LensaHukum.co.id Indeks berita terbaru hari ini dari peristiwa, budaya, kecelakaan, hukum, berita, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional. 
LENSA HUKUM
TAPANULI UTARA – SUMATERA UTARA
Lensahukum.co.id
Sahala Saragi Ketua LP3SU (Lembaga Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Sumatera Utara) mengatakan diduga adanya persekongkolan antara Legislatif dan Eksekutif untuk menggerogoti uang rakyat harus dicegah karena hal itu akan mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat,Kamis (10/09/2020).
” Jika DPRD selaku Legislatif bersekongkol dengan pemerintah daerah (eksekutif) untuk mengobok-obok penggunaan dana APBD bagi kepentingan pribadi kedua belah pihak. Maka dana yang seharusnya diperuntukkan membangun sarana dan prasarana dan kepentingan masyarakat akan tersedot oleh pos – pos pengeluaran dana APBD untuk para anggota legislatif maupun kepentingan eksekutif dan ini merupakan penghianatan kepada rakyat, ” Ujar,Sahala.
” Oleh karena itu katanya,seluruh elemen masyarakat termasuk LSM dan PERS yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah melakukan control harus mampu memonitor adanya indikasi persekongkolan antara pihak legislatif dengan eksekutif dalam mengelola dan menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan jika terjadi persekongkolan harus dilaporkan ke pihak yang berwenang.
” Ketua LSM Patroli Hukum Indonesia,Saut Pasaribu, ” Mengatakan,akhir – akhir ini pihaknya banyak menerima informasi bahwa beberapa oknum anggota DPRD Taput masih sering meminta – minta jatah proyek kepada para Kepala Dinas.Hal itu jelas mengurangi kredibilitas anggota dewan yang merupakan Wakil rakyat dan sosial control dalam memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pihak eksekutif. Selain sumber informasi yang melapor ke lembaga kita juga di beberapa kepala dinas menyampaikan keluhan yang sama, jika seseorang anggota dewan telah menerima jatah proyek dari Kepala Dinas bagaimana pula dia melakukan control terhadap pelaksanaan proyek dilapangan, ” Ujar,Sahala bersama Saut. Sahala juga menyatakan,sudah saatnya badan kehormatan DPRD melakukan monitoring terhadap para oknum anggota dewan yang meminta jatah proyek yang kemudian menjualnya lagi kepada pemborong pelaksana dengan menerima komisi.
” Ia juga menghimbau kepada pimpinan partai agar dapat membina kader – kadernya yang duduk di legislatif untuk dapat menjaga wibawa sebagai dewan yang terhormat sehingga masyarakat tidak menilainya dewan terhormat jadi dewan penghianat yang tamak dan sok kekuasaan.
( ALAIN DELON )
