Home / Nasional / Pihak PT CSM Tidak Terima Perusahaannya Disebut ” Bodong ” ( Tanpa Legalitas Yang Jelas ) Oleh Oknum Salah Satu Pihak Media
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Pihak PT CSM Tidak Terima Perusahaannya Disebut ” Bodong ” ( Tanpa Legalitas Yang Jelas ) Oleh Oknum Salah Satu Pihak Media

 

LensaHukum.co.id - IMG 20200915 WA0053 - Pihak PT CSM Tidak Terima Perusahaannya Disebut " Bodong " ( Tanpa Legalitas Yang Jelas ) Oleh Oknum Salah Satu Pihak Media

LENSA HUKUM

KARAWANG

Lensahukum.co.id

Pihak PT CSM tidak terima Perusahaannya disebut ” Bodong ” (Tanpa Legalitas yang jelas) oleh salah satu pihak di dalam pemberitaan sebuah media,hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT CSM (Clara Sanghiyang Mandiri),di ruangan Pentaker Kantor Disnaker Kabupaten Karawang,Selasa(15/09/2020).

Pernyataan tersebut Ia sampaikan sambil memperlihatkan semua surat dan legalitas perusahaannya tersebut,bahkan Ia akan membawa hal tersebut ke ranah hukum,karena Ia anggap perkara ini sudah menyangkut nama baik perusahaannya.

LensaHukum.co.id - IMG 20200915 WA0054 - Pihak PT CSM Tidak Terima Perusahaannya Disebut " Bodong " ( Tanpa Legalitas Yang Jelas ) Oleh Oknum Salah Satu Pihak Media” Kami tidak terima perusahaan kami disebut ” Bodong ” oleh Oknum salah satu pihak,untuk itu kami akan membawa perkara ini ke ranah hukum, ” Tegas Lusi.

Dalam kesempatan yang sama, Endang Syafrudin selaku Kepala Bidang Penerimaan Tenaga Kerja (Pentaker ),Dinas Tenaga Kerja Karawang, ” Menjelaskan bahwa PT CSM sudah menemuinya 2 kali,pertemuan pertama mereka memperlihatkan berkas asli terkait berbagai persyaratan dari PT. CSM dan pada kesempatan tersebut Ia meminta photo copynya dan hari Senin kemarin (14/09/20) Ia menerima berkas tersebut kemudian pada pertemuan kedua selasa (15/09/20) Ia sendiri menjelaskan kepada PT. CSM bahwa dari berkas tersebut dapat dijelaskan pengajuan yang sudah dimohon oleh PT. CSM kepada disnaker baru terkait permohonan rekomendasi LPK yang sudah dikeluarkan oleh bidang LATAS.

Ia juga menjelaskan kembali,sedangkan untuk rekomendasi LPTKS belum ada pengajuan sama sekali sehingga Ia menyarankan untuk segera diurus.

” Lebih baik untuk LPTKS-nya agar segera diurus,biar semuanya jelas dan tidak ada pihak yang banyak mempertanyakan, ” Ungkapnya.

 

 

 

 

 

 

( OPIK )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20201202 WA0043 - Efisiensi Kewenangan dan Anggaran Pemerintah Bubarkan 10 Lembaga Non Struktural

Efisiensi Kewenangan dan Anggaran Pemerintah Bubarkan 10 Lembaga Non Struktural

LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Menteri PANRB Tjahjo Kumolo didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi