Home / Nasional / Perjuangan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jabar Untuk Bantuan Sosial di Tengah Pandemi
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Perjuangan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jabar Untuk Bantuan Sosial di Tengah Pandemi

 

LensaHukum.co.id - IMG 20200918 WA0046 - Perjuangan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jabar Untuk Bantuan Sosial di Tengah Pandemi

LENSA HUKUM

KARAWANG 

Lensahukum.co.id

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah garda terdepan dalam pendampingan dan pengawasan setiap program Kementrian Sosial (Kemensos), seperti. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan lainnya. Semua program tersebut dibawah dikerjakan oleh PSM,namun ironi gaji PSM yang jauh dari kata layak,tidak diberikan bantuan gaji seperti karyawan pabrik yang bergaji dibawah Rp. 5.000.000,- hal itu disesalkan Rahmat Hidayat Djati, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat pada sesi wawancara usai rapat komisi.

Dijelaskan Rahmat,Proses pendampingan pekerja sosial ini tidak hanya sekedar memastikan pendistribusian saja, namun para pendamping sosial ini harus memverifikasi dan memutahirkan data para penerima bansos berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

” Dengan pekerjaan yang rumit gajih mereka kecil, namun justru tak diperhatikan. Karyawan pabrik diberi bantuan Rp. 600.000,- kenapa mereka tidak,” pungkas Anggota DPRD yang kerap disapa Kang Rahmat tersebut.

Kang Rahmat juga mengeluhkan,saat ini para pekerja sosial tidak dicover keselamatan kerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara aktivitas para pekerja sosial ini sangat berisiko kecelakaan dalam perjalanan,atau dalam menghadapi kondisi buruk apapun saat melakukan pendampingan para keluarga penerima manfaat.

” Sangat ironi mereka yang bekerja menjadi pendamping sosial yang mengurusi bansos,namun saat bansos ketenagakerjaan yang diluncurkan Kementerian Tenaga Kerja mereka hanya bisa gigit jari, ketika para buruh mendapatkan bansos Rp. 600.000,- selama 4 bulan ini. Sementara mereka sendiri (para pekerja sosial) gajinya jauh dibawah Rp. 5.000.000,Kenyataan ini seperti tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ” Jelas,Kang Rahmat.

Masih dikatakan Kang Rahmat,jika pemerintah pusat tidak mampu mengcover anggaran untuk keselamatan kerja para PSM,harusnya berupaya melalui Permensos terkait komitmen dengan daerah yang menerima program bansos tersebut.

” Saya rasa pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov bisa menganggarkan dalam anggaran tahunan melalui Dinas Sosial Provinsi,jika dibuat regulasi dan komitmen sebelumnya, ” Pungkasnya.

 

 

 

 

 

( OPIK )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201028 135556 KineMaster - Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin  Momentun Indonesia Bersatu dan Bangkit

Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin Momentun Indonesia Bersatu dan Bangkit

  LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Di tengah suasana sulit yang menimpa bangsa Indonesia saat ini …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi