Home / Nasional / Galian C Diduga Tidak Berijin Bebas Beroperasi Di Sungai Situmandi – Sigeaon
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Galian C Diduga Tidak Berijin Bebas Beroperasi Di Sungai Situmandi – Sigeaon

 

LensaHukum.co.id - IMG 20210625 WA0025 - Galian C Diduga Tidak Berijin Bebas Beroperasi Di Sungai Situmandi - Sigeaon

 

LENSA HUKUM

TAPANULI UTARA

Lensahukum.co.id

Meski meresahkan masyarakat namun usaha galian C di sepanjang perairan sungai Situmandi Desa Hutagalung Kecamatan Siatas Barita juga di sungai Sigeaon Kelurahan Situmeang Kecamatan Sipoholon semakin menjamur belum memiliki izin.

Pemkab Tapanuli Utara dalam hal ini, tidak bisa menindak para pengusaha galian C di sepanjang aliran sungai itu karena sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur masalah galian C.
Dikatakan LSM Pecinta Lingkungan hidup, menurut mereka sampai saat ini tidak ada satupun usaha galian C di Kabupaten Tapanuli Utara yang memiliki izin usaha.

LensaHukum.co.id - IMG 20210625 WA0024 - Galian C Diduga Tidak Berijin Bebas Beroperasi Di Sungai Situmandi - SigeaonPersoalan ini sudah kita bicarakan kepada instansi terkait lainya seperti Dinas Perijinan Taput, kita pun tak tahu apa yang harus kita lakukan dimana aturan yang ada belum jelas.

Ditemukan, saat ini jumlah penambang pasir terus bertambah di 15 Kecamatan se Taput mereka tidak punya izin sama sekali, untuk mengambil pasir yang berhak mengeluarkan izin yaitu pihak provinsi Sumatera Utara.

Terpisah, beberapa aktivis mengaku miris melihat kondisi maraknya galian C di Taput menunjukkan bahwa Pemkab Taput melalui instansi terkait tidak bisa berbuat apa-apa alias mandul dan hanya melakukan gertak sambal, padahal pasir mutu terbaik sampai keluar Kabupaten pemasaranya.
Pasalnya, meski tidak ada satupun usaha galian C yang memiliki izin, namun pihak satpol PP, Dinas Lindup tidak bisa melakukan tindakan apa – apa untuk menutup usaha tersebut, selain itu warga juga sudah berulangkali melakukan aksi.

Menuntut agar aktivitas pengangkutan galian C yang melintas di pemukiman warga dihentikan karena merusak jalan dan menimbulkan polusi, Jumat 25/6.

” Maraknya usaha penambangan pasir ilegal saat ini di Taput adalah gambaran dari hilangnya wibawa seorang kepala daerah di mata masyarakatnya, ” Ujar, penggiat lingkungan hidup, Sahala Saragi.
Kepala Desa Hutagalung, Japatar Hutagalung melaporkan masalah ini supaya aktivitas segera dihentikan malah Kadis Lindup Taput Heber Tambunan bersama Kabidnya Kardo Simajuntak gak respon saat dikonfirmasi.

 

 

 

( ALAIN DELON )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20210722 211403 WhatsApp - Pemerintah Luncurkan Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja Untuk Cegah PHK

Pemerintah Luncurkan Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja Untuk Cegah PHK

LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah …

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.