata

LENSA HUKUM

KABUPATEN BEKASI

Lensahukum.co.id

beberapa bulan lalu media Lensa hukum sudah menayakan kepada ketua BPD budi Harjo terkait anggota nya meragkul dua jabatan yakni BPD dan PSM. Dari keterangan ketua budi Harjo bahwasanya kita sudah menegur dan Untuk memilih salah satu jabatan,Senin (07/09/2020).

Pasalnya,Saat di konfirmasi ketua BPD budi Harjo memaparkan bahwasanya saya sudah menegur anggota saya agar memilih salah satu jabatan BPD apa PSM dan kaset posyandu Memang susah juga karna kewenagan nya dari kepala desa saya juga jadi binggung.padahal saya sudah bilang sama kepala desa kalau cuman membantu gak masalah tapi kalau menagani ia salah, ” Ucapnya.

” Ia sampai saat ini anggota saya meragkul dua jabatan dan coba tanyakan lagi ke anggota saya baiknya begitu ” Tanya apakah tidak bisa melepas jabatan itu, tapi kelihatannya bu Kades tetap diam saja ” Saya jadi serba salah dan saya juga belum terima surat pernyataan itu .

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang:
merugikan kepentingan umum,meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
melakukan korupsi,

kolusi dan nepotisme,menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
menyalahgunakan wewenang;
melanggar sumpah/janji jabatan;
merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
sebagai pelaksana proyek Desa;
menjadi pengurus partai politik dan/atau
menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Demikianlah penjelasan tentang BPD Dilarang Merangkap Jabatan Sebagai Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang penulis kutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

 

 

 

 

 

( MARIAM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200928 174016 KineMaster - Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Presiden Joko Widodo Pimpin Rapat Penanganan Covid 19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

  LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri melalukan rapat secara Virtual …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi