Home / Nasional / Bupati Bekasi Mengadakan Bagi Zakat Di Duga Melanggar Prokres
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Bupati Bekasi Mengadakan Bagi Zakat Di Duga Melanggar Prokres

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210508 140223 WhatsApp - Bupati Bekasi Mengadakan Bagi Zakat Di Duga Melanggar Prokres

 

LENSA HUKUM

KABUPATEN BEKASI

Lensahukum.co.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Memberikan arahan kepada seluruh kementerian dan lembaga institusi Negara, baik tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten Baik dari Tingkat Desa hingga Walikota dan Bupati, untuk tidak mengadakan acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti halnya berbuka puasa bersama dan tradisi open house saat Idhul fitri 2021.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210508 140259 WhatsApp - Bupati Bekasi Mengadakan Bagi Zakat Di Duga Melanggar ProkresBupati Bekasi Di Tengah Pndemi Covid 19  Membagikan Zakat di kediamannya desa Waluya kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi pada kepada warga nya yakni lima liter, Beras dengan membawa kartu Penerima zakat  untuk mendapatkan Beras tersebut. Dari salah satu penerima zakat  saya sangat berterima kasih. Kepada Bapak bupati sudah bagi beras sebanyak lima kilo moga bupati terpilih lagi, ” Ujarnya.

Pasalnya, Adapun Keputusan dari Pimpinan tertinggi Negara telah Angkat Bicara dalam hal Pencegahan Covid 19. Maklumat Kapolri pun sempat di keluarkan untuk Menjaga tidak tersebarnya Virus tersebut dan di samping itu juga Jangan sampai ada Klaster baru lagi khusunya di Kabupaten Bekasi. Salah satu contoh sudah banyak para Pejabat Publik maupun Struktural yang Diduga terkena Covid 19, Salah satunya Anggota Dewan, Kepala Dinas Tarkim dan Kepala Bidang Tarkim.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210508 140318 WhatsApp - Bupati Bekasi Mengadakan Bagi Zakat Di Duga Melanggar ProkresSeperti diketahui dalam rangka memutus penyebaran virus dan mencegah timbulnya Klaster di hari raya Lebaran, pemerintah juga telah memutuskan untuk meniadakan kegiatan mudik pada lebaran tahun ini.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No. PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Masa Idulfitri 1442 H.

Beleid tersebut berisi ketentuan larangan mudik Lebaran 2021, salah satunya menyoal beberapa jenis kendaraan yang masih diperbolehkan melintas selama pemberlakuan larangan mudik dari 6 Mei sampai 17 Mei 2021.

Adapun, 15 jenis kendaraan yang masih diperbolehkan melintas selama periode larangan mudik Lebaran 2021 diantaranya adalah kendaraan pelayanan kesehatan yang darurat, pimpinan lembaga tinggi negara, dinas TNI/Polri, kendaraan dinas jalan tol, dan ambulans atau mobil jenazah.

Saat Media meminta ijin, Untuk Meliput Acara kegiatan tersebut, Petugas Satpol PP yang menjaga di Kediaman Bupati H.Eka Supria Atmaja,SH melarang untuk Media Melakukan Peliputan  masuk kedalam acara tersebut, tidak di izinkan masuk ” saya harus lapor dulu kedalam, ” Ucapnya sambil menanyakan dari media mana dan koran pun di berikan oleh media kepada petugas pol PP yang menjaga. Pada saat itu,Tidak berapalama petugas sat pol pp mengatakan sambil mengembalikan koran media bahwasanya dari orang dalam bupati  tidak boleh meliput dan jangan di rekam atau di Photo – photo, ” Ucapnya.

Dari salah satu awak media ilook news Jati mengatakan sangat sangat di sayangkan di duga Bupati  tidak koper aktif kepada  media dan sebagai masyarakat kabupaten bekasi  kita  di tolak kebebasan Pers, untuk meliput menggali informasi.

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210508 140242 WhatsApp - Bupati Bekasi Mengadakan Bagi Zakat Di Duga Melanggar ProkresPelarangan maupun menghalang – halangi wartawan dan/atau jurnalis dalam mencari berita itu melanggar Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999, Bab II Pasal 2 Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip -prinsi  demokrasi, keadilandan supremasi hukum, Serta pada BAB VII Pasal 18 pada UU No. 40 tersebut Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghalangi tugas wartawan atau melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), ” Tegas, Jati.

Bupati sebagai Pejabat Publik seharusnya lebih Mengetahui keterbukaan informasi Publik yang tertuang di dalam KIP (Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008. Dan saat media menyambangi kediaman Rumah Bupati Diduga Terlihat warga yang datang tidak menjaga jarak bahkan ada yang tidak pakai masker. Bergerumunan hal ini sangat disayangkan seharus Pemimpin daerah kabupaten bekasi Memberikan contoh bukan malah sebaliknya.

 

 

 

( MARIAM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - IMG 20210608 WA0090 scaled - Anggota DPRD Budianto,S.Pi, Monitoring Bendungan Caringin Sumber Irigasi Teknis Pertanian Kabupaten Bekasi

Anggota DPRD Budianto,S.Pi, Monitoring Bendungan Caringin Sumber Irigasi Teknis Pertanian Kabupaten Bekasi

  LENSA HUKUM SUKAMAKMUR – KABUPATEN BEKASI Lensahukum.co.id Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Budiyanto bersama Wawan …

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.