Home / Nasional / Lms Patroli Hukum Bersama Lsm Aliansi Desak Kementrian PU Usut Dan Bongkar Proyek Drainase
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Lms Patroli Hukum Bersama Lsm Aliansi Desak Kementrian PU Usut Dan Bongkar Proyek Drainase

LensaHukum.co.id - IMG 20210327 WA0015 - Lms Patroli Hukum Bersama Lsm Aliansi Desak Kementrian PU Usut Dan Bongkar Proyek Drainase
LENSA HUKUM

TAPANULI UTARA

Lensahukum.co.id

Pembangunan proyek jalan dan drainase milik kementerian PUPR untuk wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Utara menghabiskan dana APBN 2020 puluhan miliyaran rupiah,kurang berfungsi.

Pasalnya,Saluran drainase di sepanjang jalan lintas Kecamatan Siborongborong sampai Kecamatan Pahae, pengerjaan proyek drainase tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi oleh kontraktor siluman.LensaHukum.co.id - IMG 20210327 WA0014 - Lms Patroli Hukum Bersama Lsm Aliansi Desak Kementrian PU Usut Dan Bongkar Proyek DrainaseBadan drainase tersebut penuh dengan genangan air akibat sumbatan yang dikerjakan oleh kontraktor yang tidak profesional, kontraktor tersebut diduga bermain curang dengan PUPR dan PPK sehingga drainase banyak yang rusak.

Belum seumur jagung,saluran drainase yang dibangun seharusnya mengalirkan air menuju saluran pembuangan,namun drainase tersebut tidak berfungsi, malah jadi genangan air akibat ambruk.

Hal itu dikhwatirkan menjadi bersarangnya nyamuk malaria apalagi berdekatan dengan pemukiman masyarakat, Pers – LSM temukan kondisi proyek saat ini sudah banyak yang roboh saat pengerjaan berlangsung.

Proyek ini dapat membayakan masyarakat, untuk itu perlu menjadi perhatian pihak terkait khususnya aparat penegak hukum dan Kementerian PU supaya mengusut tuntas dan harus dibongkar, tegas LSM Patroli Hukum Indonesia Sahala Saragi.

Proyek ini diduga menelan anggaran sampai puluhan milyar rupiah,LSM Aliansi Indonesia Julian Tambunan mendesak kementerian PU agar membongkar drainase tersebut haruslah dikerjakan sesuai RAB nya.

Warga setempat mengeluhkan sistem pengerjaan proyek ini yang kurang profesional, kedua LSM ini sebagai penampung aspirasi masyarakat dalam sosial control nya mendesak kontraktor untuk sungguh – sungguh mengerjakan proyek itu.

Sabtu 27/3/2021,dilokasi proyek Lensa Hukum temui staf kementrian PU,Sitompul juga Sihombing mereka mengaku proyek ini dikerjakan secara swakelola tanpa memberitahukan berapa besar biayanya sepertinya sengaja menyembunyikan informasi yang jelas terkait proyek ini.

 

 

 

( ALAIN DELON )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210722 211403 WhatsApp - Pemerintah Luncurkan Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja Untuk Cegah PHK

Pemerintah Luncurkan Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja Untuk Cegah PHK

LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah …

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.