Home / Nasional / Proyek P3A Diduga Tidak Mampu Menebus Papan Proyek Melanggar Peraturan Menteri PU
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Proyek P3A Diduga Tidak Mampu Menebus Papan Proyek Melanggar Peraturan Menteri PU

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201012 220448 KineMaster - Proyek P3A Diduga Tidak Mampu Menebus Papan Proyek Melanggar Peraturan Menteri PU

LENSA HUKUM

SUKAHURIP – KABUPATEN BEKASI

Lensahukum.co.id

Proyek pembangunan Program Balai Besar Wilayah Sungai ( BBWS ),Tahun anggaran 2020,Perkumpulan Petani Pemakai Air ( P3A ) pembangunan Drenase di wilayah Kampung Puloturi,Desa Sukahurip,Kecamatan Sukatani,Kabupaten Bekasi dikerjakan asal-asalan.
Ketika team investigai DPN LSM KAMPAK-RI dan beberapa awak media mendatangi lokasi tidak terpasangnya papan informasi diduga proyek siluman.

Pasalnya dilokasi kegiatan pada pelaksanaan Saluran air / Drainase Kampung Pulo Turi,Desa Sukahurip Kecamatan,Sukatani tidak adanya papan informasi kegiatan,pakai cerucuk bambuhanya asal-asalan dan kondisinya lagi keadan banjir dan di kerjakan pasang batunya Meletakkan adukannya hanya diatas batu saja banyak yang tidak terisi adukan disela-sela batu,ketinggian,66 ada juga yang 64 cm,lebar sepatu 15 cm,Senin (12/10/2020).

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201012 220347 KineMaster - Proyek P3A Diduga Tidak Mampu Menebus Papan Proyek Melanggar Peraturan Menteri PU” Ketua Divici bidang investigasi Dpn LSM KAMPAK-RI (Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Mafia Peradilan dan Korupsi Republik Indonesi), Yusuf Supriyatna ketika di mintai komentarnya oleh awak media,” Mengatakan penting nya pengawasan dan ketegasan Dinas terkait mutu dan kualitas suatu proyek agar sesuai dengan spek tergantung sama pengawas kosultan dan PPTK banyak proyek kegiatan BBWS yang telah saya datangi dan saya cek kegiatanya bayak yang amburadul.

Sungguh sangat miris saya dalam waktu dekat ini akan melayang kan surat ke pihak BBWS terkait temuan di lapangan dan mita ketegasannya kepada Dinas terkait segera melakukan pengecekan turun kelolasi agar kegiatan sesuay denga RAB dan Specknya supaya mutu dan kualitas bagus, ” Tegasnya,Yusuf.

Dalam plang proyek juga harus dicantumkan identitas nama perusahaan,nilai anggaran,masa pengerjaan, serta sumber anggaran, apakah dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) atau APBN.

SecaraSecara umum,terkait pemasangan papan nama proyek,ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi rujukan,antara lain yaitu:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006).

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ( Permen PU 12/2014).

Soal pemasangan papan nama proyek dalam Permen PU 29/2006 disebutkan salah satunya terkait persyaratan penampilan bangunan gedung,yang salah satunya memperhatikan aspek tapak bangunan. Pada daerah/lingkungan tertentu dapat ditetapkan ketentuan khusus tentang pemagaran suatu pekarangan kosong atau sedang dibangun,pemasangan nama proyek dan sejenisnya dengan memperhatikan keamanan,keselamatan,keindahan dan keserasian lingkungan.

 

 

 

 

( RUDI )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201028 135556 KineMaster - Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin  Momentun Indonesia Bersatu dan Bangkit

Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin Momentun Indonesia Bersatu dan Bangkit

  LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Di tengah suasana sulit yang menimpa bangsa Indonesia saat ini …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi