Home / Peristiwa / RSUD Kabupaten Bekasi Menolak Pasien Tidak Memakai Surat Rujukan Kartu KIS / BPJS
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

RSUD Kabupaten Bekasi Menolak Pasien Tidak Memakai Surat Rujukan Kartu KIS / BPJS

 

LensaHukum.co.id - Screenshot 20211022 215313 Photo Editor - RSUD Kabupaten Bekasi Menolak Pasien Tidak Memakai Surat Rujukan Kartu KIS / BPJS

LENSA HUKUM

CIBITUNG – KABUPATEN BEKASI

Lensahukum.co.id

Kejadian ini di alami oleh iin Sutina seorang pemegang Kartu Indonesia Sehat / BPJS, iin kaget karena di tolak di bagian admin RSUD IGD Kebidanan Kabupaten Bekasi, saat menyerahkan berkas rujukan dari puskesmas Sumber Jaya Tambun Selatan, dengan alasan tidak terlalu mendesak (urgent), ” Ujar, seorang petugas kepada iin sutina, alhasil iin mencari pinjaman uang untuk membayar biaya RS, Kamis (21/10/2021).

Saat coba dikonfirmasi Media Lensa Hukum kepada pihak RSUD Kabupaten Bekasi, jawaban yang kurang memuaskan yang di dapat.

Pasalnya, Prosedur BPJS, untuk rawat jalan tanpa kedaruratan medis harus menggunakan rujukan dari puskesmas, Apabila pasien datang tanpa rujukan dari puskesmas maka berlaku sebagai pasien umum. Prosedur bpjs untuk rawat jalan tanpa kedaruratan medis harus menggunakan rujukan dari puskesmas.

Apabila pasien datang tanpa rujukan dari puskesmas maka berlaku sebagai pasien umum ” jelas Kabid Pelayanan Dr.Ida Via Pesan Whatsapp.

” Pada pasien iin pasien datang dengan keluhan pusing dan mengaku hamil 4 bulan datang ke kebidanan tanpa membawa surat rujukan
Dilakukan pemeriksaan sesuai standar dan berlaku ketentuan pasien umum( karena tidak bisa masuk ke sistrm BPJS Karena tidak membawa rujukan),  Tambahnya.

” RSUD Kabupaten Bekasi adalah RS rujukan tipe B di mana dalam perjanjian kerjasama dengan BPJS di atur hanya menerima kasus rujukan dari fktp1 atau kasus kegawat daruratan ke igd ” Jelas Dr. Ida.

Saat bukti copyan rujukan dari puskesmas Sumber Jaya Tambun Selatan di tunjukan karna yang asli di tahan di RSUD.

” Itu rujukan buat cibitung medika pak..bukan ke RSUD Kabupaten Bekasi karena sesuai aturan BPJS setiap rujukan harus berjenjang
Setelah dr fktp 1 ke rs tipe C lalu d buatkan lagi ke RS tipe B. Dan kasus ibu iin harusnya bisa di tangani di RS tipe C ( cibitung medika), ” Tegas, Dr.Ida

Hal ini membuktikan masih berbelitnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi terutama bagi peserta pemegang kartu BPJS / KIS. Pemerintah Kabupaten Bekasi di harapkan membenahi pelayanan kesehatan kepada masyrakat, memberikan pelayanan yang mudah dan praktis serta informasi yang detail mudah dipahami masyrakat, mengingat tidak semua masyrakat mengerti alur birokrasi di bidang kesehatan.

Sesuai Peraturan Bupati No. 38 Th 2019 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran, UU No. 40 Th 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional Dan UU No. 24 Th 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial semuannya menjadi dasar Jaminan kesehatan dan Jaminan Sosial Bagi warga masyarakat tidak mampu apalagi yang bersangkutan telah memiliki Kartu KIS dengan No. 000235918, Namun tetap dikenakan biaya kesehatan di RSUD Kabupaten Bekasi.

 

 

 

( MARIAM )

Lihat Juga

LensaHukum.co.id - Screenshot 20211221 231750 Gallery 310x165 - Lsm Penjara Indonesia Sangat Menyayangkan Pejabat Main Game Online Saat Rapat Paripurna

Lsm Penjara Indonesia Sangat Menyayangkan Pejabat Main Game Online Saat Rapat Paripurna

  LENSA HUKUM JAKARTA Lensahukum.co.id Rapat parnipurna di hadiri PLT Bupati, ketua Dewan, kepala Dinas, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.