Home / Sosial & Budaya / Mediasi Lahan di Babelan Kota Sangat Alot Masyarakat Berpatokan Teguh Kepada Pemda Kabupaten Bekasi
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Mediasi Lahan di Babelan Kota Sangat Alot Masyarakat Berpatokan Teguh Kepada Pemda Kabupaten Bekasi

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210311 181214 WhatsApp - Mediasi Lahan di Babelan Kota Sangat Alot Masyarakat Berpatokan Teguh Kepada Pemda Kabupaten Bekasi

LENSA HUKUM

BABELAN KOTA

Lensahukum.co.id

Audiensi antara masyarakat RT 001 dan RT 020 RW 01 Desa Babelan Kota dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Babelan sempat berlangsung alot, Rabu (10/3/2021).

Pasalnya,Kegiatan yang berlangsung di aula Desa Babelankota itu mempertemukan warga yang merasa dibuat resah dengan adanya surat edaran yang dilayangkan oleh LBH Babelan kepada masyarakat RT 001 dan RT 020/ RW 001 pada 27 Februari 2021.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210311 181238 WhatsApp - Mediasi Lahan di Babelan Kota Sangat Alot Masyarakat Berpatokan Teguh Kepada Pemda Kabupaten BekasiPerlu diketahui LBH tersebut mewakili klien atas nama Iyah Binti Endik yang mengklaim memiliki tanah seluas 13,8 hektar lebih itu dengan dasar Letter C 157.

Masyarakat menolak klaim itu dan meminta LBH Babelan menempuh jalur hukum untuk membuktikan kepemilikan lahan itu. Masyarakat berpatokan kepada pernyataan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi bahwa tanah itu merupakan aset milik Pemkab Bekasi dengan dasar Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 8 Tahun 1998.

“ Kami warga RT 001 dan RT 020 berpatokan teguh dengan surat edaran 27 November 2020 (dari BPKD). Ini sudah jelas-jelas dijawab oleh Pemkab Bekasi menjawab surat LBH Babelan Nomor 1035/DHA/X/2020 perihal surat somasi kesatu tanggal 26 Oktober 2020 dan surat Nomor 1142/DHA/XI/2020, ” kata,Samuel, salah seorang warga Desa Babelankota, saat Audiensi,Rabu (10/3/2021).LensaHukum.co.id - Screenshot 20210311 181252 WhatsApp - Mediasi Lahan di Babelan Kota Sangat Alot Masyarakat Berpatokan Teguh Kepada Pemda Kabupaten Bekasi“ Surat itu menerangkan berdasarkan SHP Nomor 8 Tahun 1998 yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi,” sambung dia.

Samuel merupakan salah satu dari mayoritas warga yang membeli lahan tanah di tempat itu dengan dasar surat oper alih garapan.

Dia meminta agar LBH menempuh prosedur hukum supaya tidak menimbulkan permusuhan di antara masyarakat, bukan mengeluarkan somasi kepada masyarakat, tanpa mengedepankan musyawarah.

“Kondisi masyarakat dia cari duit sedikit demi sedikit. Intinya Bapak (LBH) gak usah dijabarin. Terlepas dari surat apa yang anda pegang, sesuai porsi sebagai lembaga hukum, tempuh jalur hukum, ” Ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, warga atas nama Sodikin mengatakan hal serupa. Pihaknya hanya ingin berpatokan dengan BPKD Kabupaten Bekasi.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210311 181308 WhatsApp - Mediasi Lahan di Babelan Kota Sangat Alot Masyarakat Berpatokan Teguh Kepada Pemda Kabupaten Bekasi“ Kami tidak berpatokan dengan LBH. Kami bukan orang bodoh. Kami berpatokan degan BPKD. Rekan-rekan saya meminta kepastian dari Kabupaten Bekasi, ” Katanya.

Sementara itu, Advokat LBH Babelan, Duddy Hairurizal w.S,H,M,H. mengatakan berdasarkan tanah itu adalah tanah milik adat yang ada pemiliknya, bukan tanah negara.

“ Kalau (Bapak) mengatakan itu TKD. Kita sudah mediasi di kecamatan,Desa Kedung jaya, dan Desa Babelan Kota, termasuk saya sebagai LBH. Desa tidak pernah mengakui kalau itu TKD, ” Ucap, dia.

“ Terkait surat BPKD. Kami sudah audiensi dan kami melakukan audiensinya. BPKD mengatakan itu tidak masuk dalam daftar aset, ” sambung dia.

Terkait surat yang dilayangkan kepada masyarakat, kata Duddy,pihaknya selaku LBH dengan klien yang menurutnya sah secara administratif dan hukum sebagai pemilik lahan hanya berkewajiban memberitahu kepada masyarakat.

“ Bukan malah kami difitnah seolah ingin menguasakan lahan dan mengusir bahkan menggusur para penggarap di lahan tersebut. Kalau seperti ini,kami atas nama LBH Babelan memutuskan untuk mencabut jaminan kepada masyarakat atas lahan tersebut, jadi ketika nanti digusur, saya serahkan sepenuhnya kepada pemilik yang sah, ” Ucap,dia.

Sementara itu,Ketua BPD Babelankota, Roni Darohman Hurip, S. Sos, meminta kepada LBH Babelan untuk membuktikan legalitas hukum kalau hal itu menjadi keputusan pengadilan.

“ Maksud dan tujuan saya tidak memihak salah satu. Demi Allah. Kami hanya menciptakan agar suasana tidak simpang siur. Poin 4 (pada surat yang dilayangkan oleh LBH Babelan kepada masyarakat,yang merasa ada keberatan, ” Ujar, dia.

Pada poin 4 surat itu mengatakan bahwa akan melakukan upaya penertiban terhadap lahan yang ditempati masyarakat setempat.

“ Maka dari itu, saya mengundang LBH dan perwakilan dari warga RT 001 dan RT 020 Babelan Kota. Ayo sama-sama kita tuangkan unek-unek dan musyawarah, ” Pungkasnya.

“Jika nanti sudah ditentukan siapa pemilik yang sah.

 

 

 

( NAPSIA ANWAR )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210601 141410 Point Blur - Ketua DPAC Cibitung PPBNI SATRIA BANTEN Mengutuk Keras Penjualan Obat Tramadol Exsimer Tanpa Resep Dokter

Ketua DPAC Cibitung PPBNI SATRIA BANTEN Mengutuk Keras Penjualan Obat Tramadol Exsimer Tanpa Resep Dokter

  LENSA HUKUM KABUPATEN BEKASI Lensahukum.co.id Tramadol adalah obat yang berperan untuk meredakan rasa sakit. …

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.