Home / Nasional / Menteri Edhy Prabowo Tertangkap KPK, Menko Polhukam Kutip Pesan Presiden : ” Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu “
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Menteri Edhy Prabowo Tertangkap KPK, Menko Polhukam Kutip Pesan Presiden : ” Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu “

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201125 193512 KineMaster - Menteri Edhy Prabowo Tertangkap KPK, Menko Polhukam Kutip Pesan Presiden :  " Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu "

LENSA HUKUM 

JAKARTA

Lensahukum.co.id

Terkait informasi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo,pemerintah melalui Menko Polhukam Moh. Mahfud MD menegaskan menghargai apa yang dilakukan oleh KPK sebagai sebuah proses hukum. Menurut Mahfud,pemerintah tidak akan mengintervensi dan menyerahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

” Sampai sekarang pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Eddy Prabowo,sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK. Tapi apapun alasannya,pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK dan silahkan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku, ” Ujar, Mahfud MD dalam keterangan persnya,Rabu (25/11/2020).

Pemerintah,lanjut Mahfud,terutama Presiden sudah berkali kali mengatakan,tegakkan hukum secara benar jangan pandang bulu kepada siapapun.

” Nah mungkin kita baru akan tau nanti jam 1 pagi dini hari. Karena dalam 24 jam baru akan terlampau nanti jam 1.26 menit, ” Tambahnya.
Mahfud kembali menegaskan,pemerintah mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk menegakan hukum dalam rangka memberantasan korupsi.

” Selama ini pun pemerintah memfasilitasi KPK untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi itu, ” Lanjut,mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Menurut Mahfud,langkah pemerintah dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No.102 Tahun 2020 yang isinya memberi wewenang secara lebih teknis operasinal kepada KPK untuk melakukan supervisi, bahkan jika diperlukan bisa dilakukan pengambilalihan perkara dari Kejaksaan Agung dan dari Kepolisian manakala di kedua institusi tersebut,sebuah perkara yang dilaporkan atau ditangani tidak berjalan sebagaimana mestinya.

” Kita sudah sampaikan ke KPK,silahkan lakukan dan kita akan membackupnya kalau itu untuk pemberantasan korupsi, ” Pungkas,Mahfud.

#Humas Kemenko Polhukam RI.

 

 

 

 

( JARKONI )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20210127 WA0013 - Pengambilan Vaksin Covid-19 Oleh Dinkes Kab.Pekalongan Mendapatkan Pengawalan Ketat Dari Pihak Kepolisian

Pengambilan Vaksin Covid-19 Oleh Dinkes Kab.Pekalongan Mendapatkan Pengawalan Ketat Dari Pihak Kepolisian

  LENSA HUKUM KABUPATEN PEKALONGAN Lensahukum.co.id Sebanyak 5.880 vaksin virus corona (Covid-19) akhirnya tiba di …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

open

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi