Home / Nasional / Badan Publik KLHK Raih Penilaian Badan Publik Informatif
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Badan Publik KLHK Raih Penilaian Badan Publik Informatif

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201127 203127 KineMaster - Badan Publik KLHK Raih Penilaian Badan Publik Informatif

LENSA HUKUM

JAKARTA

Lensahukum.co.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) pada tahun 2020 kembali meraih penilaian sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP),Jumat (25/11/2020).

Pasalnya,Penganugerahaan Keterbukaan Informasi publik dengan kualifikasi informatif ini juga telah diraih oleh Kementerian LHK pada tahun 2019 lalu. Penyerahan Penghargaan sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Informatif dari KIP ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin,secara virtual pada hari ini (25/11) kepada Menteri LHK,yang diwakili oleh Wakil Menteri LHK,Alue Dohong.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201127 203228 KineMaster - Badan Publik KLHK Raih Penilaian Badan Publik InformatifWakil Presiden Republik Indonesia,KH. Ma’ruf Amin,menyampaikan urgensi keterbukaan informasi publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik. Selain itu,keterbukaan informasi publik pada dasarnya menjadi hal strategis untuk mewujudkan partisipasi tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong partisispasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Masyarakat diharapkan dapat semakin terlibat dari rencana hingga evaluasi kebijakan.

“ Saya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus menjalankan komitmen sebagai salah satu negara yang mengutamakan keterbukaan serta transparansi publik dalam menjalankan pemerintahan atau open gevernance. Sebagai anggota Open Governance Partnership dan merupakan salah satu inisiator, pemerintah Indonesia bersama orgasnisasi masyarakat sipil, dapat duduk bersama menunjukkan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara, serta pelayanan publik yang terjangkau, mudah dan berkualitas, ” Tegas,Wapres KH. Ma’ruf Amin.

Di lokasi terpisah, Menteri LHK, Siti Nurbaya, mengucapkan terima kasih kepada jajaran KLHK atas kinerja yang maksimal dalam bidang keterbukaan informasi publik tahun ini.

“ Tahun lalu kita meraih penghargaan sebagai badan publik informatif dan tahun ini kita masuk kategori 10 Terbaik Badan Publik Kategori Kementerian dengan kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Tingkatkan terus pelayanan keterbukaan informasi kita terhadap masyarakat, tetap jadi lembaga yang service excellent, ” Kata,Menteri LHK,Siti Nurbaya,Rabu (25/11/2020).

Kementerian LHK mendapatkan penilaian Badan Publik Informatif yang merupakan kualifikasi tertinggi dalam keterbukaan dan pelayanan informasi. Penilaian ini didapatkan dari dua indikator utama yaitu pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Kualifikasi informatif ini juga diberikan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020.

“ Penghargaan yang kita raih bersama ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa hasil kinerja seluruh jajaran KLHK. Tahun lalu bersama kita meraih nilai 90,59 dalam keterbukaan informasi publik dan tahun 2020 terus meningkat dengan nilai (92,67) berdasarkan penilaian Komisi Informasi Pusat,” ungkap Wamen LHK, Alue Dohong, yang pada kesempatan ini mewakili Menteri LHK dalam menerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 Kategori Kementerian.

Selama kurang lebih tiga bulan Komisi Informasi Pusat (KIP) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural,Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik, Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Berdasarkan Press rilis yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat,terdapat 348 badan publik yang di monev, sedangkan yang berpartisipasi sebanyak 291 badan publik. Dari hasil monev terdapat peningkatan bagi badan publik yang memperoleh kualifikasi informatif dengan prosentase 9,89% pada tahun 2019 dan pada tahun 17,24% pada tahun 2020.

Di tengah masa darurat kesehatan masyarakat akibat Corona Virus Disease (Covid-19), pelayanan informasi oleh Badan Publik terus dilakukan sebagaimana Surat Edaran Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 2 Tahun 2020. Biro Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama KLHK memaksimalkan pelayanan informasi berbasis online, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses, serta memperkuat sinergitas antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana dan PPID UPT.

Sebagai salah satu amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik, Kementerian LHK terus meningkatkan pelayanan informasi publiknya melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang juga diharapkan sebagai gerbang layanan informasi secara digital maupun secara langsung atau tatap muka.

 

 

 

 

( JARKONI )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210118 155009 Gallery - Ketua Umum Laskar Dewa Dukung Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri

Ketua Umum Laskar Dewa Dukung Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri

  LENSA HUKUM KABUPATEN BOGOR Lensahukum.co.id Lensa hukum Ketua Umum Ormas Laskar Demokrasi Warga (Laskar …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi