Home / Nasional / Komisi 1 DPRD Datangi Untuk Audensi Tanah TKD di Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Komisi 1 DPRD Datangi Untuk Audensi Tanah TKD di Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201007 171848 KineMaster - Komisi 1 DPRD Datangi Untuk Audensi Tanah TKD di Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi

LENSA HUKUM

BABELAN KOTA

Lensahukumco.id

Terkait permasalahan Tanah Kas Desa TKD,atau lahan garapan Desa Babelan Kota
Camat Babelan menggelar musyawarah bersama yang adakan di kantor Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan,Selasa (06/10/2020).

Terkait Lahan TKD,Dikatakan Kepala Desa Babelan Kota bahwa ia sudah berupaya sejak pertama kali menjabat sebagai Kepala Desa di Babelan Kota untuk menjadikan TKD Desa Babelan Kota Menjadi Sertifikat.

“ Diketahui,ada sekitar 630 hektar keseluruhan luas di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan dan ada lokasi TKD seluas 18 hektar diantaranya TKD ciledug,bintara dan kedung jaya atas dasar itu saya sudah berjuang untuk bagaimana caranya TKD ini menjadi Sertifikat,akan tetapi belum bisa tembus,oleh karena itu saya memohon solusi bersama agar tidak tersangkut hukum dinegara kita dan segera TKD Di Desa Babelan Kota, ” Ujarnya,Saidi Davit.

H.Suharja MM,Camat Babelan beri himbauan agar permasalahan ini dipecahkan bersama demi terciptanya keinginan masyarakat Desa Babelan Kota.
“ Dengan diadakannya rapat musyawarah ini,bersama Muspika dan juga anggota Komisi 1 Dewan DPRD kabupaten Bekasi mari kita mencari solusi terkait tanah TKD di Desa Babelan kota menjadi sertifikat dengan aman tanpa tersangkut hukum, ” Jelasnya.

Antoni Butar Butar Perwakilan Warga Desa Babelan Kota,merasa kecewa atas sikap aparatur Desa yang hanya menjanjikan terkait perubahan status Tanah Garapan atau TKD Desa Babelan Kota menjadi Sertifikat.

“ Dahulu Kami mengajukan permohonan agar tanah garapan atau TKD bisa dimiliki sah oleh masyarakat
pihak Desa pun merespon dengan baik atas permohonan tersebut akan tetapi kami sangat kecewa dengan janji, ” Aparatur Desa Babelan Kota yang katanya akan berjuang membela masyarakat untuk menjadikan tanah garapan menjadi sertifikat
akan tetapi tidak menempuh hal apa apa terkait permohonan masyarakat tersebut,akhirnya kami tempuh sendiri dan allhamdullillah sudah tembus ke institusi Negara Republik Indonesia, ” Ucapnya.

Sementara,Kang Juhro sebagai Tokoh Masyarakat Desa Babelan Kota meminta kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang dirinya tempati hingga sampai saat ini,beserta warga Desa Babelan kota yang selama ini mereka tinggali.

“ Kami memohon kepastian dan perlindungan hukum,kami warga Desa Babelan Kota masih belum merdeka,karna kami masih was-was tentang tanah yang kami tinggalkan nanti nya digunakan atau dimanfaatkan oleh oknum ” yang tidak bertanggung jawab,kalau memang benar ada nya lahan TKD di desa Babelan Kota saya minta tunjukan mana bukti-buktinya kalau ini dikatakan tanah garapan atau TKD,tanah ini hak warga desa Babelan kota yang sudah bertahun-tahun tinggal di Desa Babelan Kota jadi kami meminta keadilan bukan pembodohan,kami tidak mau dijajah disini, ” Tandasnya.

Mananggapi hal tersebut,H.Warja,Anggota Dewan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi,merasa sedih atas ketidak jelasan status lahan di Desa Babelan Kota dan menyatakan akan membantu perjuangkan permasalah satus lahan Di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan,Kabupaten Bekasi.

” Kami sedih mendengar bahasa ” Penjajahan ” yang dilontarkan oleh salah satu tokoh masyarakat Babelan Kota Barusan,sekedar diketahui bahwa DPRD Bersama Pemkab Bekasi
belakangan ini baru saja mengesahkan perihal TKD di Desa Setia Asih karena jelas ada suratnya
dan masalah Desa Babelan Kota harusnya jika di sebut TKD harus ada suratnya dan jika bukan TKD silahkan ajukan ke Bupati agar ada surat bahwa tanah di Desa Babelan kota bukan lah tanah TKD
jadi ada status yang jelas untuk masyarakat warga Desa Babelan Kota. Mari kita berupaya dan bersabar demi kejelasan atas kepemilikan tanah warga Desa Babelan Kota, ” Jelasnya.

Roni,Ketua BPD Babelan Kota berharap permasalahan tanah TKD Desa Babelan Kota, bisa cepat terselesai kan dan jelas statusnya,agar tidak ada polemik dimasyarakat.

” Saya berharap musyawarah ini bukan sekedar seremonial belaka dan ada kejelasan lahan di desa Babelan Kota, ” Singkatnya.

 

 

 

 

( NAPSIAH ANWAR )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201028 135556 KineMaster - Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin  Momentun Indonesia Bersatu dan Bangkit

Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin Momentun Indonesia Bersatu dan Bangkit

  LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Di tengah suasana sulit yang menimpa bangsa Indonesia saat ini …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi