Home / Nasional / 4 Tuntutan Guru Honorer Swasta Yang Harus Di Penuhi
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

4 Tuntutan Guru Honorer Swasta Yang Harus Di Penuhi

 

LensaHukum.co.id - IMG 20200910 WA0151 - 4 Tuntutan Guru Honorer Swasta Yang Harus Di Penuhi

LENSA HUKUM

KABUPATEN BEKASI

Lensahukum.co.id

Aksi unjuk rasa para Honorer guru swasta di depan gedung bupati di lakukan sekitar jam dalapan pagi dini hari dalam aksi tersebut para Honorer guru swasta ada empat Tuntutan,Kamis (10/09/2020).

1.menuntut pemerintahan daerah supaya memberikan bosda kepada sekolah swasta.

2. Dapat memberikan bansos Honorer guru swasta.

3.pembatasan PPDB sekolah Negri

4. Pemerintahan kabupaten Bekasi segerah membuat Perda pendidikan.itulah empat Tuntutan Honorer guru swasta kabupaten Bekasi di depan gedung Bupati Bekasi.

LensaHukum.co.id - IMG 20200910 WA0156 - 4 Tuntutan Guru Honorer Swasta Yang Harus Di PenuhiDalam aksi unjuk rasa di tangapi oleh,R.Yana Suyatna,S.IP,M.Si menjabat sebagai Asisten Daerah 1 (Asda 1),Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kepala Dinas pendidikan. Kasat Sahara Kordinator gugus tugas kesehatan dan para perwakilan dari para Honorer guru swasta di persilahkan audensi.

Dari penjelasan Asisten daerah 1 (Asda 1) R.Yana Sutarnan kepada perwakilan guru swasta Honorer
bahwasanya beberapa hari sesuai jadwal hari Selasa kami akan rapatkan antara asisten,karena di bawah Asisten Daerah 1 (Asda 1) dan kesimpulannya. Hasil rapat H.Komar dari yang hadir kadisdik,asisten 1,kemudian dari BPKD ada lima Peraturan Daerah,ada dinas sosial ada Disnaker dan kalau di PKH dari yayasan masuk kedalam prakerja tapi ada persyaratan yang harus di penuhi pilihnya dari dalam diskusi itu timbul suatu permasalahan baru.

LensaHukum.co.id - IMG 20200910 WA0039 - 4 Tuntutan Guru Honorer Swasta Yang Harus Di PenuhiBagi seorang guru tidak termasuk keteria yang yang mendapatkan dana sosial dan empat Tuntutan sudah kami terima dan kemaren di rapat di sampaikan dengan ibu Rizki fauzi kita harus menujukan diri bukan menurunkan diri kita. Masih di bolehkan di berikan dan nilainya yang ada koperasi yang ada 200 ribu perbulan perorang dan ketika saya lihat datanya ada 11500 orang tapi terus di pulang dari dinas sosial namun ketika guru swasta dia adalah PKH tolong di kelurkan karna dia sudah dapat dan kalau ada guru swasta berjualan dia mendapat kan UMkM 2,4jt di kelurkan. Ketika guru swasta yang dia adalah PNS statusnya tolong di keluarkan pokoknya apa yang mereka dapatkan itu tidak boleh mendapatkan lagi, ” Ucapnya.

” Dan nanti saya minta data dari pada guru honor swasta. Realnya ada berapa..??  Ini adalah perjuangan kami dari itu mohon doanya dan saya sudah bermohon segera di Verifikasi bansos seorang guru untuk kita masukan dan kalau bisa masuk berdasarkan APBD Dan mereka sebelum evakuasi pak gubernur,berarti kita akan mengunakan APBD dana dari ABT. Tuntutan yang pertama sudah kami tindak lanjuti dan dalam proses, ” Ucapnya.

” Dan yang kedua terkait permohonan Perda tentang pendidikan,bagian hukum ada sudah dalam proses insyaallah minggu depan pihak ke tiga sudah memaparkan hasil kerja mereka dan ini dalam proses dan insyaallah Perda pendidikan 2020 ini jadi.

LensaHukum.co.id - IMG 20200910 WA0152 - 4 Tuntutan Guru Honorer Swasta Yang Harus Di PenuhiDan yang ketiga terkait dengan Bos daerah (Bosda) panitia Forma sudah memberikan Referensi dan sudah dipelajari dan pendapat inspektorat dan kita lagi dalami. Jadi saya dalam 2020 untuk Bosda sudah tidak memungkinkan lagi karena,kita sudah masuk pembahasan 2021. Karena untuk 2020 ini sudah selesai,evakuasi dari gubernur dan untuk 2021 kita akan perjuangkan lagi.

Tuntutan yang ke empat di sampaikan oleh kepala dinas pendidikan Carwinda bahwasanya pembatasan penerimaan PBDB Online untuk negeri insyaallah PBDB Online menjadi catatan kami artinya kedepan kita akan diskusi ketika masuk dalam ajaran baru dan akan diskusi. Jadi nanti catur aturanya ada di dalam peraturan daerah dan kita akan rumuskan bersama sama dan sekali lagi catatan keluhan terkait PBDB Online akan kita perhatikan, ” Ucapnya.

 

 

 

( MARIAM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20200924 WA0011 - Dana Anggaran Pilkada 16 Milyar Saat Di Tanyakan Berapa Persen Ketua KPU Bangka Barat Pardi,SE " Belum Tahu "

Dana Anggaran Pilkada 16 Milyar Saat Di Tanyakan Berapa Persen Ketua KPU Bangka Barat Pardi,SE ” Belum Tahu “

  LENSA HUKUM MUNTOK – KABUPATEN BANGKA BARAT Lensahukum.co.id Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat telah …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi