Home / Nasional / Ketua Umum LPKNI Seharusnya Pemerintah Lebih Tegas Kepada Oknum Finansial Yang Nakal  
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Ketua Umum LPKNI Seharusnya Pemerintah Lebih Tegas Kepada Oknum Finansial Yang Nakal  

 

LensaHukum.co.id - IMG 20210226 WA0038 - Ketua Umum LPKNI Seharusnya Pemerintah Lebih Tegas Kepada Oknum Finansial Yang Nakal   

LENSA HUKUM

TANGERANG

Lensahukum.co.id

Dalam situasi Pandemi covid-19 saat ini yang sudah berjalan 1 tahun lebih Terkait restrukturisasi, banyak sekali finance yang nakal dan melanggar aturan pemerintah di Tangerang. Hal ini menjadi keluhan sejumlah masyarakat dan juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang Nonce Thendean, kepada media, Senin kemarin 22 Februari 2021.

“Seharusnya, setiap finance yang diberikan ijin harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” tegas Nonce seraya meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus selektif memeriksa dan menertibkan kembali finance-finance yang tidak berjalan semestinya.

Hal itu harus dilakukan OJK. Pasalnya kata dia jika ada nasabah yang mengalami kesulitan dan mengajukan restrukturisasi dimasa pandemi Covid-19 ini, finance harus menanggapinya secara cepat.

Padahal pemberlakuan ini adalah peratuturan yang sudah diintruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi tidak ada permainan-permainan dan saling lempar bola. Jadi ketika kreditur meminta restrukturisasi dari finance cabang dikatakan belum ada persetujuan dari pusat,” tegasnya.

“Sementara malah sebaliknya pusat menyatakan belum ada pengajuan dari cabang. Ini kan ada indikasi pihak finance justru diduga mencari keuntungan dari situasi tersebut,” tambahnya.

Herman salah satu kreditur Suzuki Finance yang menjadi korban mengaku, dirinya melakukan kredit mobil seharga Rp270 juta dengan cicilan Rp10 juta/bulannya. Dikarenakan dirinya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19, otomatis mengajukan restrukturisasi kepada Suzuki Finance.

“ Namun justru dipermainkan dan dilempar bola. Hingga saat ini pengajuannya sejak Januari, sudah satu bulan belum juga ada tanggapan. Bunga jalan terus dan semakin memberatkan, ” Tuturnya saat dikonfirmasi.

Hal serupa dialami Ali yang juga kreditur Suzuki Finance. Dia mengaku,pengajuan restrukturisasi denda kredit pick up-nya ditolak oleh pihak finance.

“ Padahal saya selama cicilan empat tahun tidak ada masalah,setelah lunas terdapat denda sekitar Rp27 juta. Saya mengajukan restrukturisasi untuk keringanan untuk membayar denda,eh malah ditolak, ” Terang Ali.

Air Koordinator Suzuki Finance cabang Alam Sutera, Fredy Hermawan membantah hal diatas. Dia menyatakan, pihaknya telah menjalani tiga kali restrukturisasi dan untuk saat ini belum ada keputusan untuk restrukturisasi kembali.

Namun, terkait kasus yang dialami Herman dan Ali itu bukan pengajuan restrukturisasi melainkan rescheduling.

Dia mengaku, telah memfollow up dan diajukan ke Suzuki Finance pusat, namun sampai saat ini belum juga ada persetujuan dari pusat.

“Kami kan cabang, bila belum ada persetujuan dari kantor pusat ya belum bisa memenuhi keinginan kreditur,” katanya

Sementara Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI), Kurniadi Hidayat saat diminta tanggapan nya terkait restrukturisasi dimasa pandemi Covid-19 mengatakan jika pemerintah harusnya lebih menekankan hal tersebut secara luas dan juga menerapkan sanksi-sanksi kepada finance yang nakal.

“Ini kan butuh peran serta dan ketegasan dari pemerintah juga, kalau pemerintah nya tegas. Pasti para finance tidak akan berani berbuat nakal, ” Kata Kurniadi Hidayat,via pesan WhatsApp, jumat (26/2/2021).

Kurniadi hidayat menuturkan, peran pemerintah harusnya bisa lebih tegas dalam mengatur finace agar tidak berbuat nakal dengan menertibkan aturan-aturan dan sanksi tegas.

Hal itu, menurutnya juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada para kreditur atau nasabah dengan adanya regulasi sanksi yang membela Hak para kreditur disaat masa pandemi ini.

“ Iya jangan cuma membuat restrukturisasi kreditnya saja, tapi sanksi-sanksinya gak ikut di atur, buat aturan yang ada sanksi nya memberatkan dan tegas dalam penindakan,jangan cuma sekedar himbauan. Karena kreditur atau konsumen itu juga kan membuat perputaran ekonomi jalan,namun saat pandemi ini kita semua tau bahwa ekonomi sedang sulit,banyak karyawan di PHK/Pengangguran dan para pelaku Usaha dan Pengusaha yang sudah pailit, ” Tutupnya.

 

 

 

 

( HERA )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210421 212229 WhatsApp - Penegak Hukum Diminta Cari Isi Kebenaran Selebaran Yang Beredar

Penegak Hukum Diminta Cari Isi Kebenaran Selebaran Yang Beredar

  LENSA HUKUM KABUPATEN BENER MERIAH Lensahukum.co.id Beredarnya selebaran di media sosial berkaitan dengan Bupati …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.