Home / Nasional / Sahala Saragi Ketua LP3SU Angkat Bicara ” Diduga Adanya Persekongkolan Antara Legislatif – Eksekutif Gerogoti Uang Rakyat “
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Sahala Saragi Ketua LP3SU Angkat Bicara ” Diduga Adanya Persekongkolan Antara Legislatif – Eksekutif Gerogoti Uang Rakyat “

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200911 220918 Samsung Internet - Sahala Saragi Ketua LP3SU Angkat Bicara " Diduga Adanya Persekongkolan Antara Legislatif - Eksekutif Gerogoti Uang Rakyat "

LENSA HUKUM

TAPANULI UTARA – SUMATERA UTARA

Lensahukum.co.id

Sahala Saragi Ketua LP3SU (Lembaga Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Sumatera Utara) mengatakan diduga adanya persekongkolan antara Legislatif dan Eksekutif untuk menggerogoti uang rakyat harus dicegah karena hal itu akan mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat,Kamis (10/09/2020).

” Jika DPRD selaku Legislatif bersekongkol dengan pemerintah daerah (eksekutif) untuk mengobok-obok penggunaan dana APBD bagi kepentingan pribadi kedua belah pihak. Maka dana yang seharusnya diperuntukkan membangun sarana dan prasarana dan kepentingan masyarakat akan tersedot oleh pos – pos pengeluaran dana APBD untuk para anggota legislatif maupun kepentingan eksekutif dan ini merupakan penghianatan kepada rakyat, ” Ujar,Sahala.

” Oleh karena itu katanya,seluruh elemen masyarakat termasuk LSM dan PERS yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah melakukan control harus mampu memonitor adanya indikasi persekongkolan antara pihak legislatif dengan eksekutif dalam mengelola dan menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan jika terjadi persekongkolan harus dilaporkan ke pihak yang berwenang.

LensaHukum.co.id - IMG 20200910 WA0162 - Sahala Saragi Ketua LP3SU Angkat Bicara " Diduga Adanya Persekongkolan Antara Legislatif - Eksekutif Gerogoti Uang Rakyat "Ketua LSM Patroli Hukum Indonesia,Saut Pasaribu, ” Mengatakan,akhir – akhir ini pihaknya banyak menerima informasi bahwa beberapa oknum anggota DPRD Taput masih sering meminta – minta jatah proyek kepada para Kepala Dinas.Hal itu jelas mengurangi kredibilitas anggota dewan yang merupakan Wakil rakyat dan sosial control dalam memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pihak eksekutif. Selain sumber informasi yang melapor ke lembaga kita juga di beberapa kepala dinas menyampaikan keluhan yang sama, jika seseorang anggota dewan telah menerima jatah proyek dari Kepala Dinas bagaimana pula dia melakukan control terhadap pelaksanaan proyek dilapangan, ” Ujar,Sahala bersama Saut. Sahala juga menyatakan,sudah saatnya badan kehormatan DPRD melakukan monitoring terhadap para oknum anggota dewan yang meminta jatah proyek yang kemudian menjualnya lagi kepada pemborong pelaksana dengan menerima komisi.

 

” Ia juga menghimbau kepada pimpinan partai agar dapat membina kader – kadernya yang duduk di legislatif untuk dapat menjaga wibawa sebagai dewan yang terhormat sehingga masyarakat tidak menilainya dewan terhormat jadi dewan penghianat yang tamak dan sok kekuasaan.

 

 

 

 

( ALAIN DELON )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20200924 WA0045 - Pengambilan Nomor Urut Para Paslon ( Pasangan Calon ) Bupati Dan Wakil Bupati Karawang 2020 - 2025

Pengambilan Nomor Urut Para Paslon ( Pasangan Calon ) Bupati Dan Wakil Bupati Karawang 2020 – 2025

  LENSA HUKUM KARAWANG Lensahukum.co.id Perhelatan PILKADA serentak 2020 di Kabupaten Karawang memasuki babak baru, …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi