Home / Nasional / DPC APDESI Karawang Bahas Pilkades Akan di Undur Dan DBH Pajak Di Pangkas
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

DPC APDESI Karawang Bahas Pilkades Akan di Undur Dan DBH Pajak Di Pangkas

 

LensaHukum.co.id - IMG 20200908 WA0052 - DPC APDESI Karawang Bahas Pilkades Akan di Undur Dan DBH Pajak Di Pangkas

LENSA HUKUM

KABUPATEN KARAWANG

Lensahukum.co.id

Hasil rapat yang digelar oleh DPC APDESI Kabupaten Karawang di Indo Alam Sari Resto,yang membahas PILKADES yang akan diundur dan DBH Pajak yang wacananya akan dipangkas hingga 25% lebih oleh Pemerintah Kabupaten Karawang,Senin (07/09/2020).

Kepala Desa E.Sutisna yang merupakan salah satu pengurus APDESI Karawang menjelaskan bahwa untuk mengenai PILKADES mungkin para kepala desa juga tahu,karena terindikasi melalui Juklak dan Juklisnya mekanismenya juga jelas ada,dengan dasar salah satu aturan di salah satu pasal, bahwa Pilkades dapat dilaksanakan 1 Bulan sebelum akhir masa jabatan kepala desa,selambat – lambatnya 2 minggu sebelum masa jabatan kepala desa.

” Keputusan itupun jika ada hal urgent yang benar – benar PILKADES tersebut harus diundur, ” Ungkap Sutisna.

Untuk mengenai DBH,Ia juga menjelaskan bahwa minimal 10% hasil DBH harus dibagikan kepada masyarakat desa melalui Kepala Desanya masing – masing.

” Saya rasa ini belum nyampe 10%, menurut hitungan kami selaku kepala desa, hasil tersebut belum mencapai 10%, sekitar 5-7% saja, ” Tuturnya.

Mirisnya Ia juga menyampaikan,DBH yang tidak mencapai target tersebut,ada wacana akan dipangkas bahkan hingga lebih dari 25%.

” DBH itu awal yang direalisasikam tiap tahun itu,hasil dari pembagian hasil pajak di tahun sebelumnya,nah sekarang ini kenapa bahwa tahun ini yang dibagikan tahun berjalan?  ” Herannya.

Ia juga mempertanyakan,jika ini tahun berjalan tahun 2019 dikemanakan hasil DBHnya.

Pada intinya,Sutisna menginginkan ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Karawang mengenai DBH ini.

” Kalaupun sudah jelas,kami selaku APDESI tidak akan mempertanyakan hal ini, ” Ujarnya.

Ia juga menyampaikan apa yang dikatakan oleh Ketua APDESI DPC Kabupaten Karawang,H.Sukarya.W.K,untuk sementara APDES akan melakukan tahapan awal,dengan mempertanyakan permasalahan ini kepada para anggota DPRD Kabupaten Karawang, karena ini merupakan hak bagi masyarakat desa.

“Jika hal tersebut tidak diindahkan mungkin kiga selaku Kepala Desa dari berbagai kecamatan akan melakukan demo, ” Tegasnya.

 

 

 

 

( OPIK )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210301 233513 WhatsApp - Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Massal di Kota Yogyakarta   

Presiden Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Massal di Kota Yogyakarta  

  LENSA HUKUM YOGYAKARTA Lensahukum.co.id Vaksinasi massal bagi pekerja sektor informal di Kota Yogyakarta digelar …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.