Home / Nasional / Penetapan Tersangka Baru Perkara Dugaan Tindak Pidana Gratifikasi Dirut PT.BTN Periode 2012 – 2019
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Penetapan Tersangka Baru Perkara Dugaan Tindak Pidana Gratifikasi Dirut PT.BTN Periode 2012 – 2019

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201009 223310 KineMaster - Penetapan Tersangka Baru Perkara Dugaan Tindak Pidana Gratifikasi Dirut PT.BTN Periode 2012 - 2019

LENSA HUKUM

JAKARTA

Lensahukum.co.id

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Jaksa Penyidik, menetapkan kembali 2 (dua) Tersangka baru yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Hadiah atau Janji atau Gratifikasi oleh Direksi PT.Bank Tabungan Negara (persero) dari PT. Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property,Jumat (09/10/2020).

Penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-56 dan 57/F.2/Fd.2/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020, dengan kasus posisi sebagai berikut :

• Bahwa dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015,diduga H.MARYONO sebagai Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) periode tahun 2012-2019 telah menerima hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi berupa uang melalui rekening bank atas nama WKP yang merupakan menantu dari H.MARYONO

• Penerimaan hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi tersebut diduga terkait dengan pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada PT. Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property

• Bahwa sebelum memperoleh Fasilitas Kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC. Samarinda pada tanggal 09 September 2014, PT. Pelangi Putera Mandiri pernah melakukan pengiriman dana kepada WKP dengan total transaksi PT. Pelangi Putera Mandiri (yang dikirim oleh Rahmat Sugandi – Karyawan PT. PPM) adalah sebesar Rp. 2.257.000.000,- ;

• YUNAN ANWAR selaku Direktur PT.Pelangi Putera Mandiri yang sudah kenal dengan H. MARYONO dan WKP (menantu H.MARYONO) diduga melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan atas nama PT.Pelangi Putera Mandiri, yaitu :

1. Pada tanggal 09 September 2014, PT.Pelangi Putera Mandiri mendapat fasilitas kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Samarinda sebesar Rp. 117.000.000.000,- dengan jenis fasilitas kredit Konstruksi BTN untuk take over utang PT. Pelangi Putra Mandiri di Bank BPD Kalimantan Timur ;

2. Sampai dengan akhir tahun 2018, fasilitas kredit tersebut telah dilakukan 3 (tiga) kali restrukturisasi pinjaman yaitu Restrukturisasi I (pertama) pada tanggal 29 Juli 2016, Restrukturisasi II (kedua) pada tanggal 18 Oktober 2017 dan Restrukturisasi III (ketiga) pada tanggal 30 Nopember 2018 ;

3. Bahwa pada saat ini fasilitas kredit tersebut saat ini dalam kondisi macet (Kolektibilitas 5) ;
• Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2013 PT. Titanium Property mendapatkan fasilitas kredit dari PT. BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Harmoni sebesar Rp. 160.000.000.000,- berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 31 Desember 2013, untuk pembiayaan pembangunan Apartement Titanium Square (3 Tower) ;

• Sampai dengan tahun 2017 terhadap fasilitas kredit tersebut telah dilakukan Restrukturisasi pada tanggal 30 Nopember 2017.
• Bahwa terdapat beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan dari PT. Titanium Property yang dalam hal ini dilakukan oleh IH selaku Komisaris PT. Titanium Property yang ditujukan kepada WKP selaku Direktur Keuangan PT. Megapolitan Smart Service yang notabene adalah menantu H.MARYONO, dengan total transaksi sebesar Rp. 870.000.000,-, dengan perincian :
a. Tanggal 22 Mei 2014 sejumlah Rp. 500.000.000,- ;
b. Tanggal 16 Juni 2014 sejumlah Rp. 250.000.000,- ;
c. Tanggal 17 September 2014 sejumlah Rp. 120.000.000,- ;

• Keberhasilan pemberian fasilitas kredit kepada 2 (dua) perusahaan tersebut diatas diduga atas peran serta H.MARYONO selaku Direktur Utama PT. BTN (Persero) yang mendorong untuk meloloskan pemberian fasilitas kredit terhadap kedua Debitur tersebut diatas walaupun tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank BTN ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan didukung dengan adanya alat bukti permulaan yang cukup maka 2 (dua) orang yang awalnya diperiksa sebagai saksi kemudian ditetapkan Tersangka yang ketiga dan keempat dalam perkara tersebut yaitu :

1. WKP selaku Direktur Keuangan PT. Megapolitan Smart Service sekaligus menantu H.MARYONO dengan sangkaan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. IH selaku Komisaris PT. Titanium Property dengan sangkaan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Dan untuk mempermudah proses penyelesaian perkaranya serta dengan mempertimbangan unsur obyektif dan unsur subyektif, terhadap kedua Tersangka dilakukan penahanan rumah tahanan negara (rutan) untuk masa waktu selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2020 s/d 28 Oktober 2020 dan ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Cabang Kejaksaan Agung ;

Pemeriksaan selanjutnya akan ya dilakukan terhadap semua pihak yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada PT. Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property dan terhadap semua pihak yang terkait dengan pemberian uang kepada H.MARYONO selaku Direktur Utama PT. BTN melalui Tersangka WKP (menantu H.MARYONO) baik yang berasal dari YUNAN ANWAR maupun dari Tersangka IH ;

Pemeriksaan saksi dan penetapan Tersangka baru tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid 19, antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi dengan Penyidik yang sudah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap serta bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan.

 

# PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG RI.
Jl. Sultan Hasanuddin No.1,Kebayoran Baru,Jakarta Selatan.

KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

 HARI SETIYONO,SH,MH.

 

 

 

 

( HONGKY ALEXANDER )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201028 152916 KineMaster - Kapolres Pimpin Acara Sertijab Kapolsek di Wilayah Hukum Sumenep Madura

Kapolres Pimpin Acara Sertijab Kapolsek di Wilayah Hukum Sumenep Madura

  LENSA HUKUM SUMENEP – MADURA Lensahukum.co.id Kepolisian Resort (Polres) Sumenep,Madura,menggelar upacara serah terima jabatan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi