Home / Nasional / BSPS – BRS Ajang Proyek Perkim Fasilitator Bersama Toko Bangunan
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

BSPS – BRS Ajang Proyek Perkim Fasilitator Bersama Toko Bangunan

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201117 235214 KineMaster - BSPS - BRS Ajang Proyek Perkim Fasilitator Bersama Toko Bangunan

LENSA HUKUM

TAPANULI UTARA

Lensahukum.co.id

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan dana kementerian PUPR juga Bantuan Rumah Swadaya (BRS) sumber dana DAK APBD pemkab Tapanuli Utara kedua produk ini masing – masing senilai Rp 17.500.000 per unit rumah bagi warga tidak mampu yang dimulai pelaksanaanya dari tahun 2020 ini, Senin (16/11/2020).

Pasalnya,dari ratusan rumah yang telah direhab di setiap Desa,Kelurahan di 15 Kecamatan 99% diantaranya dalam keadaan asal jadi akibat ketidak pahaman para pemilik rumah bersama Lurah/Kades akan tupoksi yang seharusnya bertindak selaku pengawas dan pemantauan dari program Rehab justru menjadi pihak pemegang proyek,pembeli material dan pembayar upah tukang.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201117 235036 KineMaster - BSPS - BRS Ajang Proyek Perkim Fasilitator Bersama Toko BangunanSementara kelompok masyarakat yang rumahnya mendapat program rehab dan seharusnya hanya pengguna justru menjadi pelaku,Kurangnya sosialisasi oleh Dinas Perkim kepada para Kepala Desa dan Lurah akan peranya serta tidak diberikannya juklak serta juknis yang ada menjadikan banyak para kades,Lurah kebingungan dan penerima bantuan jadinya bertindak sebagai pihak pembangun rumah atau rekanan dadakan.
Kenyataan dilapangan setelah rumah dibangun ternyata kesiapanya jauh dari harapan diantaranya tidak adanya mandi cuci kakus (MCK) sebagai mananya program rehab rumah bedah yang terkesan amburadul asal jadi akibat lambannya para toko penyedia bahan bangunan dengan tim teknis kegiatan bersama fasilitator.

Hal ini dapat terlihat nyata di Kecamatan Tarutung dan Kecamatan Adian Koting bahkan di kecamatan lainnya yang lebih parahnya lagi ada beberapa rumah belum selesai akibat macetnya material yang dibutuhkan padahal program ini lebih dulu dana nya dicairkan secara penuh sebelum rehab dilaksanakan, tegas Sahala Saragi.

LSM Patroli Hukum Indonesia bersama Lensa Hukum konfirmasi kepada Kadis Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Budiman Gultom juga selaku tim teknis Kabupaten Jonner Simajuntak, Kadis tidak selalu bisa ditemui bersama Kabid pengembangan perumahan tidak pernah berada di kantor keduanya menghindari kejaran LSM -wartawan.

Saat Media Lensa Hukum mempertanyakan BSPS dan BRS,staf Perkim menjelaskan BSPS dari anggaran Kementerian PUPR dan BRS dari APBD Taput dengan pagu Rp 17.500.000 dana ini langsung ke rekening penerima bantuan untuk dibelanjakan material Rp 15.000.000 dan Rp 2.500.000 upah tukang diterima setelah proyek tuntas.

Adapun pengawas di lapangan dipantau oleh Fasilitator dari unsur masyarakat yang direkrut SK Kementerian di komando oleh tim teknis Perkim Taput, sebelumnya syarat utama warga mendapat rumah bedah ini Kepala Desa wajib mendata warganya yang layak lalu diberikan kepada Perkim untuk selanjutnya di kirim ke pusat, ” Kata,staf Perkim Taput.

Pantauan LSM bersama Lensa Hukum dilapangan semua keterangan Perkim malah tidak sesuai kenyataan, beberapa orang penerima bantuan mengeluhkan macetnya material dari penyedia bahan bangunan yang tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya, diduga seluruh spesifikasi material dipermainkan penyedia bahan bangunan bersama tim teknis dengan fasilitator.

” Kami diarahkan oleh tim teknis bersama fasilitator ke toko CV Tapanuli Safety ” semua jenis bahan bangunan jumlah per unit dan harga per unit juga jumlah harga seperti nya dipermainkan mereka diduga tidak sesuai dengan satuan standar harga Pemkab Taput 2020 malah digelembungkan kata Sahala, ketika info ini di konfirmasi kepada CV Tapanuli Safety Edy Sinaga malah bungkam.

Penerima bantuan mengatakan ” Bahkan dana bantuan ini pun tak ada masuk ke rekening kami dan yang paling menyusahkan kami adalah biaya tukang yang kami dahulukan selama sebulan lebih akibat leletnya material dari toko “, resahnya bapak yang ujur tua ini.

Paling anehnya lagi salah seorang warga protes keras akibat rumah ya tidak dapat bedah rumah BSPS maupun BRS bisa langsung diberikan saat ini padahal sesuai keterangan Perkim harus didaftarkan dulu ke Pusat baru layak penerima bantuan,ditanya berapa pagu anggaran keseluruhan dan berapa unit di Taput…? kenapa gak dibuat plang proyek…?  Malah staf Perkim ngelak yang lain ajalah tanya boss, ” ketusnya.

Lanjutan,di tempat terpisah,Fasilitator dimintai keteranganya, “kami hanya Pengawas lapangan,masalah data tanyakan saja ke Perkim Jonner Simajuntak selaku tim teknis” emosinya salah seorang fasilitator tantang Wartawan “buat apa rupanya kau beritakan itu? Apalah gunanya samamu ” ancamya sepertinya banyak masalah yang dipermainkan dalam pelaksanaan BSPS maupun BRS.

 

 

 

 

( ALAIN DELON )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201128 112755 KineMaster - LSM DHN P KPK PEPANTRI Geram Kegiatan Pengecoran Jalan Kp Garon Tanpa Papan Proyek Diduga Tidak Sesuai Spek RAB

LSM DHN P KPK PEPANTRI Geram Kegiatan Pengecoran Jalan Kp Garon Tanpa Papan Proyek Diduga Tidak Sesuai Spek RAB

    LENSA HUKUM SETIALAKSANA – KABULATEN BEKASI Lensahukum.co.id Proyek Pekerjaan Pengecoran yang berada di …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi