Home / Nasional / Sekdes Desa Cijeruk Kabupaten Bogor Diduga Kurang Etika dan Alergi Wartawan
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Sekdes Desa Cijeruk Kabupaten Bogor Diduga Kurang Etika dan Alergi Wartawan

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210409 122516 WhatsApp - Sekdes Desa Cijeruk Kabupaten Bogor Diduga Kurang Etika dan Alergi Wartawan

LENSA HUKUM

CIJERUK – KABUPATEN BOGOR

Lensahukum.co.id

Kantor desa adalah tempat pelayanan masyarakat dimana kita mengetahui sebagai Pejabat Publik baik tingkat kepala desa dan perangkat desa wajib melayani masyarakat maupun Media atau Wartawan sebagai Sosial Kontrol mengawasi kinerja serta Anggaran yang telah di kucurkan oleh Negara dalam hal ini Media Lensa Hukum Menggali informasi di desa Cijeruk,Jumat (9/4/2021).

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210409 125508 WhatsApp - Sekdes Desa Cijeruk Kabupaten Bogor Diduga Kurang Etika dan Alergi WartawanPasalnya,Saat Tiim Media Mendatangi Kantor DesaCijeruk,Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor,Kamis (8/4/2021),Pihak Media Lensa Hukum sebanyak 4 orang. Dalam hal salah satu Pegawai hanya bilang kepala desa tidak ada ditempat sedang ada rapat  di Kecamatan yang ada hanya Sekertaris desa, ” Ucap, Salah satu Staff desa.

Media pun meminta kepada staff desa,agar sekdes untuk bisa ketemu dengan kami dan pada akhirnya di persilahkan Para tim media masuk duduk bersama sekdes beserta ibu Kasi yang menerima kami saat itu. Sekdes pun menanyakan dari mana dan dari Media apa..??, Ucap,Sekdes Cijeruk.

Lanjut,Kami menjawab bahwa kita dari Media Lensa Hukum Untuk Konfirmasi Mengenai Anggaran Dana Desa (ADD) sejuah ini yang sudah terserap mana saja dan Fisik yang sudah di lakukan oleh Desa Cijeruk untuk anggaran Dana Desa 2020 apakah terserap atau tidak, ” Ujar Salah Salah satu Perwakilan dari Tim Media Lensa Hukum.

Dalam hal ini Saat Media Lensa Hukum Mengecek dan konfirmasj serta menanyakan terkait Papan Informasi Anggaran tidak di pasang bahkan Profil Desa dan Kegiaran Desa Pun tidak ada adapun Anggaran Dana Desa terserap di Akulasikan Kegiatannya apa saja itu yang kami Pertanyakan kepada Sekertaris Desa Cijeruk.

Sambung, Saat diTanyakan Tim Media Lensa Hukum ” Jawab Sekdes Terkait Baleho informasi anggaran Anggaran Dana Desa tanpa  harus memasang dan tidak di suruh oleh Dinas DPMD serta Camat Pun tidak Memberi tahukan, ” Kata, MS, Sekdes Cijeruk.

Masih lanjutan, ” Setelah Di pertanyakan Mengenai Anggaran, Papan Kegiatan dan lain – lain oleh Tim Media Lensa Hukum, Tanpa Memberi tahu Ataupun  Sekcam MS, Selaku Sekertaris Desa Merupakan Pejabat Publik Desa yang Serusnya Mempunyai Etika dan Tata krama untuk meninggalakan Saat kami sedang Menanyakan Dan konfirmasi atas semua Kegiatan dan Anggaran yang Ada di Desa Cijeruk tanpa ada basa basi meninggakan Ruangan Bersama Tim Lensa Hukum tanpa pamit. Apakah hal ini seorang Sekertaris Desa seperti itu…??? Dan sekdes izin keluar ucpanya ada tamu sebentar” akhirnya media menuggu di ruangan sampai setengah jam kurang lebih tidak ada datang Sekdes keruangan akhir nya salah satu tim media menayakan kepada pegawai desa, kemana pak sekdes bu..??  jawabya tadi bilang kesaya pamit ada telpon di panggil. Dan  jawab Media ia harusnya pamit jika ada urusan jangan keluar tanpa pamit setelah menerima panggilan Telpon. kita nunggu di rungan kantor ” coba jika kita tidak menayakan kepada ibu kita mungkin sampau sore Menunggu sekdes MS, tanpa ada kepastian yang” beginikah SDM sekdes Desa cijeruk meniggal kan tamu atau media, kalau pamit kita juga persilahkan ko.. Apa alergi dengan wartawan atau tidak mampu menjawab pertayaan kamiterkaif penyerapan anggran dana desa, jawab Staff desa ia saya tidak tau nanti saya sampaikan ke Sekdes, ” Pungkasnya.

Undang – Undang KIP No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangatlah Penting sebagai Landasan Hukum yang berkaitan dengan Pertama :  Hak Setiap Orang Untuk Memperoleh informasi.

Kedua  :  kewajiban Badan Publik Menyedikan dan Melayani Permintaan informasi secara Cepar, Tepat Waktu, Biaya ringan / proporsional dan cara Sederhana.

Ketiga  :  Pengecualian Bersifat Ketat dan Terbatas.

Keempat : Kewajiban Badan Publik Untuk Mebenahi Sistem dokumentasi dan Pelayanan Informasi

Sudah Jelas MengaturPadahal jelas dari Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mewajibkan setiap desa untuk memampang baliho yang memuat rencana sampai realisasi penggunaan anggaran Dana Desa.

Baliho Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berisi rincian pendapatan belanja dan pembiayaan desa serta serapannya dengan detail.

Pemasangan Baliho penting untuk dilakukan agar Kepala Desa tak bermain-main dalam mengelola Anggaran Dana Desa. Bagi yang belum memasang baliho harus ditegur, lantaran itu merupakan satu bentuk pengawasan langsung.

Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik menggaris bawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak Publik untuk memperoleh informasi sesuai perundang – undangan. Hal atas informasi menjadi penting karena  makin terbuka penyelenggara untuk di awasi publik,Penyelenggara Negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi Publik.

Setiap Badan Publik Mempunyai Kewajiban Untuk Membuka Akses Atas informasi Publik yang Berkaitan dengan Badan Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut dan masyarakat luas. UU KIP No.14 Tahun 2008 ini juga menjelaskan bahwa Ruang Lingkup dalam Undang – undang ini Meliputi Lembaga Eksekutif, Yudikatif, Legislatif serta penyelenggaraan negara lainnya yang mendapatkan Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Belanja Daerah (APBD), Anggaran Dana Desa (ADD), Mencangkup Pula Organisasi Non Pemerintah,baik yang Berbadan Hukum maupun yang tidak berbadan Hukum,Seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Perkumpulan, serta Organisasi lainnya yang mengelola atau Menggunakan dana  yang sebagian menggunakan Anggaran dana dari Negara serta Sumbangan dari Masyarakat dan Dana Sumbangan dari luar Negeri. Undang – Undang Keterbukaan Publik Informasi Publik No.14 Tahun 2008 ditempatkan di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61 dan Tambahan Lembaran Negara No.4846 Agar Setiap Orang mengetahuinya.

 

 

 

 

( DANU / TIM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20210724 WA0048 - LSM Penjara Desak Polres Bogor Segera Tangkap Oknum Preman Pemukul Wartawan Saat Aksi Damai

LSM Penjara Desak Polres Bogor Segera Tangkap Oknum Preman Pemukul Wartawan Saat Aksi Damai

    LENSA HUKUM KABUPATEN BOGOR Lensahukum.co.id Ketua DPC Bogor LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara …

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.