Home / Nasional / Ketua Unit Kerja SPMI Angkat Bicara Omnibuslaw Merupakan ” Perbudakan Modern “
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Ketua Unit Kerja SPMI Angkat Bicara Omnibuslaw Merupakan ” Perbudakan Modern “

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201006 094651 KineMaster 1 - Ketua Unit Kerja SPMI Angkat Bicara Omnibuslaw Merupakan " Perbudakan Modern "

LENSA HUKUM

KABUPATEN KARAWANG

Lensahukum.co.id

Undang – undang Cipta kerja menurut Ketua Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi,SPMI (Serikat Pekerja Metal Indonesia) Muhammad Taufik,merupakan ” Perbudakan Modern ” yang nyata dan saat ini dilakukan oleh kaum Kapitalisme melalui Pemerintah dan DPR RI.

Menurut Taufik,inilah sedikit dari sekian banyaknya aturan yang terdapat di Undang – undang Cipta Kerja yang disahkan oleh Lembaga Legislatif :

1. Hilangnya pesangon bagi buruh/pekerja, dengan diturunkannya Penghargaan Masa Kerja.

2. Upah Minimum Kabupaten / kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di hapus,Upah hanya berdasarkan Upah Minimum Propinsi (UMP).

3. Karyawan Kontrak (PKWT) tidak ditentukan waktunya dan di semua jenis pekerjaan,yang sebelumnya maksimal pekerja kontrak hanya 3 tahun dan di terapkan statusnya menjadi karyawan tetap.

4. Outsourcing di semua jenis pekerjaan dan seumur hidup yg sebelumnya hanya di perbolehkan di 5 jenis pekerjaan.

5. Jaminan sosial dihapus,seperti jaminan pensiun dan jaminan kesehatan.

6. Tenaga Kerja Asing (TKA) Unskill tanpa izin bebas masuk ke negara ini.

7. Waktu kerja Exsploitatif,jam istirahat berkurang, karna di RUU Ciptaker hanya di tulis 40 Jam dalam sehari tidak di atuh perharinya,artinya pengusaha bisa memperkerjakan buruhnya lebih dari 14 jam sehari.

8. Tidak ada sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak atau terlambat membayar upah buruh.

9. PHK jadi di permudah,tanpa harusk ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Taufik juga berharap dengan ini semua buruh bisa sadar akan hal ini,untuk pemerintah juga Taufik berharap sebaiknya seenaknya membuat aturan yang sepertinya merugikan sebelah pihak.

” Semoga pemerintah bisa mebatalkan pengesahaan Undang – undang yang dianggap tidak pro buruh dan tidak memihak kepada rakyat kecil tersebut, ” Harapnya.

 

 

 

 

( OPIK )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201022 173402 KineMaster 1 - Sekdin Pariwisata Angkat Bicara Terkait Ijin Pariwisata Sekarang di Keluarkan DPMPTSP   

Sekdin Pariwisata Angkat Bicara Terkait Ijin Pariwisata Sekarang di Keluarkan DPMPTSP  

  LENSA HUKUM KABUPATEN BEKASI Lensahukum.co.id Banyaknya Tempat – tempat Wisata di kabupaten Bekasi dan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi