Home / Nasional / Lsm Penjara Angkat Bicara Terkait Dugaan isu Mark Up Pemdes Lubang Buaya
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Lsm Penjara Angkat Bicara Terkait Dugaan isu Mark Up Pemdes Lubang Buaya

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210603 210802 Samsung Internet - Lsm Penjara Angkat Bicara Terkait Dugaan isu Mark Up Pemdes Lubang Buaya

LENSA HUKUM

LUBANG BUAYA – KABUPATEN BEKASI

Lensahukum.co.id

Beredarnya pemberitaan di salah satu media yang mengangkat Isue tentang adanya dugaan Mark up yang dilakukan oleh pemdes Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten.Bekasi, Jawa Barat, beberapa hari yang lalu, sehingga menimbulkan kegaduhan serta menjadi pertanyaan publik khususnya bagi warga dan masyarakat Setu itu sendiri.

Pasalnya, Ketua DPC LSM PENJARA Indonesia Kabupaten Bekasi, JM Hendro ikut angkat bicara untuk menanggapi adanya isu yang dianggap telah menyesatkan masyarakat dan saat dijumpai media di kediamannya Kamis (03/06/2021).

Lanjutan, Dalam hal ini, dirinya menyampaikan, ” Sebagai sesama sosial kontrol tentu saya sangat prihatin dan sangatlah kecewa setelah melihat dan mengetahui langsung adanya pemberitaan di salah satu media yang terkesan sangat tendensius dan hanya asal bicara tidak kroscek dan konfirmasi ke pihak Pemdes Lubang Buaya.

Jika yang dituliskan oleh oknum media tersebut diduga mengandung unsur sentimentil tentu hal itu sangatlah bertentangan dengan kode etik jurnalistik, ” Karena media itu hanya menyampaikan informasi dari apa yang sudah dia ketahui berdasarkan narasumber dan bukan opini yang berujung menyesatkan si media itu sendiri.

Namun, lanjut Hendro, Jika saja ada media Diduga menulis berita hanya berdasarkan pesanan dari lawan politiknya tentu yang dikedepankan si media tersebut hanyalah menyampaikan pesan dari si lawan politiknya dan hanya berasaskan ujaran kebencian dan tidak mengedepankan praduga tidak bersalah, jika demikian media tersebut juga bisa dilaporkan ke penegak hukum, karena hal ini menyangkut nama baik seseorang yang merasa nama baiknya menjadi tercemar dengan berita seperti itu apa lagi orang yang dicemari namanya itu merupakan pejabat publik, ” Terangnya.

Perlu kita ketahui bersama, lanjut Hendro, Pencemaran nama baik itu dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dimana telah disebutkan, ” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan juga disitu dapat dikenakan Pasal 27 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sanksi atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (3) 19/2016 : ” Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sementara, Pasal 310 ayat (2) KUHP : ” Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

“Jadi apa yang sudah di tudingkan oleh oknum media terkait Mark’up yang dilakukan oleh kades Lubang Buaya tentu berita tersebut jelas tidaklah mendasar, sebagai warga asli yang tinggal di setu pastilah sangat tahu apa yang telah menjadi kegiatan di wilayah saya (setu-red) karena jika ada kegiatan tentang pembagunan di wilayah saya pastinya saya lebih tahu, ” Ungkap, Hendro.

Lanjut JM Hendro, ” Setelah saya membaca dari link beritanya tidak ada narasumber yang jelas terkait pernyataan mark up upah kerja, jelas hal ini sangatlah mengada ada serta isi beritanya tidak mendasar, hal ini tentu akan berdampak kepada pelaporan balik karena sudah menyebarluaskan informasi sehingga ada nama seseorang yang dirugikan yang disebabkan oleh pemberitaan bohong atau Hoax .

“Jika dibutuhkan oleh pak kades Lubang Buaya maka saya dan seluruh jajaran LSM Penjara Indonesia akan siap mengawal proses pelaporan terkait pencemaran nama baik pemdes Lubang Buaya, ” Pungkas, Hendro dengan nada kesal.

 

 

 

 

( REDAKSI )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210902 131456 WhatsApp - FPII dan AIPBR Mengawal Pemeriksaan Dugaan Korban Kekerasan Terhadap Wartawan Oleh Pengawal Bupati Bogor

FPII dan AIPBR Mengawal Pemeriksaan Dugaan Korban Kekerasan Terhadap Wartawan Oleh Pengawal Bupati Bogor

  LENSA HUKUM KABUPATEN BOGOR  Lensahukum.co.id Beberapa Wartawan yang tergabung dalam Aliansi Insan Pers Bogor …

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.