Home / Nasional / Presiden Joko Widodo Buka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Presiden Joko Widodo Buka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia

 

LensaHukum.co.id - IMG 20210326 WA0011 - Presiden Joko Widodo Buka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia

LENSA HUKUM

JAKARTA

Lensahukum.co.id

Kasus Covid-19 harian relatif menurun belakangan ini, sebagai dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan vaksinasi massal yang sudah berjalan sejak 13 Januari lalu,Kendati demikian,saya meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak lengah dan tetap waspada.

Pasalnya,Hari ini,Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Istana Negara, saya juga mengingatkan para kepala daerah bahwa penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi wilayah harus berjalan beriringan secara seimbang. Apabila penyebaran pandemi sudah relatif terkendali, secara perlahan kita fokus kepada pembukaan sektor ekonomi.

Tugas kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran Covid-19 ini masih ada. Jangan merasa (kasus harian) sudah turun 5.000-an langsung kewaspadaan kita menurun. Hati-hati, ” Ucap,Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 26 Maret 2021.

Kepala Negara mengatakan bahwa dirinya selalu memantau perkembangan kasus pandemi dan kondisi ekonomi di tiap daerah. Penanganan pandemi erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi wilayah di mana keduanya harus berjalan beriringan secara seimbang.

Saya minta para bupati di seluruh Indonesia juga untuk mengawal secara cermat program vaksinasi massal di daerah. Mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia,perlu ada prioritas pemberian vaksin. Seperti saat ini,selepas vaksinasi untuk tenaga kesehatan selesai,prioritas selanjutnya diberikan ke titik-titik padat interaksi dan mobilitas seperti pekerja dan pelayan publik di pasar,terminal,pelabuhan,bandara dan lainnya, ” Tutup, Presiden Joko Widodo.

 

 

 

 

( JARKONI )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20210724 WA0048 - LSM Penjara Desak Polres Bogor Segera Tangkap Oknum Preman Pemukul Wartawan Saat Aksi Damai

LSM Penjara Desak Polres Bogor Segera Tangkap Oknum Preman Pemukul Wartawan Saat Aksi Damai

    LENSA HUKUM KABUPATEN BOGOR Lensahukum.co.id Ketua DPC Bogor LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara …

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.