Home / Nasional / Ani Rukmini Ketua Komisi 1 PKS Angkat Bicara Terkait Kepala Sekolah Merangkap BPD dan LSM
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Ani Rukmini Ketua Komisi 1 PKS Angkat Bicara Terkait Kepala Sekolah Merangkap BPD dan LSM

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201114 120339 KineMaster - Ani Rukmini Ketua Komisi 1 PKS Angkat Bicara Terkait Kepala Sekolah Merangkap BPD dan LSM

LENSA HUKUM

KABUPATEN BEKASI

Lensahukum.co.id

Salah satu kepala sekolah atau (ASN) kabupaten Bekasi kedaparan merangkap jabatan jadi BPD, Lsm dan Media,menurut BPD inisial MN saat memberikan komentar kepada media bahwasanya boleh ASN, jadi BPD siapa yang melarang ada UU 6 tahun 2014 tentang desa.

” Lagian juga BPD Mau bubar karena desa mau peralihan status dan saya akui saya seorang guru Aparatur Sipil Negara (ASN),Saya di pilih ko, ” Ucapnya.

” Ani RUKMINI ketua komisi 1 dari PKS sangat menyangkan adanya kepala sekolah yang sudah Aparatur Sipil Negara (ASN),merangkap jabatan kita Kembalikan kepada aturan saja,Berdasar kan informasi yang saya dapatkan dari anggota Bpd,disampaikan Bpd tidak diperbolehkan dipegang seorang ASN,Jadi mari kita semua disiplin untuk menegakkan aturan bukan untuk di langgar, ” Ucapnya.

Padahal sudah jelas PNS pemda Bekasi tidak di izinkan Daptar BPD. Akhirnya secara tegas badan kepagawaian,pendidikan dan pelatihan daerah (BKPPD ) kabupaten Bekasi tidak memberikan izin bagi pegawai Negri sipil (PNS) di lingkungan pemda Bekasi untuk mendaptarkan calon pengusulan badan pada permusyawaratan desa (BPD) di seluruh desa di kabupaten Bekasi.

” Hal tersebut di perkuat dengan bukti surat resmi pada tanggal 8 Juni 2018 yang di tanda – tangani oleh kepala BKPPD kabupaten Bekasi,Onded Supriatna Yahya,SH.Msi nomor 800/2978 – BPKKD/2018.

Sementara didalam PP.NO.29 Tahun 1997 dan di rubah menjadi PP.NO.47 Tahun 2005 serta di kuatkan dan di tegaskan dengan Peraturan Kepala ( PERKA) Badan Kepegawaian Negara (BKN) NO.39 Tahun 2007 dan selanjutnya  terbit PP.NO.100 Tahun 2000 yang intinya peraturan tersebut melarang PNS (ASN)  Guru yang di beri tugas tambahan sebagai  Kepala Sekolah, adalah Pegawai fungsional  karena yang bersangkutan sudah diberi Gaji dan  tunjangan sertifikasi guru, jadi intinya dilarang merangkap Jabatan jadi Ketua atau Anggota BPD,  dan tidak di benarkan menerima lagi Honorium atau,Penghasilan Tetap ( Siltap ) dari ADD ( Anggaran Dana Desa ) Jika hal ini di lakukan tentunya  ada indikasi Grstifikasi tindak pidana korupsi  dan melanggar  peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang displin Pegawai,Karena secara Logika tidak mungkin seorang PNS. Kepala Sekolah mampu bekerja sebagai Ketua atau Anggota BPD, tentunya yang bersangkutan harus Fokus kepada tupoksinya sebagai kepala Sekolah.
Larangan memangku jabatan rangkap PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap, PP no. 47 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP no. 29 tahun 1997 tentan PNS yang menduduki jabatan rangkap,  PP no. 30 tahun 1980 tentang peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no.53 tahun 2010), PP nomor 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli) , pengganti PP no. 30 tahun 1980.

 

 

 

 

( MARIAM )

 

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20201202 WA0043 - Efisiensi Kewenangan dan Anggaran Pemerintah Bubarkan 10 Lembaga Non Struktural

Efisiensi Kewenangan dan Anggaran Pemerintah Bubarkan 10 Lembaga Non Struktural

LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Menteri PANRB Tjahjo Kumolo didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi