Home / Sosial & Budaya / LSM Penjara Indonesia Audensi Dengan DPMPTSP Kab. Bekasi
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

LSM Penjara Indonesia Audensi Dengan DPMPTSP Kab. Bekasi

LensaHukum.co.id - LSM Penjara Indonesia Audensi Dengan DPMPTSP Kab. Bekasi 2 - LSM Penjara Indonesia Audensi Dengan DPMPTSP Kab. Bekasi

LensaHukum.co.id, Cikarang Pusat – Kab. Bekasi

Kamis, (21/03/19). LSM Penjara Indonesia Bekasi mengadakan audensi dengan DPMPTS Kab. Bekasi terkait izin PT. Alexandra Citra Pertiwi ( ACP) bangun perumahan bersubsidi Grand Cikarang City 2 ( GCC ) di desa Kedung Waringin, Kab. Bekasi.

Pasalnya, perumahan tersebut dibangun pada lokasi zona hijau persawahan produktif yang merupakan Lahan Pertanian dan Berkelanjutan (LP2B) dijadikan obyek pembebasan.

LSM Penjara Indonesia diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Zaki Zakaria dan beberapa staf Kabid, LSM Penjara mempertanyanyakan terkait hal perizinan tersebut sudah sesuai dengan Perda No. 12. Tahun 2011. Tentang RT/RW Kabupaten Bekasi, karena wilayah Kedung Waringin bakal terancam alih fungsi jika benar adanya izin DPMPTSP Kab. Bekasi untuk zona hijau.

Berdasarkan aturan dan regulasi bahwa lokasi lahan yang dibangun oleh pihak pengembang disinyalir sudah menyalahi aturan tentang Rencana Tata Ruang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Berdasarkan pantauan LSM Penjara Indonesia, beberapa hal yang menjadi persoalan antara lain adanya keberatan warga. Pertama akan dibangun di lokasi lahan zona hijau bukan di zona kuning yang untuk peruntukannya, kedua perizinan dengan warga, ketiga adakah rekomendasikah dari Kepala Desa dan Kecamatan. Keempat adakah persyaratan rekomendasi IMB dipenuhi, kelima adalah akses jalan ke lokasi yang akan dibangun mengunakan jalan memakai tanah PJT, dan keenam tidak / ada sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat perihal rencana pembangunan.

LensaHukum.co.id - LSM Penjara Indonesia Audensi Dengan DPMPTSP Kab. Bekasi 1 - LSM Penjara Indonesia Audensi Dengan DPMPTSP Kab. Bekasi

Menurut LSM Penjara, Pihak pengembang sebelum melakukan tahapan pembangunan harus memenuhi beberapa tahapan penting dalam mengurus perizinannya, diantaranya adalah pengembang harus mempunyai izin lingkungan setempat, surat keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), izin pemanfaatan lahan, izin prinsip, izin lokasi, izin dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, izin dampak lalu lintas dan harus ada izin pengesahan site plan dari Dinas PUPR.

Menurut Deky Sekretaris LSM Penjara, “Sanksinya sudah jelas jika melanggar Rencana Tata Ruang. Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengenaan sanksi dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.” Deky menegaskan, “Maka dari itu kami sebagai Lembaga kontrol sosial wajib menanyakan, meminta Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Dinas terkait di Kabupaten Bekasi ” Adapun permohonan konfirmasi dan klarifikasi diantaranya adalah :

  1. Sejauh mana proses izin yang telah diberikan kepada pihak pembang PT. ACP? sehingga Pengembang sudah bisa melaksanakan kegiatan, dan bagaimana dengan dampak pemberian izin ?
  2. Berapa Hektar “HA” (luas) izin yang diberikan untuk peta izin perumahan GCC 2 ?
  3. Apa ada lokasi pengganti, menurut regulasi kawasan hijau yang dipakai peruntukannya untuk agro bisnis wajib di ganti.
  4. Fasilitas dan akses jalan utama ke perumahan apakah sudah koordinasi dengan PJT? sewa atau pakai permanen?
  5. Terkait izin yang diberikan, BPMPT / PUPR Sudahkah berkoordinasi dengan instansi terkait (BPN) dan DPRD Kab. Bekasi?

Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Setiap orang yang melanggar kewajiban dalam pemanfaatan ruang, dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa, peringatan tertulis,penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan,pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Dinas membenarkan bahwa PT. ACP telah mwngantongi izin seluas 165 ‘Ha untuk peruntukan lahan pemukiman bersubsidi yang masuk wilayah Kec. Kedung Waringin tersebut. Terkait wilayah hijau ada beberapa wilayah di Bekasi yang masuk dalam tahap perencanaan untuk peruntukannya, misal untuk pemukiman atau agro industri tentunya dengan regulasi atau aturan yang seimbang dengan memperhatikan dan pengkajian yang mendalam untuk dampak-dampak yang dapat di timbulkan dari kegiatan perizinan. (Mariam)

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20201124 070300 KineMaster - Ketua Rw di Angkat Sudah Buat Gebrakan Bersama Masyarakat

Ketua Rw di Angkat Sudah Buat Gebrakan Bersama Masyarakat

  LENSA HUKUM KABUPATEN BEKASI Lensahukum.co.id Desa Wanaja Kecamatan Cibitung sudah sukses mengadakan pemilihan untuk …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WARNING…. !

Kami Redaksi Media Lensa Hukum Menghimbau apabila Ada OKNUM yang mengatasnamakan Wartawan/Wartawati yang tidak terdaftar di Box Redaksi. Seluruh tindakan dan perbuatannya bukan bertanggung jawab kami. Cek Box Redaksi