Home / Nasional / Lsm Kampak RI Geram Proyek P3A Mitra Tani di Desa Sukamantri Diduga Asal Jadi
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Lsm Kampak RI Geram Proyek P3A Mitra Tani di Desa Sukamantri Diduga Asal Jadi

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201003 223523 KineMaster - Lsm Kampak RI Geram Proyek P3A Mitra Tani di Desa Sukamantri Diduga Asal Jadi

 

LENSA HUKUM

KABUPATEN BEKASI

Lensahukum.co.id

Kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanaja Negara (APBN),tahun anggaran 2020 yang diperuntukan bagi perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang di kerjakaan di Kampung Pamahan Rt 003/001,Desa Sukamantri,Kecamatan Tambelang,diduga asal jadi tanpa ada nya nama papan proyek alis siluman,Sabtu (03/09/2020).

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201003 223611 KineMaster - Lsm Kampak RI Geram Proyek P3A Mitra Tani di Desa Sukamantri Diduga Asal JadiDari pantauan tim awak media dan LSM KAMPAK-RI,di lapangan yang sedang di kerjakaan yang berlokasi di Kampung Pamahan adanya papan nama kegiatan proyek di lokasi pekerjaan,sehingga masyarakat tidak mengetahui,proyek apa yang sedang di kerjakaan,sumber dananya dari mana dan berapa nilainya..?

Salah satu warga yang enggan disebutkan nama mengatakan pada awak media,sewaktu di lokasi kegiatan menunjukan dibawah pondasi masih terpasang batu lama yang ditimpah batu baru, ” Kata warga.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201003 223713 KineMaster - Lsm Kampak RI Geram Proyek P3A Mitra Tani di Desa Sukamantri Diduga Asal JadiJelas-jelas proyek tersebut terpantau kurang maksimal mengurangi dari volume tinggi nya 43 cm,pas kami ukur,pengerjaannya pun masih kondisi banjir,tidak adanya cerucuk bambu,tidak ada galian pondasi bawah,dikerjakaan tidak maksimal karena dari pasangan batu yang tidak rapih,kurangnya ketebalan plesteran bagian atas.

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201003 224017 KineMaster - Lsm Kampak RI Geram Proyek P3A Mitra Tani di Desa Sukamantri Diduga Asal JadiMenanggapi hal ini Yusup Supriatna ketua Divisi Dpn Lsm Kampak – RI (Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Mafia Peradilan dan Korupsi Republik Indonesi),menjelaskan kepada awak media,Padahal setiap kegiatan pelaksanaan pembagunan atau proyek yang di anggarkan dari anggaran negara harus transparan dan terbuka, agar diketahui oleh publik aturannya sudah jelas dalam Undang-Undang No 14 tahun 2008,tentang Keterbukaan Imformasi Publik (KIP),akibat tidak adanya papan informasi,masyarakat sulit melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang berlangsung.

Dengan menyikapai seperti ini ketua Divisi Dpn LSM KAMPAK-RI maupun masyarakat mempertanyakan lemahnya kinerja Dinas terkait dalam melakukan pengawasannya, ” Tandasnya.

 

 

 

 

 

( RUDI )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201022 173402 KineMaster 1 - Sekdin Pariwisata Angkat Bicara Terkait Ijin Pariwisata Sekarang di Keluarkan DPMPTSP   

Sekdin Pariwisata Angkat Bicara Terkait Ijin Pariwisata Sekarang di Keluarkan DPMPTSP  

  LENSA HUKUM KABUPATEN BEKASI Lensahukum.co.id Banyaknya Tempat – tempat Wisata di kabupaten Bekasi dan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi