Home / Nasional / Yuzmuha Legislatif DPRK Partai PA ” APBK 2021 Untuk 70 Persen Ku Berikan Dalam Membangun Daerah Tertinggal “
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Yuzmuha Legislatif DPRK Partai PA ” APBK 2021 Untuk 70 Persen Ku Berikan Dalam Membangun Daerah Tertinggal “

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201129 130246 KineMaster - Yuzmuha Legislatif DPRK Partai PA " APBK 2021 Untuk 70 Persen Ku Berikan Dalam Membangun Daerah Tertinggal "

 

LENSA HUKUM

KABUPATEN BENER MERIAH

Lensahukum.co.id

Pembangunan di daerah tertinggal terutama di kecamatan mesidah tepatnya di desa hakim peteri pintu dan simpur Kabupaten Bener Meriah harus dilakukan secara sinergi,sehingga ketertinggalan dan pemerataan pembangunan dapat terwujud, demikian di sampaikan Yusmuha salah satu Anggota Legislatif DPRK Bener Meriah dari Partai Aceh (PA) melalui akun Facebooknya,Minggu (28/11/2020).

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201129 131052 KineMaster - Yuzmuha Legislatif DPRK Partai PA " APBK 2021 Untuk 70 Persen Ku Berikan Dalam Membangun Daerah Tertinggal "Pasalnya,Sebelumnya Yuzmuha di Rapat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran tahun 2021 pernah menyampaikan, ” ini perlu dilakukan sinergitas dalam pencapaian agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD BM 2017- 2022,guna mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

” ini saya sampaikan terlepas dari kepentingan politik saya terpilih dari dapil I tapi karena soal rasa yang diderita dan tangisan warga di sana,itu saya bermohon pada sahabat kerabat dan tim beserta orang-orang yang telah mewakilkan saya sebagai anggota legislatif yang hanya numpang menjabat DPR selama 5 tahun di gedung rakyat, agar pokir saya di alokasikan untuk membantu daerah tertinggal di Dapil III dan mereka disana memang bukan pemilih saya, atas rasa itulah sehingga restu diberikan hingga 70% sesuai RKPD 2021, sehingga saya akan dapat merasakan kebahagiaan bersama yang dirasakan warga daerah tertinggal di sana, ” Ujarnya.

Muzmuha lebih lanjut “Jika dilihat dari gambaran umum kondisi aspek kesejahteraan masyarakat pertumbuhan produk domistik regional Bruto BPS 2012 S/d 2016 cenderung konstant di domenasi di sektor pertanian dan perkebunan dengan capaian 48,58%;

Disektor pertanian perkebunan Dari tahun 2017 -2020 Peningkatan signifikan terus terjadi ini terdapat di daerah tertinggal yaitu Hakim peteri pintu dan simpur dengan total luas lahan produksi kopi persi data udara satelit mencapai 4,599,3 Ha dengan istimasi 3,219,51 ton artinya total pendapatan yang di terima oleh daerah melalui retrebusi mencapai Rp 804 juta per tahun.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201129 131150 KineMaster - Yuzmuha Legislatif DPRK Partai PA " APBK 2021 Untuk 70 Persen Ku Berikan Dalam Membangun Daerah Tertinggal "Tapi mirisnya akibat sarana dan prasarana yang sangat rusak berat masyarakatpun sulit mengeluarkan hasil panen kopinya sebagai tumpuan kehidupan untuk menghidupi kehidupan dan memberi makan anak dan istri mereka.

Masyarakat kini harus menempuh jalan lewat uber uber menuju wih resap dengan jarak tempuh 22 Km penuh lumpur dan tanjakan, jangankan kenderaan roda empat roda dua saja sulit melalui jalan ini dengan kondisi kedalaman lumpur hampir 0,5 M membuat ekonomi disana terasa mati.

Padahal jalan utama weh resap peteri pintu hanya berjarak 3 Km, pada saat ini jalan weh resap – P.baru jalannya sudah hotmix,artinya masyarakat hanya butuh perkerasan HPP dan simpur ke wih resap hanya 3 Km saja dan selanjutnya sudah hotmix sampai ibukota, pada saat muserembang kecamatan dari tahun 2017 s/d 2021 jalan ini sudah diusul hampi 4 kali di setiap meserembang tahunan hal ini disampaikan oleh kepala desa HPP pada saat kunjungan kami DPRK pekan lalu diantaranya ketua Komisi A,B,C dan D

Ia menambahkan Kini masyarakat pun kembali menangis atas penghapusan dana otsus 2021 ruas jalan sp.peteri pintu -HPP Alokasi kabupaten kota yang awalnya sudah disepakati 800 juta namun pada saat saat perubahan akibat terjadinya perubahan postur anggaran awalnya 91,253,785,793 milyar menjadi 83,256 085,011 milyar, ruas jalan sp HPP- Peteri pintu weh resap ini kembali Nihil 0, entah apa yang di pertimbangkan oleh kepala daerah itu, apakah rakyat yang berada di pinggiran tidak bisa terima atau tidak berhak atas dana otsus yang merupakan dana hasil perang itu, disisi lain bukankah mewujudkan pemerataan merupakan cita-cita daerah dan negara.”kata yuzmuha.

Akibat derita dan jeritan yang dirasakan rakyat di sana kini saya telah memposisikan diri menjadi rakyat yang berada di daerah tertinggal kini Pokir saya di tahun anggaran 2021 sebesar 70% untuk desa yang terpencil dan tertinggal ini untuk program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 30% program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian jalan produksi 40 %.

Kendatipun mencapai 70% belum membuat persoalan menjadi selesai
di sektor pendidikan di desa ini lebih miris lagi anak anak di tingkat SD masih duduk belajar di atas lantai semen.

Jaringan komunikasi sangat sulit di dapatkan apalagi jaringan internet, perumahan penduduk kian memperhatinkan, serta fasilitas kesehatan perlu untuk di tingkatkan.

Maka oleh sebab itu membangun daerah ini harus butuh sinergi maka wajib hukumnya saya bagi TAPD dan Banggar memperjuangkan rakyat kita yang ada di daerah tertinggal ini, kita semua harus bertanggung jawab baik dari pihak LSM,Ormas, media dan semuanya untuk menyelesaikan persoalan yang di derita oleh rakyat kita sendiri apalagi ini urusan pelayanan dasar dan wajib

Untuk mewujudkan masyarakat HPP dan simput yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, ” Tutup Yusmuha Anggota Legislatif DPRK Bener Meriah.

 

 

 

 

( CHARIM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20210118 WA0184 - Potongan Kaki Di Duga Korban Pesawat Sriwijaya Di Temukan Nelayan Muara Gembong

Potongan Kaki Di Duga Korban Pesawat Sriwijaya Di Temukan Nelayan Muara Gembong

  LENSA HUKUM MUARA GEMBONG – KABUPATEN BEKASI Lensahukum.co.id Seorang nelayan pantai muara Gembong Kabupaten …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi