Home / Nasional / PT. Jaya Media Internusa Diduga Buang Limbah Tanpa IPAL
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

PT. Jaya Media Internusa Diduga Buang Limbah Tanpa IPAL

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200928 180630 KineMaster - PT. Jaya Media Internusa Diduga Buang Limbah Tanpa IPAL

LENSA HUKUM

ACEH TENGAH

Lensahukum.co.id

Lensahukum.co.id-Aceh Tengah, Warga Desa Kute Baru Isaq Kecamatan Linge keluhkan tindakan PT. Jaya Media Internusa membuang limbah kehulu sungai jambo aye pada malam hari, PT. tersebut membuang limbah cair tanpa melalui proses Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL).Sepertinya, Pihak PT. Diduga bandel, Minggu (27/09/2020).

Sekretaris Umum Forum Advokasi Alam Linge Almisry Al isaqi lewat press releasnya kembali angkat bicara,terkait persoalan limbah pabrik Getah pinus di Desa Kute Baru Isaq,pihak PT. Membuang limbah kehulu sungai pada malam hari,membuang limbah cair tanpa melalui proses Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL).

Kita berharap Pemkab Aceh Tengah segera memanggil dan menindak tegas pelaku industri PT. JMI yang membuang limbah pabrik secara sembarangan diduga melanggar aturan dalam usaha industri dan tidak menjalankan kesepakatan antara Desa lime sagi dengan pihak Perusahaan.

Ideal kata Almisry Al Isaqi PT. JMI harus ikut menjaga lingkungan,Jangan sampai lingkungan tercemar karena ulah pabrik yang tidak bertanggung jawab Maka dari itu, ” lanjutnya,pengawasan lingkungan harus selalu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dalam pengawasan ini sudah ada OPD yang membidangi,seharusnya OPD ini juga lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan hal ini sudah pernah saya sampaikan kepada SKPK terkait.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20200928 180724 KineMaster - PT. Jaya Media Internusa Diduga Buang Limbah Tanpa IPAL“ PT. JMI kembali melanggar Perjanjian yang membuang limbah malam hari tanpa adanya IPAL langsung dibuang ke sungai yang masih dimanfaatkan masyarakat,ini sangat berbahaya bagi kelangsungan dan kelestarian lingkungan, ” Tuturnya.

Lanjutan,Apalagi penyebaran limbah tersebut mengalirke wilayah pemukiman delung Perajah. Maka akan muncul konflik yang berkepanjangan. Menurutnya hal ini menjadi ujian bagi kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan masalah ini.

“ Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga harus aktif mengawasi. Jangan hanya percaya pada laporan dari bawahan dan pihak perusahaan saja kalau perlu ikut turun,melihat dan mendengar langsung dari masyarakat terkait kondisi kerusakan -kerusakan yang terjadi akibat kelalaian investor, ” Tegasnya.

Almisry Al Isaqi mendorong agar DLH melakukan tindakan tegas terhadap pengusaha yang melanggar aturan lingkungan hidup, “ Apa bila memang ditemukan adanya unsur-unsur kelalaian dari pihak perusahaan,apalagi kesengajaan maka harus segera diproses sesuai regulasi yang ada. Mengingat sudah ada SOP terkait penanganan limbah.

Almisry Al Isaqi menegaskan bahwa pencemaran lingkungan itu akan berdampak pada faktor kesehatan lingkungan utamanya kualitas air. ” Apalagi airnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari ikan, dikonsumsi maupun untuk pengairan sawah, ” jelasnya.

Menurutnya,masalah ini adalah masalah serius yang harus segera di tindak lanjuti. DLH harus segera melakukan kajian sistem pengelolaan limbah sudah sesuai SOP atau belum. “Jika memang melanggar maka harus di tindak tegas, kita sangat prihatin dengan kondisi tersebut.

Air sungai yang harusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat justru dicemari demi keuntungan pribadi. Ada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat ini. Yang biasanya cari ikan di sini sekarang sudah tidak bisa lagi,selain itu airnya pun menimbulkan gatal-gatal jika terkena kulit,” tuturnya.

Menurutnya,pada saat siang hari debit air dari pembuangan limbah itu memang tidak keluar dari Pabrik,namun jika malam hari air limbah dari pabrik itu cukup besar. Dampak dari pembuangan air limbah ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Desa Lime sagi,namun juga dirasakan oleh masyarakat di Desa kemukiman Delung perajah

“ Insyaallah Dalam dua hari ini ketika Pabrik tidak mengindahkan kesepakatan bersama antara Masyarakat Lime Sagi dengan Pihak Perusahaan Maka kami atas nama Lembaga akan menyurati pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk memberikan sanksi hukum kepada PT.JMI terkait Perusahaan yang melanggar UU No 32 thn 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Tutupnya.

 

 

 

 

 

( CHARIM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201028 135556 KineMaster - Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin  Momentun Indonesia Bersatu dan Bangkit

Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin Momentun Indonesia Bersatu dan Bangkit

  LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Di tengah suasana sulit yang menimpa bangsa Indonesia saat ini …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi