Home / Nasional / Pemkab Tapanuli Utara Abaikan Permendagri Diduga Arahkan Proyek Dana Kelurahan Ke Pemborong
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Pemkab Tapanuli Utara Abaikan Permendagri Diduga Arahkan Proyek Dana Kelurahan Ke Pemborong

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201006 221846 KineMaster - Pemkab Tapanuli Utara Abaikan Permendagri Diduga Arahkan Proyek Dana Kelurahan Ke Pemborong

LENSA HUKUM

TAPANULI UTARA

Lensahukum.co.id

Lurah mengaku Peraturan Bupati ada tetapi enggan menunjukkanya. Program Dana Kelurahan seKabupaten Tapanuli Utara untuk pembangunan fisik khususnya di Kecamatan Tarutung,Sipoholon,Siborongborong,Pahae Taput dengan15 Kecamatan menuai kontroversi protes dari warga setempat,dinilai tidak sesuai petunjuk pelaksanaan yang resmi.

Seluruh masyarakat Kelurahan se Taput penerima Dana Kelurahan merasa resah dan keberatan akibat ulah Pemkab Taput yang memaksakan kehendak semaunya menghunjuk pemborong untuk mengerjakan proyek pembangunan fisik yang tanpa adanya sosialisasi.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201006 221347 KineMaster - Pemkab Tapanuli Utara Abaikan Permendagri Diduga Arahkan Proyek Dana Kelurahan Ke Pemborong

Hal ini terungkap atas laporan masyarakat kepada Media LensaHukum,adanya dugaan bahwa para Lurah se Taput sudah menerima sogokan fee dari oknum pemborong,dapat ditenggarai para oknum pemborong yang merasa TS penguasa mendatangi para Lurah selaku kuasa pengguna anggaran mendesak agar proyek tersebut dapat dikerjakannya berdalih atas perintah penguasa melalui Camat.

Ironisnya Lurah tidak mengakui adanya pengarahan kepada para pemborong,seperti pengakuan Lurah kepada Wartawan ketika dikonfirmasi ” bukan dari kita itu,mana ada wewenang kita,”,kami hanya menerima daftar nama pemborong yang diantar seseorang atas perintah atasan kesal Pak Lurah.

Padahal Media Lensa Hukum menemukan sejumlah bukti – bukti pengarahan,dilapangan Selasa 6/10/2020,ditemukan pemborongnya adalah para TS penguasa ada juga para oknum Wartawan yang dekat dengan si Tuan.

LSM Tunggal Panaluan akan segera melaporkan penyelewengan ini kepada pihak penegak hukum serta mendesaknya karena telah melaggar aturan sebagai mana juklak – juknis DK yang tertuang dalam Permendagri No 130 tahun 2018 Bab IV pasal 12 – 15 jelas harus dilaksanakan secara swakelola dan harus prioritas melalui musrembang lurah bersama warga.

Para TS juga oknum Wartawan merangkap rekanan dadakan saat ini gencarnya berburu proyek fisik DK serta menemui Pak Lurah,berdalih mengatas namakan perintah penguasa seperti di Kec Tarutung.

Hasil Investigasi LSM Tunggal Panaluan bersama LH terdapat proyek fisik DK nyata – nyata dikerjakan oleh pihak pemborong arahan dari atasan tegas Martupa Purba,mengetahui hal ini warga kelurahan protes merasa kecewa berat karena sewajarnya dapat diberdayakan untuk melaksanakan atau bertindak sebagai kepala tukang juga tenaga kuli dalam pembangunan fisik sebagai petunjuk teknis.

Demikian komentar para warga Kelurahan mengecam prilaku Lurah nya,Wartawan LensaHukum mengajak seluruh lembaga aktivis khususnya masyarakat agar ikut serta peduli mengawasi DK supaya terhindar dari penyelewengan juga mark up dan KKN,mari bersama mengawasi segala permainan di lokasi khusus nya dalam pembelanjaan material juga proses pembangunan fisik.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201006 221617 KineMaster - Pemkab Tapanuli Utara Abaikan Permendagri Diduga Arahkan Proyek Dana Kelurahan Ke PemborongPengawasan secara independen jika pembangunan asal jadi justru yang dirugikan adalah kita sendiri selaku masyarakat yang mempergunakanya sesuai intruksi Pemerintah, saatnya kita berani mengkritisi segala kekurangan yang terjadi di lapangan.
Sampai berita ini ditayang salah satu Camat beralasan “kendala Pokmas belum terbentuk selama dua tahunan ini maka proyek dikuasai oleh pemborong ” ketusnya pada Wartawan saat dikonfirmasi di kantornya.

Para Camat dan sebagian lurah juga pejabat terkait sangat susah ditemui terkesan menghindar dari kejaran LSM bersama LH, namun warga Kelurahan berkomentar sepertinya adanya muatan politis dalam pelaksanaan Dana Kelurahan terkesan dipaksakan jatah para TS penguasa.

 

 

 

 

( ALAIN DELON )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201028 135556 KineMaster - Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin  Momentun Indonesia Bersatu dan Bangkit

Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin Momentun Indonesia Bersatu dan Bangkit

  LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Di tengah suasana sulit yang menimpa bangsa Indonesia saat ini …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi